Datangi Bupati, Honorer R3 Tuntut Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Harianbengkuluekspress.id - Perwakilan honorer kategori tiga atau R3 yang tergabung dalam calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari formasi kesehatan mendatangi Bupati Kaur, Gusril Pausi SSos MAP. Kedatangan para honorer Nakes ini meminta dukungan Bupati Kaur untuk diangkat menjadi PPPK tanpa melalui tes pada tahun 2025 ini.

“Kami dari perwakilan honorer R3 Nakes ini minta kepada bapak Bupati Kaur untuk memperjuangan nasib kami, yakni angkat kami jadi PPK penuh waktu dan bukan paruh waktu,” kata Ketua Aliansi Honorer R3, Ns Ariko Bintara, S.Kep, usai menggelar pertemuan dengan Bupati Kaur di aula lantai dua Setda Kaur, Selasa 25 Maret 2025.

Dikatakan Ariko, ia bersama honorer R3 Nakes  menolak mekanisme paruh waktu bagi honorer R3 Nakes yang telah mengikuti seleksi PPPK di tahap pertama. Dimana saat ini ada 150 tenaga honorer Nakes yang belum dinyatakan lulus PPPK. Mereka tergabung dalam calon PPPK tahap 2, namun belum bisa dipastikan apakah akan dilakukan pengangkatan atau paruh waktu.

"Sekali lagi kami berharap Bupati Kaur dapat membantu kami dengan mengusulkan penambahan kuota PPPK, sehingga kami dapat diangkat menjadi PPPK full time dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik," harapnya.

BACA JUGA:Ganti Ikon Seluma Alap, Seluma Serasan Seijoan, Bupati Inginkan Warga Tak Terkotak-kotak

BACA JUGA:FKUB Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Toleransi

Sementara itu, Bupati Kaur, Gusril Pausi S Sos MAP, melalui Kabid Mutasi Kepangkatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kaur, Yusi Nofriyanti SE menyampaikan, dimana Pemkab Kaur akan  tetap memperjuangkan R3 untuk diangkat PPPK penuh. Juga pihaknya akan mengusulkan agar para honor R3 ini dapat diangkat menjadi PPPK full time atau bukan separuh waktu.

"Kita sudah komunikasikan dengan Bupati dan beliau juga menyepakati untuk menyampaikan usulan dan siap memperjuangkan nasib para honorer R3 ini. Tapi ini semuanya tergantung dengan pihak kementerian," ujarnya.

Ditambahkannya, Pemkab Kaur akan berjanji untuk memperjuangkan hak-hak para tenaga honorer yang belum dinyatakan lulus PPPK. Juga diharapkan bahwa penambahan kuota PPPK dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer yang belum dinyatakan lulus PPPK dan memperjuangkan hak-hak mereka

"Kami akan memperjuangkan hak-hak para tenaga honorer yang belum dinyatakan lulus PPPK, sehingga mereka dapat mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Kami akan terus berkomunikasi dengan pihak Menpan RB,” tandasnya. (Irul)