Dana Transfer Dipangkas Rp347,93 Miliar, Gubernur Bengkulu Siapkan Langkah Strategis

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu harus melakukan penyesuaian besar-besaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. 

Hal ini menyusul pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 347,93 miliar. Sebab, TKD yang diterima pada tahun 2025 sebesar Rp 1,75 triliun, sementara untuk tahun 2026 hanya akan menerima Rp 1,40 triliun.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Dr H Herwan Antoni SKM MKes MSi mengatakan, pemprov akan menyesuaikan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2026 mendatang. 

"Kita akan menyesuaikan dengan transfer daerah yang diterima saat ini," ujar Herwan, Kamis, 9 Oktober 2025.

Dijelaskannya, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembalikan TKD 2026 sama dengan TKD tahun 2025. Bahkan Gubernur Bengkulu H Helmi Hasan SE telah menggelar dialog dengan Menteri Keuangan (Menkeu). Namun kebijakan pemangkasan TKD tidak bisa dihindarkan. 

"Pemprov sudah berdialog dengan Kementerian Keuangan, dan kebijakan ini akan segera kita laksanakan," tuturnya. 

Herwan yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bengkulu  ini menegaskan, atas pemangkasan itu, pihaknya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu akan segera melakukan penyusunan ulang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sebelumnya mengacu pada angka tahun 2025. 

BACA JUGA:Organ Tunggal Dibatasi Sampai Jam 12 Malam, Kaba Bupati, Hiburan Harus Beradab dan Tidak Ganggu Warga

 

Artinya, penyusunan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mutlak dilakukan ulang. 

"Karena sudah dapat angkanya (untuk 2026), maka akan disesuaikan dengan angka itu," jelas Herwan. 

Herwan menegaskan, penyusunan anggaran tahun 2026 nantinya tetap akan difokuskan pada program-program prioritas. Sektor yang akan tetap diutamakan pada tahun depan, meliputi infrastruktur seperti jalan, pengadaan ambulans dan fasilitas kesehatan, serta program pendidikan dan ketahanan pangan.

"Penyusunan anggaran disesuaikan dengan program prioritas," bebernya. 

Sementara kegiatan ataupun program di luar infrastruktur dasar, menurut Herwan akan dilakukan dengan melihat anggaran tersedia. Termasuk, menunggu pergeseran anggaran yang akan dilakukan nantinya.