Hakordia 2025, Kejari BU Paparkan Kinerjanya, Tangani 20 Perkara Tipikor, Selamatkan Uang Negara Rp 1,7 M

Reporter: Aprizal |

Editor: Asrianto |

Rabu , 10 Dec 2025 - 08:40

Pelaksanaan rilis capaian kinerja penaganan Tipikor sepanjang tahun 2025 oleh pihak Kejari Bengkulu Utara, Selasa 9 Desember 2025.-Aprizal/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara menggelar rilis resmi capaian kinerja penanganan tindak pidana khusus (tipidsus) sepanjang tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi bentuk transparansi publik sekaligus penegasan komitmen Kejari BU dalam memberantas praktik korupsi di wilayah setempat.

total terdapat 20 perkara yang ditangani sepanjang tahun, meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi para terpidana.

Dalam pemaparannya, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Nurmalina Hadjar SH MH, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencatat sejumlah progres signifikan selama tahun 2025.

Capaian tersebut meliputi peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, penyelamatan keuangan negara, hingga penguatan upaya pencegahan melalui program penerangan hukum kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, baik dalam penindakan maupun pencegahan.

Tahun 2025 ini menjadi bukti bahwa Kejaksaan hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keuangan negara dan menegakkan hukum,” tegas Kajari BU.

Kajari BU memaparkan bahwa sepanjang periode Januari hingga 9 Desember 2025, Kejari Bengkulu Utara telah melakukan penyelidikan terhadap dua perkara tindak pidana korupsi yang mulai diselidiki pada awal tahun 2025.

Perkara pertama yakni dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih Tahun Anggaran 2023.

Perkara kedua adalah dugaan tindak pidana korupsi pemotongan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024.

Kedua perkara ini kemudian berkembang menjadi penyidikan setelah memenuhi unsur dugaan tindak pidana.

"Pada tahap penyelidikan, kami mencatat dua perkara, yakni dugaan korupsi penggunaan Dana Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih Tahun Anggaran 2023 serta dugaan korupsi pemotongan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024. Kedua perkara ini dilanjutkan ke tahap penyidikan setelah unsur dugaan tindak pidana terpenuhi,"terangnya.

hakordia 2025, kejari bu paparkan kinerjanya,  tangani 20 perkara tipikor, selamatkan uang negara rp 1,7 m                            harianbengkuluekspress.id - memperingati hari anti korupsi sedunia (hakordia) yang jatuh pada 9 desember 2025, kejaksaan negeri (kejari) bengkulu utara menggelar rilis resmi capaian kinerja penanganan tindak pidana khusus (tipidsus) sepanjang tahun 2025. 
kegiatan ini menjadi bentuk transparansi publik sekaligus penegasan komitmen kejari bu dalam memberantas praktik korupsi di wilayah setempat.
 total terdapat 20 perkara yang ditangani sepanjang tahun, meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi para terpidana.
dalam pemaparannya, kepala kejaksaan negeri bengkulu utara, nurmalina hadjar sh mh, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencatat sejumlah progres signifikan selama tahun 2025.
baca juga:chery tambahkan tiggo 5 pro baru ke jajaran kendaraan bertenaga bensin
baca juga:kejati bengkulu peringkat i nasional: tangani 51 kasus korupsi, selamatkan uang negara rp 1,4 triliun
capaian tersebut meliputi peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, penyelamatan keuangan negara, hingga penguatan upaya pencegahan melalui program penerangan hukum kepada masyarakat.
“kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, baik dalam penindakan maupun pencegahan. 
tahun 2025 ini menjadi bukti bahwa kejaksaan hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keuangan negara dan menegakkan hukum,” tegas kajari bu.
kajari bu memaparkan bahwa sepanjang periode januari hingga 9 desember 2025, kejari bengkulu utara telah melakukan penyelidikan terhadap dua perkara tindak pidana korupsi yang mulai diselidiki pada awal tahun 2025. 
perkara pertama yakni dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa lebong tandai kecamatan napal putih tahun anggaran 2023. 
perkara kedua adalah dugaan tindak pidana korupsi pemotongan anggaran pada dinas kesehatan kabupaten bengkulu utara tahun anggaran 2024.
 kedua perkara ini kemudian berkembang menjadi penyidikan setelah memenuhi unsur dugaan tindak pidana.
"pada tahap penyelidikan, kami mencatat dua perkara, yakni dugaan korupsi penggunaan dana desa lebong tandai kecamatan napal putih tahun anggaran 2023 serta dugaan korupsi pemotongan anggaran dinas kesehatan kabupaten bengkulu utara tahun anggaran 2024. kedua perkara ini dilanjutkan ke tahap penyidikan setelah unsur dugaan tindak pidana terpenuhi,"terangnya.
kemudian memasuki tahap penyidikan, lanjut kajari, terdapat tujuh perkara, yang didominasi dugaan korupsi perjalanan dinas di sekretariat dprd bengkulu utara tahun anggaran 2023. 
penyidikan dilakukan terhadap beberapa pihak, masing-masing atas nama evi fitriani (alm), andri faishol, purnawarman, yanuarita, serta handi.
selain itu, dua perkara lain yaitu dugaan korupsi penggunaan dana desa lebong tandai tahun 2023 atas nama supriyadi, serta dugaan korupsi pemotongan anggaran dinas kesehatan bengkulu utara tahun 2024 atas nama anik khasyanti. kajari menegaskan bahwa setiap proses penyidikan dilakukan secara terukur. 
“setiap perkara yang naik ke penyidikan tentu melalui serangkaian proses yang ketat. kami pastikan tidak ada perkara yang diproses tanpa dasar hukum kuat,” tambahnya.
pada tahap penuntutan, lebih lanjut kajari menyampaikan, bahwa pihaknya mencatat enam perkara, di antaranya dua perkara lama terkait pengelolaan dana bumdes gardu jaya desa gardu kecamatan arma jaya tahun anggaran 2017–2019 atas nama supriyadi dan carles ardianto. 
kemudian empat perkara lainnya merupakan dugaan penyimpangan dana desa apbdes tahun 2023 desa talang renah kecamatan air besi atas nama sarmannadi serta gunto wirayuda dugaan penyimpangan apbdes desa talang rasau tahun anggaran 2021–2022 atas nama helmundii dan dugaan korupsi perjalanan dinas sekretariat dprd bu atas nama andri faishol.
selain menangani perkara baru, kejari bengkulu utara juga menuntaskan eksekusi terhadap lima terpidana tindak pidana korupsi dari perkara tahun sebelumnya yang putusannya baru berkekuatan hukum tetap (inkrah) pada tahun 2025.
"pada tahap eksekusi, kita menuntaskan lima perkara setelah putusan inkrah. kelimanya merupakan terpidana dari perkara perkara penuntutan sebelumnya, yakni dua terpidana bumdes gardu jaya serta tiga terpidana perkara dana desa di talang renah dan talang rasau. alhamdulillah, seluruh perkara tersebut telah dieksekusi pada tahun ini,” ungkap nurmalina.
dalam kesempatan itu, kajari bu juga menegaskan bahwa pihaknya berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara dari perkara perjalanan dinas sekretariat dprd bengkulu utara tahun anggaran 2023, dengan nilai mencapai rp 1.733.875.900.
baca juga:gubernur helmi hasan pimpin misi kemanusiaan, salurkan rp4,3 miliar ke provinsi terdampak bencana
baca juga:dukung program bupati, disdagperinkop latih pengrajin bambu
 uang tersebut telah dititipkan ke rekening penampungan lain (rpl) kejaksaan negeri bengkulu utara di bank mandiri. 
“kami telah menerima uang pengganti sebesar rp 1,7 miliar lebih, dan uang itu resmi dititipkan pada rekening rpl kejari bu,” tambahnya. pemulihan kerugian negara menjadi salah satu fokus utama kami. penindakan saja tidak cukup, karena tujuan akhirnya adalah mengembalikan hak negara dan masyarakat,” ujar kajari menegaskan.
di akhir pemaparan, kajari bengkulu utara menegaskan bahwa pihaknya bersama seluruh jajaran siap meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.
“kami akan terus bekerja maksimal, baik dalam penindakan maupun pencegahan. kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga tata kelola pemerintahan agar bersih dari praktik koruptif,” pungkasnya.(aprizal)