Kemendagri Ingatkan Agar Pemda Tidak Mengangkat Honorer Baru, Ini Penjelasannya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Kamis , 03 Apr 2025 - 16:14

pemda diingatkan agar tidak merekrut honorer baru-ilustrasi/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru setelah berlakunya peraturan yang membatasi jumlah tenaga honorer di instansi pemerintahan.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga honorer dan menggantinya dengan pegawai tetap yang lebih terstruktur, seperti PNS dan PPPK.

"Kami ingatkan semua agar mengikuti kebijakan pusat," Ungkap wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Ia meminta pemda mengikuti skema yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan, tidak boleh ada pengangkatan pegawai honorer baru di lingkungan pemda.

"Tidak boleh ada perekrutan baru untuk honorer. Semua ikut skema pusat," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Bima menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana.

Termasuk, menurutnya, terkait pengangkatan PNS dan PPPK yang sudah ditentukan waktunya.

"Kemendagri terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB untuk menyelaraskan jadwalnya agar disosialisasikan dengan baik," pungkas Bima.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta seluruh instansi pusat dan daerah segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

Simulasi tersebut, kata Rini, harus disesuaikan dengan jadwal terbaru, dan sesuai dengan kesiapan masing-masing instansi.

Diketahui, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat dituntaskan pada Oktober 2025.

kemendagri ingatkan agar pemda tidak mengangkat honorer baru, ini penjelasannya                            harianbengkuluekspress.id- kementerian dalam negeri (kemendagri)  mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru setelah berlakunya peraturan yang membatasi jumlah tenaga honorer di instansi pemerintahan.
kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga honorer dan menggantinya dengan pegawai tetap yang lebih terstruktur, seperti pns dan pppk.
"kami ingatkan semua agar mengikuti kebijakan pusat,"  ungkap wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto. 
ia meminta pemda mengikuti skema yang telah diatur oleh pemerintah pusat. ia menegaskan, tidak boleh ada pengangkatan pegawai honorer baru di lingkungan pemda.
"tidak boleh ada perekrutan baru untuk honorer. semua ikut skema pusat," tegas politisi partai amanat nasional (pan) itu.
baca juga:harga tiket pesawat arus balik naik, kelas ekonomi habis terjual 
baca juga:dibacok anak tiri, seorang ayah di kaur nyaris tewas, pelaku kabur
bima menegaskan kementerian dalam negeri (kemendagri) terus berkoordinasi dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana.
 termasuk, menurutnya, terkait pengangkatan pns dan pppk yang sudah ditentukan waktunya.
"kemendagri terus berkoordinasi dengan kemenpan-rb untuk menyelaraskan jadwalnya agar disosialisasikan dengan baik," pungkas bima.
sebelumnya, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini meminta seluruh instansi pusat dan daerah segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (casn) 2024. 
simulasi tersebut, kata rini, harus disesuaikan dengan jadwal terbaru, dan sesuai dengan kesiapan masing-masing instansi.
diketahui, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (cpns) diselesaikan paling lambat pada juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paling lambat dituntaskan pada oktober 2025.
baca juga:sadis! ayah di kaur nyaris tewas dibacok anak tiri, begini awal kejadiannya
baca juga:nilai tukar rupiah pagi ini, kamis 3 april 2025, makin anjlok terhadap dolar as
"untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan," ujar rini.
terlebih, kata rini, presiden prabowo subianto telah meminta seluruh instansi pemerintah terus menjaga nilai meritokrasi dalam manajemen asn. 
kementerian panrb dan badan kepegawaian negara (bkn) akan memfasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.
"hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemda sangat dibutuhkan," tandas rini.
baca juga:agar tetap istiqomah dalam beribadah, ini tips dari ustadz adi hidayat
baca juga: idul fitri 2025, choirul huda: momentum perbaiki diri dan berkontribusi untuk mukomuko
rini berharap seluruh kepala unit yang membidangi sdm/kepegawaian, segera menindaklanjuti arahan presiden yang dituangkan dalam surat kepala bkn nomor 2933/b-mp.01.01/k/sd/2025 tentang penetapan nomor induk asn kebutuhan tahun anggaran 2024.
"pastikan semua casn yang telah lulus seleksi dapat diangkat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, lebih cepat sangat baik," imbuh rini.
disisi lain, sekretaris kementerian panrb reni suzana menegaskan pengangkatan ini menjadi perhatian bagi kementerian panrb. pihaknya telah melakukan identifikasi potensi kesiapan, termasuk anggaran.
"namun, tetap diperlukan forum untuk menyamakan persepsi. terhitung mulai tanggal (tmt) tidak lagi serentak, melainkan dengan terminologi ‘paling lambat’. bagi yang sudah siap, bagi instansi yang memenuhi syarat, sudah bisa melakukan pengangkatan," jelas reni.
oleh karena itu ia berharap seluruh pemda menaati kebijakan untuk tidak lagi merekrut pegawai honorer baru. ini penting untuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih baik dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan.(**)