Golkar Buka Posko Pengaduan Pemotongan Beasiswa PIP, Masyarakat Jangan Takut Melapor!

Reporter: Erik, Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Minggu , 06 Oct 2024 - 21:50

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lebong, Lovi Irawan minta masyarakat jangan takut melapor.-IST/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Lebong membuka posko pengaduan dugaan politisasi dan pemotongan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) oleh pihak tertentu.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lebong, Lovi Irawan mengatakan, sebelumnya berhembus di Kabupaten Bengkulu Selatan adanya dugaan politisasi oleh oknum untuk beasiswa PIP serta adanya pemotongan dalam penyaluran beasiswa PIP.

“Itu terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan dari informasi yang kami terima,” kata Lovi, Minggu, 6 Oktober 2024.

Lovi menjelaskan, untuk bantuan atau beasiswa PIP juga didapat oleh para pelajar di Kabupaten Lebong, dan PIP merupakan bantuan langsung dari pemerintah pusat dan bukan bantuan oknum atau pun dari pasangan calon (Paslon) gubernur.

“Murni beasiswa PIP dari pemerintah pusat,” ucapnya.

Lanjut Lovi, dengan adanya kejadian politisasi dan pemotongan beasiswa PIP di BS, maka tidak menutup hal tersebut terjadi juga di Kabupaten Lebong. Baik politisasi oleh oknum ataupun pemotongan yang juga dilakukan oleh oknum.

“Bisa juga hal tersebut terjadi di Kabupaten Lebong,” ujarnya.

Untuk itulah, ucap Lovi, pihaknya DPD II Partai Golkar Kabupaten Lebong telah membuka posko pengaduan di kantor Sekretariat DPD II Partai Golkar Kabupaten Lebong yang berada di Desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara.

“Atas adanya kejadian tersebut, kita telah membuka posko pengaduan,” tuturnya.

Masih menurut Lovi, dengan dibukanya pengaduan terkait penyaluran beasiswa PIP, pihaknya mengimbau dan meminta kepada masyarakat untuk bisa melaporkan jika melihat ataupun mengalami adanya politisasi ataupun pemotongan beasiswa PIP.

“Laporkan segera kepada kami,” ajaknya.

Ditegaskan Lovi, masyarakat tidak perlu takut untuk melapor, dipastikan pelapor ataupun korban akan dilindungi oleh pihaknya. Apalagi terkait beasiwa PIP sebelumnya sudah dibentuk tim kuasa hukum di DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

golkar buka posko pengaduan pemotongan beasiswa pip, masyarakat jangan takut melapor!                             harianbengkuluekspress.id - dewan perwakilan daerah (dpd) ii partai golongan karya (golkar) kabupaten lebong membuka posko pengaduan dugaan politisasi dan pemotongan beasiswa program indonesia pintar (pip) oleh pihak tertentu. 
ketua dpd ii partai golkar kabupaten lebong, lovi irawan mengatakan, sebelumnya berhembus di kabupaten bengkulu selatan  adanya dugaan politisasi oleh oknum untuk beasiswa pip serta adanya pemotongan dalam penyaluran beasiswa pip.
“itu terjadi di kabupaten bengkulu selatan dari informasi yang kami terima,” kata lovi, minggu, 6 oktober 2024.
lovi menjelaskan, untuk bantuan atau beasiswa pip juga didapat oleh para pelajar di kabupaten lebong, dan pip merupakan bantuan langsung dari pemerintah pusat dan bukan bantuan oknum atau pun dari pasangan calon (paslon) gubernur.
“murni beasiswa pip dari pemerintah pusat,” ucapnya.
baca juga:berhasil perjuangkan 33 ribu besiswa pip, dewi coryati: jangan ada pemotongan 
baca juga:apakah penyaluran pip di bu juga ada pemotongan? begini pengakuan dinas dikbud 
lanjut lovi, dengan adanya kejadian politisasi dan pemotongan beasiswa pip di bs, maka tidak menutup hal tersebut terjadi juga di kabupaten lebong. baik politisasi oleh oknum ataupun pemotongan yang juga dilakukan oleh oknum.
“bisa juga hal tersebut terjadi di kabupaten lebong,” ujarnya.
untuk itulah, ucap lovi, pihaknya dpd ii partai golkar kabupaten lebong telah membuka posko pengaduan di kantor sekretariat dpd ii partai golkar kabupaten lebong yang berada di desa talang ulu kecamatan lebong utara.
“atas adanya kejadian tersebut, kita telah membuka posko pengaduan,” tuturnya.
masih menurut lovi, dengan dibukanya pengaduan terkait penyaluran beasiswa pip, pihaknya mengimbau dan meminta kepada masyarakat untuk bisa melaporkan jika melihat ataupun mengalami adanya politisasi ataupun pemotongan beasiswa pip.
“laporkan segera kepada kami,” ajaknya.
ditegaskan lovi, masyarakat tidak perlu takut untuk melapor, dipastikan pelapor ataupun korban akan dilindungi oleh pihaknya. apalagi terkait beasiwa pip sebelumnya sudah dibentuk tim kuasa hukum di dpd partai golkar provinsi bengkulu.
“tim kuasa hukum yang menangani terkait beasiwa sudah dibentuk,” tegasnya.
 
kadis diknas kutuk keras
di sisi lain, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu mengutuk keras adanya dugaan pemotongan dana penerima program indonesia pintar (pip). 
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) provinsi bengkulu,  saidirman se msi mengatakan, dugaan pemotongan dana pip oleh oknum tidak bertanggung jawab itu sangat bertentangan dengan hukum. karena dana pip itu diperuntukkan sebagai biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
"kami sangat mengutuk keras adanya dugaan pemotongan dana pip," terang saidirman pada 6 oktober 2024.
ditegaskannya, untuk penerima dana pip bagi pelajar tingkat sma/smk sederajat di provinsi bengkulu, dirinya memastikan tidak ada pemotongan dari pihak dikbud maupun pihak sekolah. jika ditemukan, dipastikan akan ditindak secara hukum yang berlaku.
"saya jamin, kalau dari dikbud tidak ada pemotongan dana pip, baik tingkat sma maupun smk. kami terus mensosialisasikan program ini. karena itu hak siswa," ujarnya.
bagi pelajar calon penerima pip, lanjutnya, tentu diseleksi secara cermat. tidak boleh sembarangan memberikan program biaya pendidikan gratis tersebut. salah satu syaratnya, calon penerima harus memegang kartu indonesia sejahtera (kis). 
"kalau bukan pemegang kis, maka tidak bisa dapat pip," tutur saidirman.
penerima pip ini tidak hanya pelajar tingkat sma/smk sederajat saja, namun juga diberikan kepada pelajar tingkat sd hingga smp. 
saidirman mengaku ada beberapa contoh penerima pip tidak sesuai syarat. seperti ditemukan anak anggota dprd justru mendapatkan pip.
"pola seperti ini sangat tidak beres," bebernya.
di sisi lain, untuk menerima pip tidak ada satupun orang pun yang berhak mencampuri. apalagi urusan pencairan dana dan menentukan siapa yang mendapatkan pip.
"karena pip ini betul-betul usaha dari kepala sekolah," ujar saidirman.
saidirman menegaskan, kepala sekolah lah yang mengusulkan calon penerima pip, termasuk menginput data calon penerima, hingga membantu proses pencairan dana pip. artinya, tidak ada campur tangan dari pihak lain.
"kalau tidak kepala sekolah yang menginput, tidak akan bisa menerima pip," ungkapnya. 
sebelumnya, dalam deklarasi tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (wagub) bengkulu nomor urut 2, rohidin mersyah - meriani (romer) dan tim khusus (timsus) organisasi masyarakat (ormas) di posko pemenangan kota bengkulu, kamis, 3 oktober 2024 lalu, rohidin  menyebutkan ada program kartu indonesia pintar (kip) dipolitisasi untuk menjadi modal kemenangan di pilkada. 
bahkan ada dugaan pungutan liar yang dilakukan pada program kip.
"saya sudah mendapatkan bukti, ada transfer ke rekening. dipotong rp 25 ribu sampai rp 50 ribu. mulai sd, smp hingga sma/smk," ungkap rohidin.
tidak hanya di kalangan sd, smp dan sma/smk, rohidin mengatakan, dugaan pungutan kip di universitas juga terjadi. bahkan storannya sampai rp 1 juta per orang.
"itu hak orang tidak mampu, masih juga dimakan. naif sekali. saya sangat marah melihat ini," ujarnya.
atas dugaan kasus tersebut, rohidin meminta semua penegak hukum untuk menindaklanjuti masalah tersebut. 
"semua sangat masif dan terstruktur, dikumpulkan di satu titik. saya yakin, ini untuk kemenangan pilkada," beber rohidin.
sementara itu, sekretaris tim hukum romer (thr), jecky haryanto sh menegaskan, ada dugaan pemotongan dana program indonesia pintar (pip) yang terindikasi tindak pidana korupsi. sebab, terjadi adanya tambahan persyaratan non formal, terjadi di kabupaten bengkulu selatan.
"maka kita mendukung penuh kejaksaan negeri bengkulu selatan untuk mengusut dana pip, yang dilaporkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten bengkulu selatan," ujar jecky.
jecky mengatakan, dugaan pemotongan dana pip itu tidak hanya terjadi di kabupaten bengkulu selatan saja. namun juga diduga terjadi di semua kabupaten dan kota di provinsi bengkulu.
"kita minta ini diusut oleh semua penegak hukum," tandasnya. (151/614)