Prabowo Berkoitmen Hapus Outsourcing, Begini Langkah-Langkahnya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 02 May 2025 - 21:27

Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim hingga 280 persen -Istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id-Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing (alih daya) di Indonesia.

Outsourcing adalah praktik di mana perusahaan menyerahkan sebagian tugas/pekerjaan kepada pihak ketiga (vendor).

Pekerjaan Outsorsing biasanya pada posisi Satpamn, Cleaning Service, Call Center, Kurir, logistik dan Produksi non-inti (manufacturing support). Penghapusan outsourcing berarti pekerjaan tersebut akan dialihkan kembali ke perusahaan utama, dan pekerjanya diangkat secara langsung sebagai karyawan tetap atau honorer internal

Pada perayaan May Day yang diperingati 1 Mei, Presiden Prabowo menyatakan bahwa penghapusan outsourcing akan dilakukan secara bertahap dan realistis, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi di Indonesia. Juga bagian dari komitmennya terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia.

Dewan ini bertugas memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

Selain itu, Dewan ini juga akan mempelajari mekanisme transisi menuju penghapusan sistem outsourcing

"Saya ingin memberi hadiah kepada kalian para buruh, pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Prabowo.

Masih dikatakannya, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia. Menurutnya, dewan ini akan menjadi salah satu sarana untuk mendukung penghapusan sistem kerja alih daya atau outsourcing.

Adapun tugas utama dewan tersebut adalah mengkaji berbagai persoalan mendasar yang dihadapi kaum buruh, termasuk mengevaluasi serta memberi masukan terhadap regulasi yang dianggap merugikan buruh.

Prabowo menegaskan lembaga ini akan menjadi garda depan dalam menyuarakan demokrasi yang adil bagi buruh serta memperbaiki sistem ketenagakerjaan nasional.

prabowo berkoitmen hapus outsourcing, begini langkah-langkahnya                             harianbengkuluekspress.id-presiden prabowo subianto telah mengumumkan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing (alih daya) di indonesia. 
outsourcing adalah praktik di mana perusahaan menyerahkan sebagian tugas/pekerjaan kepada pihak ketiga (vendor). 
pekerjaan outsorsing biasanya pada posisi satpamn, cleaning service, call center, kurir, logistik dan produksi non-inti (manufacturing support). penghapusan outsourcing berarti pekerjaan tersebut akan dialihkan kembali ke perusahaan utama, dan pekerjanya diangkat secara langsung sebagai karyawan tetap atau honorer internal
pada perayaan may day  yang diperingati 1 mei, presiden prabowo menyatakan bahwa penghapusan outsourcing akan dilakukan secara bertahap dan realistis, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi di indonesia. juga  bagian dari komitmennya terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
sebagai langkah konkret, presiden prabowo membentuk dewan kesejahteraan buruh nasional yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh indonesia.
baca juga:kado istimewa di hardiknas, presiden prabowo berikan insentif bagi guru honorer, segini besarannya
baca juga:segini jumlah pasar rakyat di mukomuko sumbang pad
dewan ini bertugas memberikan nasihat kepada presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja. 
selain itu, dewan ini juga akan mempelajari mekanisme transisi menuju penghapusan sistem outsourcing
"saya ingin memberi hadiah kepada kalian para buruh, pada hari ini. saya akan segera membentuk dewan kesejahteraan buruh nasional," kata prabowo. 
masih dikatakannya, dewan kesejahteraan buruh nasional merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh indonesia. menurutnya, dewan ini akan menjadi salah satu sarana untuk mendukung penghapusan sistem kerja alih daya atau outsourcing.
adapun tugas utama dewan tersebut adalah mengkaji berbagai persoalan mendasar yang dihadapi kaum buruh, termasuk mengevaluasi serta memberi masukan terhadap regulasi yang dianggap merugikan buruh. 
prabowo menegaskan lembaga ini akan menjadi garda depan dalam menyuarakan demokrasi yang adil bagi buruh serta memperbaiki sistem ketenagakerjaan nasional.
baca juga:jamaah haji disambut cuaca panas menyengat di arab saudi, ini pesan menag 
baca juga:begini kelanjutan kasus dugaan korupsi jalan dan jembatan di lebong 
"tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang tidak beres yang tidak melindungi buruh. sehingga sesuai demokrasi dan segera akan kami membaiki,” ujar prabowo
langkah ini, kata dia, diambil sebagai bentuk penghormatan kepada peran buruh dalam pembangunan negara. ia berharap dewan tersebut dapat segera bekerja.
selain itu, prabowo juga mengumumkan langkah lain termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) phk untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta percepatan pembahasan ruu perlindungan pekerja rumah tangga dan ruu perlindungan pekerja laut serta sektor perikanan.
presiden bahwa negara akan bertindak dan tidak akan tinggal diam jika ketidakadilan menimpa para buruh. "bila perlu, negara akan turun tangan," tandasnya.
disisilain, kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) tengah melakukan kajian mendalam terkait praktik outsourcing (alih daya) di indonesia. langkah ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, yang membatasi penggunaan outsourcing hanya untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan tertentu. 
kemnaker berupaya merevisi peraturan pemerintah (pp) nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam perppu cipta kerja yang membatasi jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.  (**)