Harian Bengkulu Ekspress

PAD Seluma Minim, Bupati Gandeng APH

Bupati Seluma, Teddy Rahman SE MM--

Harianbengkuluekspress.id - Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seluma dari waktu ke waktu, membuat Bupati Seluma, Teddy Rahman SE MM harus bekerja ekstra untuk itu.  Selain DPRD Seluma membentuk Panja, Pemerintah Kabupaten Seluma justru akan bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal PAD.

“Kita juga akan mencontoh kabupaten kota lainnya yang sudah menjalin kerjasama ini.  Tujuannya cuma satu untuk peningkatan PAD,” sampai Bupati Seluma, Teddy Rahman SE MM, kepada BE.

Menurutnya, sejauh ini regulasi akan kerjasama dengan APH pada Sektor PAD ini sangatlah potensial.  Sehingga draf kerjasama yang bagaimana itu masih harus dilakukan penjajakan dengan bagian hukum. Selain mencontoh kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota lain. 

“Kita juga akan buat peraturan juga dengan tujuan peningkatan PAD ini, jangan sampai perusahaan-perusahaan memiliki dasar untuk membayar pajak,” sampainya.

Sekalipun di Seluma telah banyak investor yang menanamkan modalnya. Namun  sangat miris yang berkontribusi dengan Kabupaten Seluma, apalagi dengan pendapatan Asli Daerah(PAD) yang diterima Kabupaten Seluma saat ini. Sehingga DPRD Seluma pun membuat Panja dengan menyoroti banyaknya perusahaan atau investor berinvestasi di Seluma yang tidak banyak membawa pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 

BACA JUGA:Keluarga Batak Dukung Betunggal, Komitmen untuk Menangkan Rifai–Yefri

BACA JUGA:Demokrat Jadi Amunisi Baru, Siap Menangkan Suryatati - Ii Sumirat

"Aneh juga, perusahaan banyak kita di Seluma ini. Tapi saya perhatikan PAD tetap kecil, bisa dibilang tidak ada pengaruhnya dari tahun ke tahun, Dengan bekerjasama dengan APH setidaknya bisa di ketahui bocornya kamana PAD seluma ini," sampainya.

Disampaikan, jika melihat dari kasat mata saat ini sudah mulai banyaknya investor yang ada. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seluma tidak akan sekecil saat ini yang hanya Rp 36 miliar setahun.

"Rp 36 miliar ini sudah dari semua sumber. Ada PBB, DBH, galian C, reklame dan lainnya. Jadi sangat miris, jika dilihat dari potensi yang ada," sambungnya.

Diketahui, ada beberapa OPD ada yang menyumbang PAD. Seperti Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Perhubungan, Disperindagkop UKM dan Bapenda. Namun tetap belum mampu mendongkrak PAD sesuai asumsi yang di pernah disampaikan debat Pilkada lalu sebesar Rp 67 Miliar. Ini menjadi perhatian dirinya, sebab sangat tidak sebanding dengan nilai investasi yang ada. 

“Saya menduga jika PAD ini masih belum tergarap secara maksimal, Jadi PAD kita masih kecil. Kuat dugaan ini terjadi kebocoran PAD,” sampainya. (Jefrianto)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan