ASN Benteng Ngantor Seminggu 3 Kali

Reporter: bakti |

Editor: novri |

Senin , 05 Jan 2026 - 20:54

-Bupati Benteng, Drs Rachmat Riyanto ST MAP--

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) bakal menerapkan skema kerja PNS melalui WFA (Work From Anywhere) dan WFH (Work From Home).

Penerapan skema WFH ini ditargetkan sudah dilaksanakan di awal tahun 2026 ini.

"Kita menganut pola kerja fleksibilitas. Selama 1 bulan kita sudah melaksanakan uji coba fleksibilitas (bulan Desember 2025), ASN hanya bekerja di kantor sebanyak 3 hari dalam seminggu," kata Bupati.

Sebelum skema MFH benar-benar diterapkan, terang Rachmat, ia akan melihat terlebih dahulu laporan mengenai pelaksanaan skema fleksibilitas di bulan Desember 2025.

Jika nantinya memang efektif dan tak mengganggu pelayanan bagi masyarakat serta berdampak pada penurunan penggunaan anggaran, maka skema fleksibilitas ditahun 2026 akan diterapkan secara utuh.

"Minggu ini, kita minta pak Sekda paparkan. Minggu depan kita eksekusi," tegasnya.

Diketahui, penerapan skema kerja seperti ini dilaksanakan setelah adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Kabupaten Benteng tahun 2026.

Sehingga, menimbulkan tantangan fiskal cukup berat pada tahun anggaran 2026.

Pemda Benteng terpaksa melakukan efisiensi angaran. Termasuk, pada anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi seluruh PNS di lingkungan Pemda Benteng. Menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran ditahun 2026, Pemda Benteng bakal melakukan pengurangan anggaran TPP PNS sebesar 70 persen.(bakti)

asn benteng ngantor seminggu 3 kali                             harianbengkuluekspress.id - pemerintah daerah (pemda) kabupaten bengkulu tengah (benteng) bakal menerapkan skema kerja pns melalui wfa (work from anywhere) dan wfh (work from home).
penerapan skema wfh ini ditargetkan sudah dilaksanakan di awal tahun 2026 ini.
"kita menganut  pola kerja fleksibilitas. selama 1 bulan kita sudah melaksanakan uji coba fleksibilitas (bulan desember 2025), asn hanya bekerja di kantor sebanyak 3 hari dalam seminggu," kata bupati.
sebelum skema mfh benar-benar diterapkan, terang rachmat, ia akan melihat terlebih dahulu laporan mengenai pelaksanaan skema fleksibilitas di bulan desember 2025.
jika nantinya memang efektif dan tak mengganggu pelayanan bagi masyarakat serta berdampak pada penurunan penggunaan anggaran, maka skema fleksibilitas ditahun 2026 akan diterapkan secara utuh.
"minggu ini, kita minta pak sekda paparkan. minggu depan kita eksekusi," tegasnya.
baca juga: seleksi 9 jabatan eselon ii di benteng segera dibuka
baca juga: silvia jabat kepala disperkan lebong 
diketahui, penerapan skema kerja seperti ini dilaksanakan setelah adanya pengurangan dana transfer ke daerah (tkd) untuk kabupaten benteng tahun 2026.
sehingga, menimbulkan tantangan fiskal cukup berat pada tahun anggaran 2026.
pemda benteng terpaksa  melakukan efisiensi angaran. termasuk, pada anggaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) bagi seluruh pns di lingkungan pemda benteng. menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran ditahun 2026, pemda benteng bakal melakukan pengurangan anggaran tpp pns sebesar 70 persen.(bakti)

Tag

Share