Sudah Banyak yang Melamar, Rekrutmen Pegawai RSMY Dibatalkan, Berikut Alasannya

Harianbengkuluekspress.id - Managemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus Bengkulu membatalkan rekrutmen pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Meskipun pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 20-22 Februari 2025, namun secara resmi pada hari terakhir pendaftaran tanggal 22 Februari 2025 dibatalkan oleh Direktur RSUD M Yunus Bengkulu, dr Ari Mukti Wibowo.

Ia mengatakan, pembatalan rekrutmen itu berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat atas kebijakan efisiensi anggaran.

"Atas adanya kebijakan efisiensi, maka kita batalkan untuk rekrutmen pegawai non ASN," terang Ari, Minggu, 23 Februari 2025.

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Siapkan Sertijab Bupati dan Wabup, Begini Penjelasan Sekwan

BACA JUGA:12 Program 100 Hari Pertama Rachmat - Tarmizi Bangun Bengkulu Tengah, Berikut Daftarnya

Ari mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran itu, pihaknya telah menghitung secara matang. Namun dari hitungan tersebut, belum memungkinan untuk merekrut pegawai non ASN sebanyak 32 orang yang dibutuhkan tersebut.

"Sudah kita hitung dan sebaiknya memang ditunda dulu," ujarnya.

Dijelaskannya, sejak dibuka sudah puluhan yang mendaftar. Hanya saja, setelah kebijakan pembatalan itu diberlakukan, maka secara otomatis gugur juga yang mendaftar.

"Sudah ada yang mendaftar. Tapi ini kan prosesnya baru dibuka. Jadi belum sampai proses berikutnya," tutur Ari.

Ari menjelaskan, perekrutan tenaga non ASN tersebut memang atas usulan dari manajemen RSUD M Yunus. Tenaga non ASN itu memang dibutuhkan. Mulai dari perawat, apoteker, asisten apoteker, radiologi onkologi radiasi, radiografer, tekniker gigi, tenaga anestesi, perekam medis. Kemudian, elektromedis, administrasi pemasaran hingga petugas pengantar orang sakit.

"Karena ada usulan dari bawah, pelayanan bertambah dan pengembangan RSUD M Yunus, maka kita putuskan sebelumnya untuk merekrut pegawai non ASN. Jadi kalau sekarang, kita memaksimalkan SDM yang ada," tegasnya.

Menurutnya, pegawai non ASN yang akan direkrut itu menjadi pegawai kontrak. Namun, bukan tenaga honorer dan tenaga outsourcing. Tapi tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Sistemnya itu kontrak setiap tahun," bebernya.