Mendagri Tekankan Prioritas Penataan Honorer, Pemda Diminta Tunda Kenaikan TPP PNS

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 09:26

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan anggaran untuk penataan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tito juga mengimbau Pemda menunda kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) demi mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk menyelesaikan seleksi PPPK tahap 2, yang hingga kini masih berlangsung.

“Saran saya, kalau memang ada kesulitan masalah anggaran APBD, jangan dulu dipaksakan naik TPP untuk pegawai PNS. Kita harus memprioritaskan honorer yang sangat membutuhkan kepastian status,” ujar Tito Karnavian dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube Kemendagri RI.

Seleksi PPPK tahap 2, yang menjadi kesempatan terakhir bagi honorer untuk mendapatkan status ASN, telah mengalami dua kali perpanjangan.

Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran belanja pegawai yang dihadapi Pemda. Sesuai aturan, belanja pegawai di APBD tidak boleh melebihi 30%, sehingga banyak daerah kesulitan menyediakan formasi untuk tenaga honorer.

“PNS setidaknya masih memiliki penghasilan yang mencukupi, tapi bagaimana dengan honorer? Mereka membutuhkan jaminan untuk masa depan. Tidak boleh lagi ada honorer yang tidak diakomodasi, mereka harus diangkat menjadi PPPK,” tegas Tito.

Untuk mengatasi masalah anggaran ini, Mendagri memberikan tiga arahan penting bagi Pemda dalam penataan tenaga honorer:

1. Gaji Non-ASN Selama Seleksi

Pemda harus tetap menganggarkan gaji bagi tenaga honorer yang sedang mengikuti proses seleksi PPPK hingga mereka resmi diangkat menjadi ASN.

2. Anggaran PPPK Paruh Waktu

Jika jumlah tenaga honorer yang lolos seleksi melebihi kebutuhan formasi, Pemda dapat mengangkat mereka sebagai PPPK paruh waktu. Anggaran untuk kategori ini harus disediakan dalam APBD.

3. Penganggaran di Luar Belanja Pegawai

mendagri tekankan prioritas penataan honorer, pemda diminta tunda kenaikan tpp pns                            harianbengkuluekspress.id- menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memprioritaskan anggaran untuk penataan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
 tito juga mengimbau pemda menunda kenaikan tambahan penghasilan pegawai (tpp) bagi pegawai negeri sipil (pns) demi mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk menyelesaikan seleksi pppk tahap 2, yang hingga kini masih berlangsung.
“saran saya, kalau memang ada kesulitan masalah anggaran apbd, jangan dulu dipaksakan naik tpp untuk pegawai pns. kita harus memprioritaskan honorer yang sangat membutuhkan kepastian status,” ujar tito karnavian dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal youtube kemendagri ri.
baca juga:pln bengkulu selatan lakukan pemeliharaan jaringan listrik, sabtu 11 januari 2025, ini daerah terdampak 
baca juga:prediksi bmkg, daerah yang alami hujan lebat hari ini, sabtu 11 januari 2025, waspadalah!
seleksi pppk tahap 2, yang menjadi kesempatan terakhir bagi honorer untuk mendapatkan status asn, telah mengalami dua kali perpanjangan. 
salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran belanja pegawai yang dihadapi pemda. sesuai aturan, belanja pegawai di apbd tidak boleh melebihi 30%, sehingga banyak daerah kesulitan menyediakan formasi untuk tenaga honorer.
“pns setidaknya masih memiliki penghasilan yang mencukupi, tapi bagaimana dengan honorer? mereka membutuhkan jaminan untuk masa depan. tidak boleh lagi ada honorer yang tidak diakomodasi, mereka harus diangkat menjadi pppk,” tegas tito.
untuk mengatasi masalah anggaran ini, mendagri memberikan tiga arahan penting bagi pemda dalam penataan tenaga honorer:
1. gaji non-asn selama seleksi
pemda harus tetap menganggarkan gaji bagi tenaga honorer yang sedang mengikuti proses seleksi pppk hingga mereka resmi diangkat menjadi asn.
2. anggaran pppk paruh waktu
jika jumlah tenaga honorer yang lolos seleksi melebihi kebutuhan formasi, pemda dapat mengangkat mereka sebagai pppk paruh waktu. anggaran untuk kategori ini harus disediakan dalam apbd.
3. penganggaran di luar belanja pegawai
bagi tenaga honorer yang diangkat sebagai pppk paruh waktu, anggarannya harus dialokasikan di luar belanja pegawai agar tidak melanggar batas 30% dari total apbd.
meskipun pppk paruh waktu bukan langkah ideal, langkah ini menjadi solusi sementara untuk menjembatani ketidakseimbangan antara jumlah tenaga honorer dan formasi yang tersedia.
 berdasarkan data, saat ini terdapat 1,7 juta tenaga honorer di indonesia, sementara formasi yang tersedia hanya mencapai 1,01 juta.
baca juga:tenaga honorer tak lolos seleksi pppk, menpan rb pastikan begini nasibnya
baca juga:obyek wisata kota tuo sudah dibuka, ayo ramaikan, ini pesan pj walikota bengkulu
“dengan pppk paruh waktu, honorer tetap mendapatkan status dan penghasilan, meski tunjangan yang mereka terima berbeda dengan pppk penuh waktu,” jelas tito.
tito menegaskan pentingnya langkah konkret untuk menyelesaikan isu tenaga honorer. penundaan kenaikan tpp pns dianggap sebagai solusi sementara yang realistis demi memberikan kepastian bagi honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.
“kita perlu memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan. penataan tenaga honorer adalah langkah krusial untuk memastikan mereka mendapatkan hak yang layak,” tutup tito.
dengan arahan ini, pemerintah berharap proses penataan honorer menjadi pppk dapat berjalan lebih lancar, memberikan kepastian status, dan menjaga keseimbangan anggaran di daerah. (**)