Bupati Kaur Komitmen Perbaikan Jalan Rusak
Gusril Pausi--
Harianbengkuluekspress.id - Kejadian yang menimpa seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Suwarti (31), warga Trans Tanjung Agung, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap yang harus ditandu akibat keguguran menuju rumah sakit karena kondisi jalan yang tidak layak dilalui kendaraan, Senin 29 September 2025 lalu. Menanggapi hal ini, Bupati Kaur, Gusril Pausi S Sos MAP menyampaikan bahwa jalan di kawasan Trans Tanjung Agung memiliki total panjang 15 kilometer. Dari jumlah tersebut, 10 kilometer telah berhasil di aspal pada tahun sebelumnya dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 10 miliar.
“Jalan yang masih tanah kuning itu terdapat sisa lima kilometer jalan yang kondisinya masih rusak berat dan menjadi penghambat utama mobilitas warga dan kini kita sedang upayakan peningkatan,” kata Bupati, Rabu 1 Oktober 2025.
Dikatakan Bupati, dimana pihak Pemda sebenarnya telah berupaya keras untuk menanggulangi lima kilometer jalan yang rusak parah tersebut. Anggaran sebesar Rp 24 miliar telah disiapkan dan dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan tahun 2025.
BACA JUGA:Harga Gabah Seluma Masih di Bawah Harga Pasar, Apa Penyebabnya?
BACA JUGA:Proyek Belungguk Poin Dikebut, Wali Kota Targetkan Selesai Sebelum Desember 2025
Perencanaan ini menunjukkan komitmen daerah untuk menyelesaikan masalah infrastruktur vital ini. Namun sayangnya, rencana pembangunan tersebut harus tertunda total. Karena adanya kebijakan refocusing anggaran dari pemerintah pusat telah menyebabkan alokasi DAK yang diperuntukkan bagi perbaikan jalan tersebut terpangkas habis menjadi Rp 0 (nol).
“Pembatalan anggaran ini secara efektif menghentikan proyek perbaikan jalan, yang menjadi akar masalah dari insiden warga ditandu beberapa hari lalu,” terangnya.
Ditambahkan bupati, dimana kejadian warga sakit dan bahkan jenazah yang harus ditandu akibat jalan buruk sering terjadi dan merupakan pemandangan yang menyakitkan bagi Pemda. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan APBD yang tidak mencapai Rp 1 triliun, Pemda Kaur tetap berupaya maksimal dengan melakukan perbaikan sebatas kemampuan, seperti pengerasan jalan, sambil terus mencari solusi anggaran.
“Harapan kita ini adanya bantuan dan kebijakan khusus dari pemerintah pusat, seperti penurunan DAK atau Instruksi Presiden (Inpres) untuk infrastruktur, daerah akan kesulitan. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Kaur tergolong besar. Juga kita minta masyarakat tetap percaya kepada pemerintah daerah dan kita berupaya memberikan layanan terbaik bagi warga,” tandasnya. (Irul)