Harian Bengkulu Ekspress

Inflasi Terkendali, Waspada Gejolak Harga!

Pj Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni membuka Capacyty Building Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Prov Bengkulu di Aula Merah Putih BPSDM Provinsi Bengkulu, Kamis, 9 Oktober 2025. -IST/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Potensi gejolak harga kebutuhan masyarakat patut diwaspadai. Meskipun saat ini tingkat inflasi di Provinsi Bengkulu masih terkendali dan berada pada level aman. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan (year-on-year) Provinsi Bengkulu per September 2025 tercatat sebesar 2,57 persen. Angka ini masih berada dalam rentang target nasional, yaitu 2,51 persen.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Dr H Herwan Antoni SKM MKes MSi mengatakan, capaian inflasi yang rendah ini menunjukkan harga kebutuhan pokok di Bengkulu relatif stabil. Sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Ini adalah hasil kerja keras bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu dengan dukungan penuh dari Bank Indonesia melalui penerapan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," ujar Herwan,  usai menggelar capacity building TPID, di Aula Merah Putih Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bengkulu, Kamis, 9 Oktober 2025.

BACA JUGA: 61.055 Keluarga di Bengkulu Berisiko Stunting, Begini Cara Deteksi

Dijelaskannya, sejumlah langkah konkret telah dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga sejak dini. Seperti pelaksanaan operasi pasar murah, pemantauan harga harian secara intensif di pasar-pasar tradisional, serta penguatan cadangan pangan melalui kerja sama strategis dengan Perum Bulog.

"Berkat sinergi tersebut, harga kebutuhan pokok dapat dijaga stabilitasnya, inflasi tetap pada level aman, dan kesejahteraan masyarakat dapat terpelihara," tambahnya.

Meski demikian, Herwan menekankan pentingnya untuk tidak lengah. Sebab, tantangan ke depan, terutama potensi gangguan pasokan akibat perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi pertanian. Untuk itu, penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah.

"Kunci utama menghadapi tantangan inflasi ke depan adalah memperkuat kolaborasi dan sinergi. TPID Bengkulu harus aktif berjejaring dengan daerah lain, belajar dari keberhasilan provinsi atau kabupaten lain dalam program pengendalian inflasi maupun penerapan digitalisasi layanan publik," tutur Herwan. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Fajar Setiawan mengatakan,  BI mendorong para pelaku usaha, terutama di sektor perberasan, untuk proaktif dalam menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat. Termasuk memberikan peringatan keras agar pengusaha tidak melakukan praktik ilegal yang dapat merugikan konsumen.

"Kami berharap para pelaku usaha, khususnya di sektor beras, dapat lebih bersemangat dalam menyalurkan beras SPHP kepada masyarakat," ujar Fajar.

Langkah ini, menurut Fajar dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Sebab beras merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi. Maka, peran pengusaha dalam menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan sangat penting dilakukan.  

"Kami juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghindari praktik melanggar hukum seperti penimbunan atau manipulasi harga yang dapat merugikan masyarakat," tutupnya. (151)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan