Melalui Program UHC, Dinkes Mukomuko Tanggung Biaya Pengobatan Warga Miskin Non-BPJS, Segini Anggarannya

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Minggu , 03 Nov 2024 - 12:52

Kepala Dinas Kesehatan Mukomuko, Bustam Bustomo SKM-Endi/Bengkuluekspress-

"Masyarakat tidak perlu berlomba-lomba mengurus BPJS untuk mendapatkan layanan medis. Siapa pun yang memerlukan bantuan kesehatan akan tetap dilayani melalui program ini," lanjut Bustam.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Mukomuko, Jajad Sudrajat, menjelaskan bahwa pihaknya tetap selektif dalam menggunakan anggaran untuk pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan melalui program UHC.

Jajad, menyatakan bahwa warga yang datang dalam kondisi darurat akan diutamakan, sementara warga yang datang hanya untuk keperluan registrasi kartu BPJS tanpa kebutuhan medis mendesak akan diprioritaskan di lain waktu.

"Jika warga datang dalam keadaan sakit, kami langsung melayani dan mendaftarkan kepesertaan mereka di BPJS Kesehatan. Tetapi jika hanya ingin mendaftar kartu tanpa kondisi darurat, kami prioritaskan kemudian," kata Jajad.

Menurut Jajad, anggaran Rp 4,8 miliar yang dialokasikan saat ini hanya cukup untuk mengakomodasi 10 ribu peserta, padahal idealnya dibutuhkan Rp 11 miliar untuk mencakup 20 ribu warga yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jajad menekankan bahwa pihaknya berhati-hati dalam menggunakan anggaran yang ada agar tidak terjadi defisit.

"Dengan anggaran Rp 4,8 miliar, kami hanya bisa mengakomodasi setengah dari kebutuhan total. Kami khawatir jika permintaan terus meningkat, anggaran ini akan habis sebelum akhir tahun. Kami berusaha agar tidak terjadi utang pada BPJS Kesehatan," ungkap Jajad.

Dengan adanya program UHC ini, Pemerintah Kabupaten Mukomuko berharap dapat memberikan dukungan maksimal bagi warga miskin yang membutuhkan layanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan secara merata di Mukomuko, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. (end)

melalui program uhc, dinkes mukomuko tanggung biaya pengobatan warga miskin non-bpjs, segini anggarannya                            harianbengkuluekspress.id – dinas kesehatan kabupaten mukomuko, telah menyatakan kesiapan mereka untuk menanggung biaya pengobatan bagi warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan. 
langkah ini merupakan bagian dari program universal health coverage (uhc) yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga mukomuko, khususnya yang tidak mampu, mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis.
kepala dinas kesehatan mukomuko, bustam bustomo skm, menjelaskan bahwa program uhc yang dilaksanakan tahun ini memberikan jaminan kesehatan kepada warga yang sakit, tanpa perlu khawatir akan biaya.
warga yang memerlukan layanan kesehatan cukup datang ke rumah sakit untuk berobat, dan dinas kesehatan mukomuko akan menangani biaya pengobatannya.
baca juga:bpjs ketenagakerjaan serahkan santunan jaminan kematian, ingatkan warga pentingnya terdaftar bpjs
baca juga:bpjstk dan distan kaur beri perlindungan petani, dapat jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian
"cakupan kesehatan semesta atau uhc tahun ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan warga yang memerlukan layanan kesehatan. warga bisa langsung berobat ke rumah sakit, dan setelah itu biaya pengobatan akan diurus oleh dinas kesehatan," ujar bustam, jumat 1 oktober 2024.
bustam, mengungkapkan pemerintah kabupaten mukomuko telah mengalokasikan anggaran sebesar rp4,8 miliar pada tahun 2024 untuk mendukung kepesertaan bpjs kesehatan melalui program uhc ini.
anggaran tersebut diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan bantuan pengobatan dan belum terdaftar di bpjs kesehatan.
bustam, menegaskan bahwa program uhc ini tidak membatasi siapa yang bisa mendapatkan layanan kesehatan.
warga yang membutuhkan perawatan medis cukup melapor dan bisa diurus dalam waktu 3x24 jam agar prosesnya lebih cepat.
"tidak ada batasan dalam program uhc ini. setiap warga yang membutuhkan layanan medis akan dibantu. jika ada warga yang sakit dan memerlukan biaya, kami pastikan pengurusannya cepat dan tanpa biaya tambahan," jelas bustam.
ia juga memberikan contoh kasus yang baru-baru ini terjadi, di mana korban kebakaran di kecamatan pondok suguh langsung mendapatkan bantuan biaya pengobatan melalui program ini. 
bustam, mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mengurus keanggotaan bpjs hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi. program uhc ini sudah mencakup warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat.
"masyarakat tidak perlu berlomba-lomba mengurus bpjs untuk mendapatkan layanan medis. siapa pun yang memerlukan bantuan kesehatan akan tetap dilayani melalui program ini," lanjut bustam.
sementara itu, sekretaris dinas kesehatan mukomuko, jajad sudrajat, menjelaskan bahwa pihaknya tetap selektif dalam menggunakan anggaran untuk pembayaran iuran kepesertaan bpjs kesehatan melalui program uhc. 
jajad, menyatakan bahwa warga yang datang dalam kondisi darurat akan diutamakan, sementara warga yang datang hanya untuk keperluan registrasi kartu bpjs tanpa kebutuhan medis mendesak akan diprioritaskan di lain waktu.
"jika warga datang dalam keadaan sakit, kami langsung melayani dan mendaftarkan kepesertaan mereka di bpjs kesehatan. tetapi jika hanya ingin mendaftar kartu tanpa kondisi darurat, kami prioritaskan kemudian," kata jajad.
menurut jajad, anggaran rp 4,8 miliar yang dialokasikan saat ini hanya cukup untuk mengakomodasi 10 ribu peserta, padahal idealnya dibutuhkan rp 11 miliar untuk mencakup 20 ribu warga yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional (jkn).
baca juga:petani sawit disiapkan bpjs ketenagakerjaan, segini jumlah kuotanya
baca juga:bpjs kesehatan buka lowongan kerja, pendidikan minimal d4/s1, jurusan ini bisa daftar, buruan!
jajad menekankan bahwa pihaknya berhati-hati dalam menggunakan anggaran yang ada agar tidak terjadi defisit.
"dengan anggaran rp 4,8 miliar, kami hanya bisa mengakomodasi setengah dari kebutuhan total. kami khawatir jika permintaan terus meningkat, anggaran ini akan habis sebelum akhir tahun. kami berusaha agar tidak terjadi utang pada bpjs kesehatan," ungkap jajad.
dengan adanya program uhc ini, pemerintah kabupaten mukomuko berharap dapat memberikan dukungan maksimal bagi warga miskin yang membutuhkan layanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya. 
program ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan secara merata di mukomuko, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. (end)