Efisiensi Anggaran di Lebong Segini

Reporter: Erick |

Editor: Novriyanto |

Jumat , 21 Mar 2025 - 20:20

Sekda Lebong, H Mustarani Abidin SH MSi--

harianbengkuluekspress.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong saat ini masih terus memproses administrasi efisiensi anggaran. Sebesar Rp 71 miliar yang dipangkas dari APBD Lebong tahun 2025 dan nantinya diperuntukan untuk kebutuhan masyarakat atau Publik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, H Mustarani Abidin SH MSi mengatakan, bahwa berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 01 tahun 2025 secara resmi telah diterima Pemkab Lebong dan dari surat tersebut Lebong ditargetkan untuk melakukan pemangkasan anggaran.

“Itu sesuai surat resmi yang telah kita terima sebelumnya,” sampainya, Jumat 21 Maret 2025.

Lanjut Sekda, setelah menerima surat Inpres tersebut, pihaknya langsung melaksanakan apa yang diminta dan untuk saat ini tim dari Badan Keuangan daerah (BKD) Lebong masih melakukan proses terkait anggaran mana saja yang harus efisiensikan serta dari OPD mana saja.

“Saat ini tim masih terus bekerja,” ucapnya.

Masih kata Sekda, untuk anggaran yang nantinya digeser merupakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara jika dana Alokasi Khusus (DAK) akan langsung dipotong pemerintah pusat jika dilihat tidak bermanfaat untuk masyarakat.

“Semuanya berasal dari DAU,” tuturnya.

Ditambahkan Sekda, jika tidak ada halangan tim akan melaporkan hasil terkait melakukan efisiensi anggaran ke Bupati Lebong pada hari Selasa 25 Maret 2025 ini. Nantinya tinggal menunggu petunjuk Bupati, anggaran hasil efisiensi akan digunakan dan digeser untuk apa nantinya.

“Jika diaturannya sudah jelas untuk kepentingan publik,” tuturnya

Sekda menambahkan, sesuai peruntukannya untuk kepentingan publik, maka dana yang telah digeser nantinya akan dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti perbaikan rumah dinas (Rumdin) dan kantor Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk memenuhi janji-janji politik Bupati sebelumnya ketika melakukan kampanye serta berbagai kebutuhan lainnya.

“Pastinya keputusan final kita menunggu petunjuk dari bapak Bupati,” tutupnya.(erik)

efisiensi anggaran di lebong segini                             harianbengkuluekspress.id  – pemerintah kabupaten (pemkab) lebong saat ini masih terus memproses administrasi efisiensi anggaran. sebesar rp 71 miliar yang dipangkas dari apbd lebong tahun 2025 dan nantinya diperuntukan untuk kebutuhan masyarakat atau publik.
sekretaris daerah (sekda) lebong, h mustarani abidin sh msi mengatakan, bahwa berdasarkan instruksi presiden (inpres) nomor 01 tahun 2025 secara resmi telah diterima pemkab lebong dan dari surat tersebut lebong ditargetkan untuk melakukan pemangkasan anggaran.
“itu sesuai surat resmi yang telah kita terima sebelumnya,” sampainya, jumat 21 maret 2025.
lanjut sekda, setelah menerima surat inpres tersebut, pihaknya langsung melaksanakan apa yang diminta dan untuk saat ini tim dari badan keuangan daerah (bkd) lebong masih melakukan proses terkait anggaran mana saja yang harus efisiensikan serta dari opd mana saja.
“saat ini tim masih terus bekerja,” ucapnya.
baca juga:matangkan pembangunan, desa sumber sari di kepahiang gelar ini
baca juga:psu di bs diharapkan berjalan aman dan damai, ini tujuannya
masih kata sekda, untuk anggaran yang nantinya digeser merupakan anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum (dau). sementara jika dana alokasi khusus (dak) akan langsung dipotong pemerintah pusat jika dilihat tidak bermanfaat untuk masyarakat.
“semuanya berasal dari dau,” tuturnya.
ditambahkan sekda, jika tidak ada halangan tim akan melaporkan hasil terkait melakukan efisiensi anggaran ke bupati lebong pada hari selasa 25 maret 2025 ini. nantinya tinggal menunggu petunjuk bupati, anggaran hasil efisiensi akan digunakan dan digeser untuk apa nantinya.
“jika diaturannya sudah jelas untuk kepentingan publik,” tuturnya
sekda menambahkan, sesuai peruntukannya untuk kepentingan publik, maka dana yang telah digeser nantinya akan dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti perbaikan rumah dinas (rumdin) dan kantor bupati dan wakil bupati  dipergunakan untuk memenuhi janji-janji politik bupati sebelumnya ketika melakukan kampanye serta berbagai kebutuhan lainnya.
“pastinya keputusan final kita menunggu petunjuk dari bapak bupati,” tutupnya.(erik)

Tag

Share