Menteri Nusron dan Menteri Transmigrasi Sepakat Manfaatkan Tanah Telantar Seluas 564.957 Ha, Ini Peruntukannya

Reporter: Ary |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 16 Nov 2024 - 15:01

Menteri Nusron dan Menteri Transmigrasi Sepakat Manfaatkan Tanah Telantar Seluas 564.957 Ha, Ini Peruntukannya-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertnahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menerima kunjungan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa 12 November 2024.

Usai pertemuan ini, kedua belah pihak bersepakat untuk memanfaatkan tanah telantar dalam rangka menyukseskan program transmigrasi.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir, Wamen Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Transmigrasi.

“Kami butuh kerja sama dengan lembaga apa pun yang bisa memanfaatkan tanah-tanah telantar supaya tanah tersebut mempunyai nilai ekonomi. Kebetulan hari ini datang pemanfaatannya dari transmigrasi. Jadi gayung bersambut, beliau punya program dan akan mendatangkan orang untuk memanfaatkan tanah tersebut,” ujar Menteri Nusron.

Nusron Wahid memaparkan, tanah terindikasi telantar yang berpotensi dimanfaatkan untuk program nasional, khususnya transmigrasi ada seluas 564.957 hektar. Ia juga menjelaskan bahwa tanah tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

“Dengan program transmigrasi, ke depan, tanah-tanah telantar itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini persis yang diharapkan dan diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 bahwa bumi, air, udara, dan segala isinya yang dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi mengapresiasi kesepakatan yang diambil bersama Menteri Nusron dalam rangka mendukung program transmigrasi, salah satunya di wilayah Papua. Ia mengatakan, pihaknya terus berkomitmen mewujudkan nilai ekonomi untuk rakyat Indonesia.

“Tidak mungkin ada penempatan para transmigran tanpa ada lahan, tanpa ada tata ruang yang di telah ditentukan atau ditetapkan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. Fokusnya nanti bagaimana pengembangan kawasan yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk untuk bangsa dan negara,” terang M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. (**)

menteri nusron dan menteri transmigrasi sepakat manfaatkan tanah telantar seluas 564.957 ha, ini peruntukannya                            harianbengkuluekspress.id - menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertnahan nasional (atr/bpn), nusron wahid menerima kunjungan menteri transmigrasi, m. iftitah sulaiman suryanagara di kantor kementerian atr/bpn, jakarta, selasa 12 november 2024. 
usai pertemuan ini, kedua belah pihak bersepakat untuk memanfaatkan tanah telantar dalam rangka menyukseskan program transmigrasi.
hadir mendampingi menteri nusron dalam pertemuan ini, wakil menteri atr/wakil kepala bpn, ossy dermawan serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian atr/bpn.
turut hadir, wamen transmigrasi, viva yoga mauladi serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian transmigrasi.
baca juga:kunjungi kantor kementerian atr/bpn di jalan agus salim, menteri nusron tekankan penataan sdm yang adil
baca juga:berikan arahan ke jajaran kementerian atr/bpn sabang, ini yang disampaikan menteri nusron wahid
“kami butuh kerja sama dengan lembaga apa pun yang bisa memanfaatkan tanah-tanah telantar supaya tanah tersebut mempunyai nilai ekonomi. kebetulan hari ini datang pemanfaatannya dari transmigrasi. jadi gayung bersambut, beliau punya program dan akan mendatangkan orang untuk memanfaatkan tanah tersebut,” ujar menteri nusron.
nusron wahid memaparkan, tanah terindikasi telantar yang berpotensi dimanfaatkan untuk program nasional, khususnya transmigrasi ada seluas 564.957 hektar. ia juga menjelaskan bahwa tanah tersebut tersebar di seluruh provinsi di indonesia.
“dengan program transmigrasi, ke depan, tanah-tanah telantar itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. ini persis yang diharapkan dan diamanatkan undang-undang dasar tahun 1945 pasal 33 bahwa bumi, air, udara, dan segala isinya yang dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutur menteri atr/kepala bpn.
pada kesempatan yang sama, menteri transmigrasi mengapresiasi kesepakatan yang diambil bersama menteri nusron dalam rangka mendukung program transmigrasi, salah satunya di wilayah papua. ia mengatakan, pihaknya terus berkomitmen mewujudkan nilai ekonomi untuk rakyat indonesia.
baca juga:dukung swasembada pangan, kementerian atr/bpn siap lakukan tata kelola pertanahan yang baik
baca juga:berantas mafia tanah, menteri atr/bpn sambangi polri
“tidak mungkin ada penempatan para transmigran tanpa ada lahan, tanpa ada tata ruang yang di telah ditentukan atau ditetapkan dan disetujui oleh kementerian atr/bpn. fokusnya nanti bagaimana pengembangan kawasan yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk untuk bangsa dan negara,” terang m. iftitah sulaiman suryanagara. (**)

Tag

Share