Jelang Pencoblosan, Kadis Dikbud Bengkulu Selatan Geram, Ini Pemicunya

Plt Kadis Dikbud BS, Lusi Wijaya-Renald/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bengkulu Selatan, Lusi Wijaya dengan tegas membantah kabar yang menyebut bahwa kediamannya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabar tersebut yang sempat viral di salah satu pemberitaan media televisi swasta, telah mencoreng nama baiknya dan membuatnya menjadi sorotan negatif di kalangan masyarakat.

Dalam pernyataan resminya, Lusi mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pemberitaan yang dinilainya tidak berdasar dan keliru tersebut. 

“Apa yang diberitakan itu hoaks dan tidak benar. Namun, hingga kini, saya belum menerima permohonan maaf dari pihak yang telah menyebarkan kabar tersebut. Padahal, informasi itu jelas-jelas salah dan jauh dari fakta,” ujar Lusi dengan nada kesal, Minggu 26 November 2024.

BACA JUGA:Ada Dugaan Penerima Beasiswa PIP Diarahkan Dukung Paslon Tertentu, Begini Respon Dinas Dikbud BS

BACA JUGA:Ratusan Rumdin Guru Rusak dan Sudah Seperti Sarang Hantu, Begini Sikap Dinas Dikbud BS

Menurut Lusi berita yang menyebut dirinya sebagai salah satu objek penggeledahan KPK terkait dugaan pencairan anggaran guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) menjelang 27 November, adalah murni kesalahan informasi.

“Fakta menunjukkan bahwa Kepala Dinas yang dimaksud adalah pejabat lain di tingkat provinsi, bukan saya. Tidak ada kaitannya antara Dikbud Bengkulu Selatan dengan kasus tersebut,” tegasnya.

Akibat pemberitaan yang keliru tersebut, Lusi mengaku harus menghadapi sejumlah pertanyaan dari kolega dan keluarganya. Ia juga menyebut bahwa kabar tersebut sempat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

“Banyak kepala sekolah dan rekan dari Seluma hingga keluarga besar saya yang langsung menghubungi, mempertanyakan apa yang terjadi. Semua kebingungan karena nama saya disebut. Padahal itu tidak benar. Situasi ini benar-benar merugikan dan berpotensi membuat kegaduhan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Lusi menyoroti bahwa pemberitaan semacam ini bisa berdampak buruk pada kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Ia berharap pihak yang menyebarkan informasi tidak valid tersebut segera bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi yang sejelas-jelasnya.

Lusi juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi tidak benar di tengah isu besar seperti operasi tangkap tangan (OTT) KPK adalah tindakan yang berbahaya. 

BACA JUGA:Meriahkan HUT RI ke-79, Disdikbud BS Gelar Lomba Tari Tradisonal, Ini Pesertanya

Tag
Share