2024, 2 Kades di BS Menjalani Proses Hukum, Ini Masalahnya

Reporter: Renald |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 26 Oct 2024 - 07:19

Kepala Inspektorat BS, Hamdan Syarbaini SSos-Renald/Bengkuluekspress-

Semantara itu, Hamdan juga menerangkan untuk Desa Suka Bandung pihaknya telah melakukan 2 proses dalan mendalami laporan yang ada.

Sebab sebelumnya dugaan adanya penyelewengan DD berawal dari protes masyarakat yang menyegel kantor desa.

"Suka Bandung ada 2 proses yang telah kami lakukan, yang pertama pelanggaran disiplin yang dilakukan kepala desa dan yang kedua adanya limpahan dari aparat pengak hukum," terangnya.

Hamdan menegaskan untuk Kades Suka Bandung meskipun telah diaktifkan kembali, proses hukum tetap berlanjut.

Ia juga mengatakan tidak menutup kemungkinan sanksi berat berupa penonaktifan dan pemecatan akan diberikan kepada Kades yang terbukti melanggar hukum lainnya, khususnya penyelewangan DD.

Oleh karena itu, Inspektur Insrpektorat Daerah (Ipda) Bengkulu Selatan (BS), Hamdan Syarbaini kembali mengingatkan para kepala desa (Kades) dalam penggunaan dana desa (DD) agar berpedoman pada aturan dan tidak melakukan penyimpangan.

"Jadi kami minta para Kades yang menjabat untuk dapat menggunakan dana desa dengan baik jangan sampai melanggar hukum, mengingat tahun 2024 masih menyisahkan 2 bulan lagi," pungkasnya. (Renald)

2024, 2 kades di bs menjalani proses hukum, ini masalahnya                            harianbengkuluekspress.id- saat ini, ada 2 kepala desa (kades) di bengkulu selatan (bs) yang sedang menjalanin proses hukum.
kedua kades tersebut yakni kades sukaraja kecamatan kedurang ilir, yaitu ib dan kades suka bandung, kecamatan air nipiso, as.
mereka menjalani proses hukum setelah sebelumnya dilaporkan oleh masyarakat adanya dugaan penyelewenangan dana desa (dd).
adanya ke-2 kades yang di bs pada tahun 2024 yang sedang menjalani proses hukum dibenarkan oleh kepala inspektorat bs, hamdan sarbaini ssos.
baca juga:jangan buang sampah sembarangan di bs, ini ancaman sanksinya
baca juga:lebih 8 ribu pelanggan di bs nunggak bayar tagihan listrik, totalnya lebih rp 1 m
"pada tahun ini, ada 2 kades di bs yang menjalani proses hukum," katanya.
hamdan mengatakan untuk desa sukaraja pihaknya masih menunggu surat hasil laporan dan pihak kepolisian yaitu polres bs.
"desa sukaraja kami lagi menunggu surat dari polisi, mungkin belum sampai dengan kami," ujar hamdan kepada be, jumat 25 agustus 2024.
lebih lanjut, hamdan mengatakan jika surat dari pihak kepolisian telah diterima maka proses akan terus dilanjutkan, baik di inspektorat dan di polres bs.
hamdan juga menegaskan pihaknya memproses semua laporan yang diterima atau ditangani dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.
baca juga:musim hujang tiba, ratusan hektar sawah di bs mulai digarap, ini himbauan kadis distan
baca juga:situs kebudayaan di bs masih banyak belum tereksplorasi, ini kendalanya
"perintah dari pimpinan juga sudah sampai dengan kami tentang evaluasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh kepala desa itu sendiri," katanya.
semantara itu, hamdan juga menerangkan untuk desa suka bandung pihaknya telah melakukan 2 proses dalan mendalami laporan yang ada.
sebab sebelumnya dugaan adanya penyelewengan dd berawal dari protes masyarakat yang menyegel kantor desa.
"suka bandung ada 2 proses yang telah kami lakukan, yang pertama pelanggaran disiplin yang dilakukan kepala desa dan yang kedua adanya limpahan dari aparat pengak hukum," terangnya.
hamdan menegaskan untuk kades suka bandung meskipun telah diaktifkan kembali, proses hukum tetap berlanjut.
ia juga mengatakan tidak menutup kemungkinan sanksi berat berupa penonaktifan dan pemecatan akan diberikan kepada kades yang terbukti melanggar hukum lainnya, khususnya penyelewangan dd.
baca juga:hari ini penutupan pendaftaran seleksi pppk di bs, siap-siap gelombang ke-2, berikut jadwalnya
baca juga:kemensos saluran bantuan kepada korban banjir di bs, ini paketnya
oleh karena itu, inspektur insrpektorat daerah (ipda) bengkulu selatan (bs), hamdan syarbaini kembali mengingatkan para kepala desa (kades) dalam penggunaan dana desa (dd) agar berpedoman pada aturan dan tidak melakukan penyimpangan.
"jadi kami minta para kades yang menjabat untuk dapat menggunakan dana desa dengan baik jangan sampai melanggar hukum, mengingat tahun 2024 masih menyisahkan 2 bulan lagi," pungkasnya. (renald)