Capaian MCP Seluma Rendah, Ini Penyebabnya

Reporter: Jefrianto |

Editor: Asrianto |

Kamis , 29 Jan 2026 - 08:34

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Zozi Sastro ST-Jefri/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Salah satu indikator rendahnya capaian Monitoring Center for Prevention(MCP) KPK ternyata salah satu penyebabnya adalah lambannya dalam penginputan dan penyampaian Rencana Umum Pengadaan(RUP) di setiap Organisasi perangkat daerah(OPD).

Pasalnya, Sampai saat ini baru 28 OPD dari 95 OPD saja yang sudah melakukan penginputan tersebut.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Zozi Sastro ST mengatakan lamban dalam penginputan RUP salah satu indikator rendahnya MCP KPK tersebut.

Di mana aplikasi/dashboard pengawasan yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian kinerja program pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

“Jumlah RUP yang disampaikan OPD ini akan terus bertambah. namun sampai saat ini baru 28 OPD saja yang menyampaikan ke UKPBJ.”tegasnya.

Ditambahkan, Penginputan RUP kegiatan yang dilakukan OPD ini meliputi pekerjaan baik itu fisik ataupun non fisik. Dengan tujuan mendorong tata kelola pemerintahan melalui perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa.

“Kita juga akan menyurati OPD untuk segera melakukan dan menyampaikan Rencana Umum Pengadaan(RUP) ke UKPBJ ini,”sampainya.

Ditegaskan, jika batas akhirnya untuk penyampaian ini tertanggal 29 Februari mendatang. Sekalipun demikian, masih tetap harus segera menyampaikan ke LPSE Seluma. Karena memang pekerjaan akan mulai dijalankan.

“kita minta OPD tidak mesti di penghujung batas akhir namun sebelum batas akhir harus bisa di sampaikan,”tegasnya.

Menurutnya, Sehingga seluruh OPD harus segera menyampaikan RUP ke LPSE seluma. Tidak hanya yang di kerjakan melalui APBD maupun dari APBN. Serta kegiatan strategis nasional pun ikut harus disampaikan.

capaian mcp seluma rendah, ini penyebabnya                            harianbengkuluekspress.id- salah satu indikator rendahnya capaian monitoring center for prevention(mcp) kpk ternyata salah satu penyebabnya adalah lambannya dalam penginputan dan penyampaian rencana umum pengadaan(rup) di setiap organisasi perangkat daerah(opd). 
pasalnya, sampai saat ini baru 28 opd dari 95 opd saja yang sudah melakukan penginputan tersebut.
kepala bagian pengadaan barang/jasa (ukpbj) sekretariat daerah kabupaten seluma zozi sastro st mengatakan lamban dalam penginputan rup salah satu indikator rendahnya mcp kpk tersebut. 
di mana aplikasi/dashboard pengawasan yang dikembangkan komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian kinerja program pencegahan korupsi di pemerintah daerah.
baca juga:dinas dikbud seluma ikuti rakornas, bahas rencana penerapan tes kemampuan akademik sd - smp
baca juga:7 terdakwa dprd provinsi bengkulu divonis di bawah tuntutan, bayar uang pengganti miliaran rupiah
“jumlah rup yang disampaikan opd ini akan terus bertambah. namun sampai saat ini baru 28 opd saja yang menyampaikan ke ukpbj.”tegasnya.
ditambahkan, penginputan rup kegiatan yang dilakukan opd ini meliputi pekerjaan baik itu fisik ataupun non fisik. dengan tujuan mendorong tata kelola pemerintahan melalui perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa.
“kita juga akan menyurati opd untuk segera melakukan dan menyampaikan rencana umum pengadaan(rup) ke ukpbj ini,”sampainya.
ditegaskan, jika batas akhirnya untuk penyampaian ini tertanggal 29 februari mendatang. sekalipun demikian, masih tetap harus segera menyampaikan ke lpse seluma. karena memang pekerjaan akan mulai dijalankan.
“kita minta opd tidak mesti di penghujung batas akhir namun sebelum batas akhir harus bisa di sampaikan,”tegasnya.
menurutnya, sehingga seluruh opd harus segera menyampaikan rup ke lpse seluma. tidak hanya yang di kerjakan melalui apbd maupun dari apbn. serta kegiatan strategis nasional pun ikut harus disampaikan. 
baca juga:lebih dekat dengan ketua dprd bs, juli hartono: anak guru terjun ke politik, pernah gagal pemilu 1999 
baca juga:efisiensi bukan alasan, bantu rakyat wajib tercapai: 14 pejabat eselon 2 dilantik, 3 ditunda 
“rup ini termasuk juga proyek strategis nasional atau daerah. jadi kita minta segera,”sambungnya.
sementara itu, seperti tahun sebelumnya terjadinya efesiansi anggaran pembangunan. terjadi keterlambatan dalam penginput karena tidak ketersediaan anggran. sehingga, pekerjaan tidak bisa dilaksanakan.(jefri)