Insentif Stunting Rp 5,7 M Diduga Tak Tepat Sasaran

Reporter: Jefrianto |

Editor: Haijir |

Rabu , 10 Jan 2024 - 21:23

JEFRYY/BE Bupati dan Wakil Bupati Seluma memberikan apresiasi atas desa dan kecamatan yang berhasil dalam penanganan stunting.--

TAIS, BE - Ditengah kegencaran Pemerintah Kabupaten Seluma dalam penurunan stunting, namun realisasi dana insentif fiskal dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 5,7 miliar, patut dipertanyakan pengalokasian dan realisasinya. Pasalnya diduga tidak sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan RI.

Menanggapi ini, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Seluma, Drs Gustianto mengatakan, belum menerima laporan terkait realisasi anggaran dana insentif fiskal ini.

"Saya belum menerima laporannya. Namun yang jelas anggarannya telah masuk ke kas daerah tahun 2023 lalu," kata Wakil Bupati Seluma, Drs Gustianto kepada wartawan di ruang kerjanya.

Dibeberkan Ketua TPPS Seluma ini, dirinya telah menyampaikan ke bupati dan Sekda, bahwa anggaran tersebut sesuai arahan dan petunjuk Menkeu harus digunakan untuk penanganan stunting. Bahkan saat pemberian anggaran ini, selalu diingatkan berkali kali jika anggaran yang diberikan ini untuk penanganan stunting.

"Semua sudah saya sampaikan kegunaan anggaran insentif fiskal ini sesuai arahan Menkeu. Semuanya untuk penanganan stunting, sampai tiga kali Menkeu menyebut ini saat menyerahkan bantuan anggaran ini," ungkap Ketua TPPS.

Diketahui, Anggaran ini diberikan atas prestasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma yang sukses menurunkan angka stunting dari 40 persen di tahun 2019, turun menjadi 22,1 persen di tahun 2023.

Sesuai SK TPPS, ada beberapa OPD yang terlibat dan berhubungan dalam penanganan stunting. Seperti DP3AP2KB, Perkim, Dinkes dan Dinas PUPR. Namun dalam realisasinya anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk penanganan stunting. Salah satunya untuk membayar Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp 2,2 miliar.

Saat wartawan ini mengkonfirmasi langsung ke OPD teknis yang bersentuhan langsung dengan penangan stunting ini justru tidak sama sekali dialokasikan anggaran. Padahal jelas dinas yang di pimpinnya bersentuhan langsung dengan penanganan stunting ini.

“Walau kami OPD teknis, saat ini kami tidak ada di alokasikan anggaran stunting tersebut,” ujarnya sembari meminta namanya tidak ditulis. (333)

insentif stunting rp 5,7 m   diduga tak tepat sasaran                            tais, be - ditengah kegencaran pemerintah kabupaten seluma dalam penurunan stunting, namun realisasi dana insentif fiskal dari kementerian keuangan sebesar rp 5,7 miliar, patut dipertanyakan pengalokasian dan realisasinya.  pasalnya diduga tidak sesuai dengan arahan dari menteri keuangan ri.
menanggapi ini, ketua tim percepatan penurunan stunting (tpps) kabupaten seluma, drs gustianto mengatakan, belum menerima laporan terkait realisasi anggaran dana insentif fiskal ini.
"saya belum menerima laporannya. namun yang jelas anggarannya telah masuk ke kas daerah tahun 2023 lalu," kata wakil bupati seluma, drs gustianto kepada wartawan di ruang kerjanya.
dibeberkan ketua tpps seluma ini, dirinya telah menyampaikan ke bupati dan sekda, bahwa anggaran tersebut sesuai arahan dan petunjuk menkeu harus digunakan untuk penanganan stunting.  bahkan saat pemberian anggaran ini, selalu diingatkan berkali kali jika anggaran yang diberikan ini untuk penanganan stunting.
"semua sudah saya sampaikan kegunaan anggaran insentif fiskal ini sesuai arahan menkeu. semuanya untuk penanganan stunting, sampai tiga kali menkeu menyebut ini saat menyerahkan bantuan anggaran ini," ungkap ketua tpps. 
diketahui, anggaran ini diberikan atas prestasi pemerintah kabupaten (pemkab) seluma yang sukses menurunkan angka stunting dari 40 persen di tahun 2019, turun menjadi 22,1 persen di tahun 2023. 
sesuai sk tpps, ada beberapa opd yang terlibat dan berhubungan dalam penanganan stunting.  seperti dp3ap2kb, perkim, dinkes dan  dinas pupr.  namun dalam realisasinya anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk penanganan stunting. salah satunya untuk membayar jaminan kesehatan daerah (jamkesda) sebesar rp 2,2 miliar.
saat wartawan ini mengkonfirmasi langsung ke opd teknis yang bersentuhan langsung dengan penangan stunting ini justru tidak sama sekali dialokasikan anggaran.  padahal jelas dinas yang di pimpinnya bersentuhan langsung dengan penanganan stunting ini.
“walau kami opd teknis, saat ini kami tidak ada di alokasikan anggaran stunting tersebut,” ujarnya sembari meminta namanya tidak ditulis. (333)

Tag

Share