Persiapkan Anjab Cegah TPP Nunggak

Reporter: Renald |

Editor: Haijir |

Rabu , 16 Oct 2024 - 21:40

RENALD/BE Kepala Bagian Ortala, Suwito SSos MM--

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan (BS) melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) telah mengusulkan verifikasi hasil Analisis Jabatan (Anjab). Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kemenpan RB pada pertengahan tahun 2024 lalu.

Kepala Bagian Ortala, Suwito SSos MM menerangkan pada Agustus lalu penyerahan Anjab telah difasilitasi langsung oleh pihak Provinsi Bengkulu. Bahkan pihak Pemprov Bengkulu telah melakukan verifikasi Anjab bersama Kemenpan RB.

"Dalam kurun waktu satu bulan sudah ada rekomendasi dari Kemenpan RB, setidaknya adany koreksi bisa diperbaiki dimana letak kekurangannya untuk diteruskan untuk menjadi rekomendasi Kemenpan RB," ujar Suwito kepada BE, Rabu 16 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Suwito SSos MM menyampaikan rencananya diharapkan Anjab dan Analisis Beban Kerja (ABK) sehingga kelas jabatan selesai sesuai regulasi yang ada. Sehingga pada Desember 2024 sudah bisa diformulasikan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ataupun pengadaan CPNS.

"Disatu sisi kami juga sudah meminta kepada sekretaris di OPD untuk berkoordinasi dengan instansi pembinanya masing - masing. Untuk apa, untuk mengejar dan mendapatkan formasi," sampainya.

Suwito juga mengatakan jika sudah ada rekomendasi dari Kemenpan RB usulan yang ada dibawa untuk mengikuti Uji Kompetensi (Ukom). Sehingga kalau ada formasi tentunya sangat erat hubungannya dengan TPP.

"Terkait keterlambatan TPP di tahun 2025 mudah- mudahan tidak terjadi lagi," katanya.

Selain itu, terkait TPP Suwito juga menjelaskan untuk mendapatkan rekomendasi dari Biro Ortala Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri terus diupayakan. Namun proses itu cukup memakan waktu yang agak lama,karena pada saat yang sama Biro Ortala Kemendagri melalui aplikasi Sitem Monitoring Evaluasi Analisa (Simona) jabatan.

"Untuk mengeluarkan rekomendasi TPP itu seluruh Indonesia melalui Aplikasi Simona, artinya bukan Bengkulu Selatan saja. Sehingga,kalau dari pihak kabupaten memasukkan usulan tersebut lebih cepat ,biasanya tidak lama rekomendasi akan keluar. Karena untuk mengajukan TPP pihaknya juga masih menunggu kesepakatan KUA PPAS karena besaran TPP juga harus disepakati oleh DPR dan pemerintah daerah dan kondisi keuangan daerah," pungkasnya. (Renald)

persiapkan anjab cegah tpp nunggak                            harianbengkuluekspress.id  - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu selatan (bs) melalui  bagian organisasi dan tata laksana (ortala) telah mengusulkan verifikasi hasil analisis jabatan (anjab). usulan tersebut telah disampaikan  kepada kemenpan rb pada pertengahan tahun 2024 lalu.
kepala bagian ortala, suwito ssos mm menerangkan pada agustus lalu penyerahan anjab telah difasilitasi langsung oleh pihak provinsi bengkulu. bahkan pihak pemprov bengkulu telah melakukan verifikasi anjab bersama kemenpan rb.
"dalam kurun waktu satu bulan sudah ada rekomendasi dari kemenpan rb, setidaknya adany koreksi  bisa diperbaiki dimana letak kekurangannya untuk diteruskan untuk menjadi rekomendasi kemenpan rb," ujar suwito kepada be, rabu 16 oktober 2024.
lebih lanjut, suwito ssos mm menyampaikan rencananya diharapkan anjab dan analisis beban kerja (abk) sehingga kelas jabatan selesai sesuai regulasi yang ada. sehingga pada desember 2024 sudah bisa diformulasikan untuk tambahan penghasilan pegawai (tpp) ataupun pengadaan cpns.
baca juga:pelamar pppk guru wajib penuhi syarat ini
baca juga:kasus puskeswan rugikan negara rp 2,3 miliar, hasil audit bpkp provinsi bengkulu
"disatu sisi kami juga sudah meminta kepada sekretaris di opd untuk berkoordinasi dengan instansi pembinanya masing - masing. untuk apa, untuk mengejar dan mendapatkan formasi," sampainya.
suwito juga mengatakan jika sudah ada rekomendasi dari kemenpan rb usulan yang ada dibawa untuk mengikuti uji kompetensi (ukom). sehingga kalau ada formasi tentunya sangat erat hubungannya dengan tpp.
"terkait keterlambatan tpp di tahun 2025 mudah- mudahan tidak terjadi lagi," katanya.
selain itu, terkait tpp suwito juga menjelaskan untuk mendapatkan rekomendasi dari biro ortala kemendagri, dirjen bina keuangan daerah kemendagri terus diupayakan. namun proses itu cukup memakan waktu yang agak lama,karena pada saat yang sama biro ortala kemendagri melalui aplikasi sitem monitoring evaluasi analisa (simona) jabatan.
baca juga:smkn 2 banyak program unggulan, fasilitas sekolah mendukung proses belajar mengajar
"untuk mengeluarkan rekomendasi tpp itu seluruh indonesia melalui aplikasi simona, artinya bukan bengkulu selatan saja. sehingga,kalau dari pihak kabupaten memasukkan usulan tersebut lebih cepat ,biasanya tidak lama rekomendasi akan keluar. karena untuk mengajukan tpp pihaknya juga masih menunggu kesepakatan kua ppas karena besaran tpp juga harus disepakati oleh dpr dan pemerintah daerah dan kondisi keuangan daerah," pungkasnya. (renald)

Tag

Share