Usulan Warga Belum Terakomodir, Ini Penjelasan Anggota DPRD Kota bengkulu Saat Reses di Dapil Ini
Hal ini mempengaruhi ke sejumlah program atau banyaknya usulan warga yang belum mampu terakomodir ditahun 2024. --
MEDI/BE
Anggota DPRD Kota Bengkulu, Sudisman menggelar reses di daerah pemilihan (Dapil) IV di halaman Kantor Camat Ratu Samban, Senin 9 Desember 2024. Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk progres pembangunan ditahun depan.
BENGKULU, BE - Anggota DPRD kota Bengkulu dari Fraksi Partai Hanura, Sudisman, turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat daerah pemilihan (Dapil) IV di halaman Kantor Camat Ratu Samban, Senin 9 Desember 2024. Dalam pertemuan itu, Sudisman mengakui saat ini capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat minim. Hal ini mempengaruhi ke sejumlah program atau banyaknya usulan warga yang belum mampu terakomodir pada 2024.
"Kondisinya saat ini kita kesulitan keuangan. PAD kita tidak tercapai 100 persen sehingga banyak kendala dalam melakukan program," ujar Sudisman dihadapan konstituen.
Lanjut Sudisman menjelaskan seharusnya seluruh usulan warga ini sebagian besar bisa dikerjakan pada APBD 2024. Namun, kondisi keuangan belum memungkinkan. Mulai APBD Perubahan 2023 hingga APBD induk 2024, anggaran sebagian besar teralokasikan untuk dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Beberapa kali anggaran ini berbenturan dengan kebutuhan besar seperti Pemilu dan Pilkada. Sehingga terpaksa tertunda," jelasnya.
BACA JUGA:Bakamla Gelar Makan Gratis SD, Kepala Bakamla RI Nostalgia di SDN 4 Kota Bengkulu
BACA JUGA:Penetapan UMK di Rejang Lebong Mengacu UMP, Segini Besarannya
Untuk itu dalam reses penghujung tahun 2024 ini, Sudisman meminta agar masyarakat dapat bersabar dan memaklumi banyaknya usulan yang belum mampu diselesaikan. Sudisman mengungkapkan, dalam penyusunan APBD 2025 lalu, rata-rata anggota dewan menggunakan hak dana aspirasinya untuk disuplai ke dinas teknis, seperti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Permukiman, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Hal ini berguna menunjang alokasi anggaran di dinas tersebut untuk menjalankan program-program khususnya berdasarkan usulan dari hasil reses dewan selama ini.
" Solusinya kita maksimalkan dana aspirasi, tujuannya untuk melengkapi rencana pembangunan daerah," terangnya.
Diketahui, dalam reses tersebut aspirasi yang disampaikan masyarakat rata-rata masih sama seperti reses sebelumnya. Untuk itu, Sudisman kembali meyakinkan dirinya bersama anggota DPRD lainnya akan memperjuangkan aspirasi itu diakomodir pada 2025.
"Secara global permintaan warga itu cukup tinggi dibidang infrastruktur maka nanti kita juga kawal Dinas PUPR dalam menetapkan skala prioritasnya. Termasuk di bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya," pungkas Sudisman. (Medi Karya Saputra)