Polemik Pengangkatan Pj Sekda Lebong Memanas, Plt Bupati Beraksi

Reporter: Erik, Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Kamis , 10 Oct 2024 - 21:23

Plt Bupati Lebong, Fahrurrozi didampingi Pj Sekda, Donni Swabuana dan Staf Ahli, Reko Haryanto amenggelar konferensi pers, Kamis, 10 Oktober 2024.-ERICK/BE -

"Artinya, di sinilah letak pondasi aturan kenapa dilakukan penunjukan penjabat Sekda oleh gubernur. Kalau kita menunjuk Mahmud Siam itu jelas menyalahi Perpres," tutur Hendri.

Hendri menjelaskan, tata cara penunjukkan Pj Sekda Lebong telah berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019. Sementara surat Mendagri yang beredar itu, berkaitan dengan Pasal 71 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penggantian.

"Sedangkan kita tidak melakukan penggantian, karena penggantian jelas berbeda pengertiannya dengan penunjukan serta kewenangannya. Maka tata cara ini yang kita lakukan dalam penunjukan Pj Sekda Lebong. Memang dalam penunjukkan Pj Sekda Lebong kita tidak berkoordinasi dengan Kemendagri," jelasnya.

Meskipun masih menjadi perdebatan, namun Hendri menegaskan, Pemprov akan segera berkoordinasi dengan Kemendagri. Sehingga polemik Pj Sekda Lebong menemukan kepastian hukum.

"Secepatnya kita berkoordinasi dengan Kemendagri," tandas Hendri. (151/614)

polemik pengangkatan pj sekda lebong memanas, plt bupati beraksi                            harianbengkuluekspress.id – polemik pengangkatan donni swabuana st msi sebagai penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) lebong semakin memanas. 
perseteruan tersebut terjadi antara pelaksana tugas (plt) bupati lebong, drs fahrurrozi mpd dengan sejumlah pihak di lingkup pemkab lebong yang tidak setuju pengangkatan donni swabuana. 
bahkan dengan tegas plt bupati meminta kepada pj sekda lebong yang lama, mahmud siam sp mm untuk tidak membuat kegaduhan, provokasi dan tindakan ilegal.
kisruh ini berawal dari hadirnya beberapa kepala od pada pelantikan dan pengambilan sumpah pj sekda donni swabuaa st msi oleh plt bupati lebong, drs fahrurrozi mpd, serta rapat koordinasi (rakor) perdana pj sekda yang hanya dihadiri 6 pejabat eselon ii lebong, pada selasa,1 oktober 2024.
dilanjutkan adanya laporan ke bawaslu dari tim advokasi hukum paslon nomor urut 1, kopli ansori-roiyana yang dengan tegas menolak penunjukan dan pelantikan donni swabuana yang tertuang dalam surat keputusan gubernur bengkulu nomor : 800.1.3-p.2112 tahun 2024 tentang pengangkatan pj sekda lebong.
baca juga:donni tetap pj sekda lebong, ini keterangan asisten iii setdaprov bengkulu
baca juga:garuda indonesia tambah frekuensi penerbangan bengkulu - jakarta, khusus asn ada diskon 20 persen saat promo
selain itu, tim advokasi hukum kopli - roiyana juga menduga penunjukan donni swabuana st msi yang merupakan kepala dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) provinsi bengkulu sebagai pj sekda lebong disinyalir memiliki kepentingan politik.
selanjutnya keluar surat kemendagri ri nomorr 100.2.2.6/7974/otda tertanggal 8 oktober 2024 perihal penjelasan terhadap pengangkatan pj sekda kabupaten lebong yang ditujukan kepada plt gubernur bengkulu.
dalam putusan tersebut menyebutkan pengangkatan donni swabuana st msi belum mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.
selain itu, surat tersebut juga menyebutkan terkait perpanjangan masa jabatan sekda lebong, untuk pelaksanaannya agar plt bupati lebong berkoordinasi dengan plt gubernur bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat.
selain itu, agar bisa mempertimbangkan aspek kondusivitas penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten lebong, dapat disetujui untuk mengangkat kembali pj sekda lebong atas nama mahmud siam sp mm yang saat ini menjabat sebagai staf ahli bupati bidang hukum dan politik kabupaten lebong.
menyikapi polemik yang saat ini terjadi, plt bupati lebong, drs fahrurrozi mpd menggelar konferensi pers terkait surat kemendagri tersebut. 
ia menegaskan, pihaknya belum menerima secara resmi surat tembusan tersebut. 
“surat dari kemendagri belum kami terima,” ujarnya, kamis, 10 oktober 2024.
dengan demikian, lanjut bupati, surat kemendagri ditujukan kepada plt gubernur bengkulu, sehingga semua pihak harus menunggu dan menghormati keputusan dan langkah hukum yang diambil oleh pemerintah provinsi bengkulu.
“sampai saat ini juga, saya adalah plt bupati yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.
lanjutnya, segala sesuatu terkait kegiatan atau tindakan yang menyangkut urusan pemerintahan menjadi kewenangan dirinya selaku plt buati lebong, sesuai uu 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 
kemudian sambil menunggu keputusan dari pemerintah provinsi bengkulu terkait surat kemendagri mengenai pj sekda lebong.
“dengan demikian, saya tegaskan bahwa donni swabuana st msi tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pj seka kabupaten lebong,” tegasnya.
terkait tindakan yang diambil oleh mahmud siam sp mm yang merupakan staf ahli bupati lebong bidang hukum dan politik, dirinya mengingatkan agar mahmud tidak membuat kegaduhan, provokasi dan tindakan-tindakan ilegal di pemerintahan.
“saya ingatkan kepada saudara mahmud siam,” ujarnya.
selain itu, ia juga meminta kepada inspektur inspektorat kabupaten lebong untuk melakukan pemeriksaan terhadap mahmud siam atas indikasi pelanggaran disiplin dan etika birokrasi dan meminta inspektorat kabupaten lebong segera berkoordinasi dengan inspektorat provinsi bengkulu.
“serta berkoordinasi dengan inspektorat jenderal kemendagri di jakarta,” perintahnya.
 
asisten iii pemprov bengkulu, nandar munadi didampingi kepala biro hukum pemprov bengkulu, hendri donan dan kepala bkd provinsi bengkulu, gunawan memberikan keterangan pers, kamis, 10 oktober 2024.-rio/be -
donni tetap pj sekda lebong
sementara itu, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu tetap bersikukuh menetapkan donni swabuana st msi sebagai penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong. meskipun kementarian dalam negeri (kemendagri) telah mengeluarkan surat nomor 100.2.2.6/1974/otda tentang penjelasan terhadap pengangkatan pj sekda kabupaten lebong kepada pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, pada 8 oktober 2024.
dalam penjelasannya, pengangkatan kepala dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) provinsi bengkulu donni swabuana itu, belum mendapatkan persetujuan tertulis menteri dalam negeri (mendagri). sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 71 ayat 2 undang-undang (uu) nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (pilkada), yang menegaskan, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.
dalam surat itu, kemendagri memerintah agar plt gubernur bengkulu membatalkan surat keputusan gubernur nomor 800.1.3-p.2112 tahun 2024, tanggal 27 september 2024. 
kemendagri menyetujui mengangkat kembali penjabat sekretaris daerah kabupaten lebong, mahmud siam sp mm.
hal tersebut sesuai permintaan dari surat bupati lebong nomor 800/835/bkpsdm-2/2024, tanggal 20 september 2024, tentang koordinasi perpanjangan masa jabatan penjabat sekretaris daerah kabupaten lebong.
meski begitu, asisten iii setdaprov bengkulu, h nandar munadi ssos msi mengatakan, donni swabuana tetap menjadi pj sekda kabupaten lebong.  sembari, pemprov akan berkoordinasi dengan kemendagri.
"posisi saat ini, donni swabuana tetap menjabat sebagai pj sekda lebong," terang nandar, saat konferensi pers di ruang media center kantor gubernur bengkulu, 10 oktober 2024.
nandar mengatakan, pihaknya belum menerima surat kemendagri secara fisiknya. namun tetap akan ditindaklanjuti dengan berkonsultasi dengan kemendagri.
"surat fisiknya belum kami terima," tambahnya.
sementara itu, kepala biro setda provinsi bengkulu, hendri donan sh mh mengatakan, penunjukan donni swabuana sebagai pj sekda lebong telah mengacu peraturan presiden (perpres) nomor 03 tahun 2018 tentang penjabat sekda. 
berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 perpres nomor 3 tahun 2018, dan masa jabatannya berlangsung selama tiga bulan.
dengan ketentuan itu, setelah melalui tiga bulan, jika sekda definitif juga masih kosong, maka sesuai ketentuan jabatan sekda tidak boleh kosong dan harus ada pejabatnya.
perpres 3 tahun 2018 memberikan amanah dan kewenangan pada pasal 10 ayat 2 huruf b, yang menyebutkan, dalam hal jangka waktu tiga bulan terjadi kekosongan sekda, dan sekda definitif belum ditetapkan, paling lama lima hari kerja, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat menunjuk  pj  sekda kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang ada.
"perlu digaris-bawahi bahwa ayat tersebut mengatakan menunjuk, bukan pergantian. hal ini menunjukkan bahwa perpres nomor 3 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada gubernur," jelas hendri.
dalam penunjukan pj sekda lebong ini, tata caranya telah sesuai dengan  permendagri nomor 91 tahun 2019 tentang penunjukan pj sekda. penunjukan penjabat sekda  masih mengacu pada pasal 2 ayat b perpres nomor 3 tahun 2018 yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menunjuk  pj  sekda kabupaten/kota.
"dasar kewenangan inilah yang digunakan pemprov untuk menunjuk pj sekda kabupaten/kota," ungkapnya.
dalam persyaratan penunjukan pj sekda, terdapat pada pasal 4 huruf a dan b, yaitu  jabatan pimpinan tinggi pratama eselon ii b di pemerintah daerah provinsi dan memiliki pangkat paling rendah pembina tingkat i golongan iv b.
"artinya, di sinilah letak pondasi aturan kenapa dilakukan penunjukan penjabat sekda oleh gubernur. kalau kita menunjuk mahmud siam itu jelas menyalahi perpres," tutur hendri.
hendri menjelaskan, tata cara penunjukkan pj sekda lebong telah berdasarkan perpres nomor 3 tahun 2018 dan permendagri nomor 91 tahun 2019. sementara surat mendagri yang beredar itu, berkaitan dengan pasal 71 ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang penggantian.
"sedangkan kita tidak melakukan penggantian, karena penggantian jelas berbeda pengertiannya dengan penunjukan serta kewenangannya. maka tata cara ini yang kita lakukan dalam penunjukan pj sekda lebong. memang dalam penunjukkan pj sekda lebong kita tidak berkoordinasi dengan kemendagri," jelasnya.
meskipun masih menjadi perdebatan, namun hendri menegaskan, pemprov akan segera berkoordinasi dengan kemendagri. sehingga polemik pj sekda lebong menemukan kepastian hukum.
"secepatnya kita berkoordinasi dengan kemendagri," tandas hendri. (151/614)