KPK Beri Tiga Catatan ke Seluma, Terkait Ini

TAIS,BE - Salah satu aspek penting mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik  atau good governance, sejumlah catatan khusus di berikan oleh Penanggung Jawab Wilayah Bengkulu, Koordinasi dan Supervisi KPK RI Mohammad Jhanattan. Diantarannya masih terfokus pada menyoroti masalah Monitoring Center Of Prevention (MCP) Koorsupgah KPK dan Survei Penilaian Integritas (SPI).  Sehingga pada manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masih rendah karena nilainya masih di bawah 40 persen. Lantaran masih adanya auditor dan Irbansus pekerjaan-pekerjaan Probity Audit belum dilaksanakan untuk diupload di portal MCP KPK serta kecukupan dari SDM APIP di Pemkab Seluma menjadi PR besar. Padahal 

provide audit ini adalah pelaksanaan audit dari mulainya proyek sampai selesai seperti itu.

“Dalam rapat piloting monitoring center korupsi, kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, termasuk pihak penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah disampaikan satu persatu keharusan dan tupoksi,” tegasnya.

Selain itu, Mohammad Jhanattan meminta, tim dari inspektorat untuk segera melakukan pelaksanaan provide audit. Kemudian selebihnya pekerjaan-pekerjaan rutin pendampingan dengan OPD-OPD lain, seperti Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Karena ada indikator yang namanya tingkat komponen dalam negeri yang ini masih belum dipahami maksimal oleh tim UKPBJ dan pendampingannya yang juga berkaitan dengan Inspektorat.

“Kemudian juga tadi terkait dengan dana bantuan hibah yang harusnya dibuat laporan, karena menggunakan dana Pemda,” sampainya.

Ditambahkan Mohammad Jhanattan, realisasinya saat ini belum dibuat laporan oleh OPD yang bersangkutan. Selebihnya meminta komitmen tim Pemkab Seluma untuk peningkatan sertifikasi tanah dan keuangan. Karena masih rawan dari penyalahgunaan kewenangan dan juga korupsi. Sehingga diharapkan laporan penggunaan keuangan daerah lewat provide audit lewat review dari Inspektorat. Kemudian laporan ke KPK juga harus rutin dilaksanakan MCP seperti itu.

“Kita minta poin poin penting yang sudah disampaikan diharapkan bisa mengalami peningkatan, agar kedepannya bisa membaik,” sampainya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, H Hadianto MSi mengatakan, dengan adanya monitoring yang dilakukan KPK kali ini, Pemkab Seluma tetap berkomitmen meningkatkan lagi 3 item yang menjadi catatan KPK. Mulai masalah SDM APIP, UKPBJ, serta peningkatan sertifikasi tanah dengan target 80 persen.

“Iya sesuai petunjuk dari KPK tadi, kita menargetkan capaian MCP sampai 80 persen, iya ada beberapa item yang masih menjadi PR kita tadi masalah SDM APIP, UKPBJ, serta peningkatan sertifikasi tanah,” ujar Hadianto.(333)