Tidak Boleh Ada Satu Jengkal Jalan dan Jembatan Rusak

Harianbengkuluekspress.id - Menutup lembaran tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah mengambil langkah berani dalam menata wajah infrastruktur daerah. Dibawah komando Gubernur Bengkulu H Helmi Hasan SE, bumi merah putih  menatap tahun 2026 dengan satu target mutlak. Menuntaskan  masalah infrastruktur dan penguatan solidaritas sosial.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan,  perbaikan infrastruktur bukan sekadar wacana. Melainkan prioritas utama yang didukung penuh oleh kekuatan anggaran.

"Target kita tidak boleh ada satu jengkal pun jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Bengkulu yang rusak," jelas Helmi, saat bertindak sebagai pembina apel pagi di halaman Kantor Gubernur Bengkulu, Senin 29 Desember 2025.  

Dijelaskannya, alokasi APBD sebesar Rp 2,5 triliun tersebut tidak hanya diproyeksikan untuk menambal jalan berlubang. Namun juga memastikan setiap jembatan penghubung dalam kondisi membaik. Selain itu, aspek keselamatan pengguna jalan menjadi  perhatian dengan program masuknya menerangi jalan umum dalam prioritas anggaran.

"InsyaAllah, APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 2,5 triliun akan difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur, termasuk penerangan jalan," bebernya.

BACA JUGA:Pemprov Kembali Terapkan Efisiensi, Gubernur: APBD Kita Bongkar Lagi untuk Rakyat

BACA JUGA:TPP Dikurangi, Ngantor 3 Hari, Mulai 1 Januari 2026 Pemprov Terapkan WFA

Tak berhenti pada perbaikan fisik jalan raya, Helmi juga mengatakan, pemprov akan melakukan pembangunan rest area di setiap kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kenyamanan masyarakat dalam bepergian serta memperlancar mobilitas ekonomi antarwilayah di Bumi Merah Putih.

"Kita juga akan akan bangun rest area di setiap kabupaten dan kota, sebagai tempat beristirahat," ujar Helmi.

Selain pembangunan fisik, Helmi mengatakan, pembangunan sumber daya manusia melalui program inovatif bertajuk Retreat Merah Putih juga penting dilakukan. Berbeda dengan pelatihan kedinasan pada umumnya yang kerap bernuansa militeristik, program ini mengedepankan pendekatan spiritual dan kebangsaan.

Kegiatan ini akan dilaksanakan di rumah ibadah sesuai dengan agama masing-masing peserta, baik itu ASN, Tenaga Harian Lepas (THL), maupun masyarakat umum.

"Bukan di barak dan tidak bernuansa militer, melainkan dilaksanakan di rumah ibadah. Ini adalah bentuk mitigasi dan penguatan nilai-nilai kebangsaan," tegas Helmi.

Helmi mengatakan, kedepan jangkauan program Retreat Merah Putih akan diperluas. Tidak hanya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program ini juga akan menyasar para pelajar untuk menanamkan karakter yang melayani sejak dini.

"Kedepan, kegiatan ini akan lebih difokuskan dan melibatkan tidak hanya OPD, tetapi juga para pelajar," ungkapnya.