Kejari Lebong Usut Dugaan Korupsi Dana DWP

Reporter: Erick |

Editor: Asrianto |

Jumat , 16 May 2025 - 18:55

Kasi Pidsus, Kejari Lebong, Robby Rahditio Dharma SH MH-Erick/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id – Dari hasil pendalaman atas dugaan kasus korupsi atas dana hibah kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lebong tahun 2019, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong.

Tiketahui bahwa dana hibah yang sedang diselidiki merupakan dana hibah untuk anggaran Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lebong tahun 2019.

Kepala Kejari Lebong, Evi hasibuan SH MH melalui Kasi Pidsus, Robby Rahditio Dharma SH MH mengatakan bahwa memang sebelumnya pihaknya mendapatkan limpahan dari Kejati Bengkulu untuk ditagani.

“Pada bulan Januari 2025, Kejati Bengkulu melimpahkan ke Kejari Lebong,” sampainya, Mei 2025.

Lanjut Robby, pada laporan awal adalah adanya dugaan korupsi dana hibah TP PKK tahun anggaran 2019, namun setelah dilakukan pendalaman didapati bahwa perkara yang dilaporkan bukan terkait dana hibah PKK, namun dana yang didapat oleh DWP tanhun anggaran 2019.

“Sebelumnya kita terima laporan dana TP PKK, ternyata dana DWP,” jelasnya.

Ditambahkan Robby, klarifikasi ini perlu disampaikan karena selama ini objek yang dilakukan pemeriksaan merupakan anggaran di TP PKK, sehingga hal tersebut bisa mencoreng instansi dan program pemberdyaan yang selama ini dilakukan TP PKK Kabupaten Lebong.

“Klarifikasi ini salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas penegak hukum terhadap proses penyelidikan,” ujarnya.

Masih kata Robby, terkait dugaan kasus korupsi yang ditangani oleh pihaknya, sudah ada beberapa saksi yang diduga mengetahui dan terlibat dalam penggunaan anggaran di DWP untuk dimintai keterangan, termasuk mantan ketua DWP Kabupaten Lebong.

“Secara bergantian, kita panggil para saksi untuk dimintai keterangan,” ucapnya.

Robby menambahkan, untuk mantan ketua DWP sendiri kembali akan dijadwalkan ulang. Hal ini dikarenakan pada pemanggilan sebelumnya, mantan ketua DWP yang menghadiri pemanggilan, tidak membawa dokumen yang dibutuhkan.

“kita akan panggil ulang, termasuk pihak-pihak terkait lainnya,” Tutupnya.

kejari lebong usut dugaan korupsi dana dwp                            harianbengkuluekspress.id – dari hasil pendalaman atas dugaan kasus korupsi atas dana hibah kegiatan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (tp pkk) kabupaten lebong tahun 2019, penyidik pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri (kejari) lebong.
tiketahui bahwa dana hibah yang sedang diselidiki merupakan dana hibah untuk anggaran dharma wanita persatuan (dwp) kabupaten lebong tahun 2019.
kepala kejari lebong, evi hasibuan sh mh melalui kasi pidsus, robby rahditio dharma sh mh mengatakan bahwa memang sebelumnya pihaknya mendapatkan limpahan dari kejati bengkulu untuk ditagani.
“pada bulan januari 2025, kejati bengkulu melimpahkan ke kejari lebong,” sampainya, mei 2025.
baca juga: bpom cabut izin edar 4 produk kosmetik oral uce, ini daftarnya 
baca juga:kejuaraan avc women's volleyball nation cup 2025, timnas voli putri indonesia panggil 15 pemain, ini daftarnya
lanjut robby, pada laporan awal adalah adanya dugaan korupsi dana hibah tp pkk tahun anggaran 2019, namun setelah dilakukan pendalaman didapati bahwa perkara yang dilaporkan bukan terkait dana hibah pkk, namun dana yang didapat oleh dwp tanhun anggaran 2019.
“sebelumnya kita terima laporan dana tp pkk, ternyata dana dwp,” jelasnya.
ditambahkan robby, klarifikasi ini perlu disampaikan karena selama ini objek yang dilakukan pemeriksaan merupakan anggaran di tp pkk, sehingga hal tersebut bisa mencoreng instansi dan program pemberdyaan yang selama ini dilakukan tp pkk kabupaten lebong.
“klarifikasi ini salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas penegak hukum terhadap proses penyelidikan,” ujarnya.
masih kata robby, terkait dugaan kasus korupsi yang ditangani oleh pihaknya, sudah ada beberapa saksi yang diduga mengetahui dan terlibat dalam penggunaan anggaran di dwp untuk dimintai keterangan, termasuk mantan ketua dwp kabupaten lebong.
“secara bergantian, kita panggil para saksi untuk dimintai keterangan,” ucapnya.
robby menambahkan, untuk mantan ketua dwp sendiri kembali akan dijadwalkan ulang. hal ini dikarenakan pada pemanggilan sebelumnya, mantan ketua dwp yang menghadiri pemanggilan, tidak membawa dokumen yang dibutuhkan.
“kita akan panggil ulang, termasuk pihak-pihak terkait lainnya,” tutupnya.
data terhimpun, anggaran kegiatan tp pkk yang dilaksanakan sebelumnya dititipkan di beberapa organisasi perangkat daerah (opd) dilingkup pemerintah kabupaten (pemkab) lebong.
yaitu di tahun 2019 dititipkan di dp3ap2kb, tahun 2021 dititipkan di dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), tahun 2022 dititipkan di dinas kesehatan (dinkes).
baca juga:cegah perceraian, kemenag lakukan pemetaan wilayah 
baca juga:jasad bayi ditemukan di selokan pasar bawah dibawa ke rs bhayangkara untuk autopsi
terakhir dititipkan di dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) di tahun 2024 dan sebelumnya.
namun seiring terus dilakukan pendalaman, didapati bahwa dari barang bukti awal yang dilaporkan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh dwp. 
dimana sebelumnya ada persepsi bahwa tp pkk, gow dan dwp merupakan organisasi yang anggarannya 1, namun ternyata ke 3 organisasi tersebut masing-masing berdiri sendiri.(erick)