Ketua DPRD Dukung TPP ASN Dipangkas

Reporter: Medi |

Editor: Haijir |

Selasa , 09 Sep 2025 - 21:09

Herimanto --

Harianbengkuluekspress.id - Wacana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bengkulu mendapat dukungan dari Ketua DPRD kota, Herimanto. Hal ini untuk mendukung prioritas program pembangunan yang akan dikerjakan Pemerintah Kota Bengkulu 5 tahun ke depan.

"Kami DPRD mendukung itu karena memang kita dengar transfer alokasi daerah itu memang dikurangi dari pusat. Jadi kita di daerah harus bersiap," ujar Ketua DPRD kota, Herimanto, Selasa 9 September 2025.

Diketahui, APBD Kota Bengkulu tahun 2025 sebesar Rp1,33 Triliun. Sementara 59,83 persen diperuntukkan Belanja pegawai dengan total Rp 789.184.762.165.

Anggaran belanja pegawai yang dikeluarkan terdiri dari belanja gaji ASN dan tunjangan Rp505.035.754.925, belanja tunjangan (TPP) dan guru (TPG) Rp202.840.023.134, belanja pegawai lainnya (BLUD dan BOS) Rp50.000.000.000, Beban Belanja Pegawai paruh waktu Rp7.817.400.000. Total Rp765.693.178.059.

Namun dari total belanja pegawai yang 59.83 persen belum termasuk beban belanja untuk PPPK Paruh Waktu untuk satu tahun berjalan.

Maka dana untuk modal pembangunan tinggal 40 persen dari APBD. Sedangkan, permintaan dan kebutuhan infrastruktur masyarakat masih cukup tinggi, hal ini belum ditambah dengan sektor pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya.

"Kami mendukung kebijakan Wali Kota karena demi rakyat kota Bengkulu. Jika TPP memang harus dipangkas maka kami mendukung agar ruang APBD untuk membangun tidak terhambat," tegas Herimanto.

Sementara itu, Wali Kota, Dedy Wahyudi hingga kini belum bisa menyampaikan persentase pemotongan TPP ASN tersebut. Meski sangat dibutuhkan biaya untuk membangun daerah namun dirinya masih berupaya untuk mencari solusi lain agar hak pegawai ini tidak terlalu berdampak.

"Saya masih cari formulasi terbaik untuk mencukup dana agar bisa membangun. Tetapi kalau sudah sangat terpaksa ya mau tidak mau wacana itu kita kaji lebih lanjut," jelas Dedy.

Ia menambahkan jika dibandingkan dengan daerah lain baik dikabupaten di provinsi Bengkulu ataupun di kota-kota lain, maka TPP ASN di lingkup Kota Bengkulu masih menjadi yang tertinggi. Hal ini sekaligus menunjukkan hak dan tingkat kesejahteraan para ASN di Kota Bengkulu sangat dijaga oleh pemerintah.

Namun jika pada akhirnya harus dilakukan pemangkasan ia berharap agar tidak menganggu kinerja para ASN.

"Dibandingkan dengan daerah lain, kita Kota Bengkulu TPP-nya tertinggi dan tidak pernah telat," pungkas Dedy. (Medi)

ketua dprd dukung   tpp asn dipangkas                            harianbengkuluekspress.id - wacana pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (tpp) aparatur sipil negara (asn) kota bengkulu mendapat dukungan dari ketua dprd kota, herimanto. hal ini untuk mendukung prioritas program pembangunan yang akan dikerjakan pemerintah kota bengkulu 5 tahun ke depan.
"kami dprd mendukung itu karena memang kita dengar transfer alokasi daerah itu memang dikurangi dari pusat. jadi kita di daerah harus bersiap," ujar ketua dprd kota, herimanto, selasa 9 september 2025. 
diketahui, apbd kota bengkulu tahun 2025 sebesar rp1,33 triliun. sementara 59,83 persen diperuntukkan belanja pegawai dengan total rp 789.184.762.165. 
anggaran belanja pegawai yang dikeluarkan terdiri dari belanja gaji asn dan tunjangan rp505.035.754.925, belanja tunjangan (tpp) dan guru (tpg) rp202.840.023.134, belanja pegawai lainnya (blud dan bos) rp50.000.000.000, beban belanja pegawai paruh waktu rp7.817.400.000. total rp765.693.178.059. 
namun dari total belanja pegawai yang 59.83 persen belum termasuk beban belanja untuk pppk paruh waktu untuk satu tahun berjalan. 
baca juga:diminta atasi potensi kelangkaan bbm, pertamina sumbagsel sebut stok aman
baca juga:jaksa janji buka-bukaan soal aliran dana korupsi sekretariat dprd kepahiang di persidangan
maka dana untuk modal pembangunan tinggal 40 persen dari apbd. sedangkan, permintaan dan kebutuhan infrastruktur masyarakat masih cukup tinggi, hal ini belum ditambah dengan sektor pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya. 
"kami mendukung kebijakan wali kota karena demi rakyat kota bengkulu. jika tpp memang harus dipangkas maka kami mendukung agar ruang apbd untuk membangun tidak terhambat," tegas herimanto. 
sementara itu, wali kota, dedy wahyudi hingga kini belum bisa menyampaikan persentase pemotongan tpp asn tersebut. meski sangat dibutuhkan biaya untuk membangun daerah namun dirinya masih berupaya untuk mencari solusi lain agar hak pegawai ini tidak terlalu berdampak. 
"saya masih cari formulasi terbaik untuk mencukup dana agar bisa membangun. tetapi kalau sudah sangat terpaksa ya mau tidak mau wacana itu kita kaji lebih lanjut," jelas dedy. 
ia menambahkan jika dibandingkan dengan daerah lain baik dikabupaten di provinsi bengkulu ataupun di kota-kota lain, maka tpp asn di lingkup kota bengkulu masih menjadi yang tertinggi. hal ini sekaligus menunjukkan hak dan tingkat kesejahteraan para asn di kota bengkulu sangat dijaga oleh pemerintah. 
namun jika pada akhirnya harus dilakukan pemangkasan ia berharap agar tidak menganggu kinerja para asn. 
"dibandingkan dengan daerah lain, kita kota bengkulu tpp-nya tertinggi dan tidak pernah telat," pungkas dedy. (medi)

Tag

Share