Kaur Resmi Berlakukan Transaksi DD Non Tunai

Reporter: Irul |

Editor: Haijir |

Sabtu , 07 Mar 2026 - 20:00

IRUL/BE TANDA TANGAN: Bupati Kaur bersama BRI Manna saat melakukan MoU transaksi non tunai pengelolaan keuangan desa di GSG Setda Kaur, Kamis 5 Maret 2026.--

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur resmi memberlakukan transaksi non-tunai dalam pengelolaan Dana Desa (DD) melalui kerja sama strategis dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Manna. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Bupati Kaur, Gusril Pausi SSos MAP bersama perwakilan pihak BRI di Gedung Serba Guna (GSG) Setda Kaur, Kamis 5 Maret 2026.

“Transasi non tunai untuk DD ini merupakan komitmen kita dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran negara. Dengan sistem digital ini, diharapkan setiap rupiah yang keluar dapat terpantau dengan lebih akurat,” kata Bupati dalam sambutannya, Kamis 5 Maret 2026.

Dikatakan Bupati, kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mewajibkan seluruh ruang lingkup pemerintahan untuk beralih ke sistem non tunai. Melalui standarisasi ini, Pemkab Kaur berupaya menciptakan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel di tingkat desa. Penyaluran DD pun kini tidak lagi menggunakan uang tunai fisik secara konvensional demi keamanan dan ketepatan sasaran.

“Pemilihan BRI sebagai mitra bukan tanpa pertimbangan matang. BRI adalah institusi perbankan yang memiliki jangkauan paling luas hingga ke daerah terpencil di wilayah Kaur. Hal ini menjadi krusial agar desa-desa yang berada di lokasi pedalaman tetap bisa mengakses layanan keuangan tanpa hambatan,” terangnya.

Ditambahkannya, penerapan sistem non tunai ini dipercaya akan mempermudah proses pelaporan dan audit keuangan di masa mendatang. Dengan adanya rekam jejak digital (track record) yang otomatis tersimpan, risiko penyimpangan anggaran dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah pusat yang ingin memastikan Dana Desa memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat di akar rumput.

“Kita berharap inovasi ini dapat membawa Kabupaten Kaur menjadi daerah yang lebih maju dan transparan dalam penggunaan anggaran. Transformasi digital ini diharapkan tidak hanya berhenti pada Dana Desa saja, tetapi juga menular ke sektor pelayanan publik lainnya,” tandasnya. (Irul)

kaur resmi berlakukan   transaksi dd non tunai                            harianbengkuluekspress.id - pemerintah kabupaten (pemkab) kaur resmi memberlakukan transaksi non-tunai dalam pengelolaan dana desa (dd) melalui kerja sama strategis dengan bank rakyat indonesia (bri) kantor cabang manna.  langkah ini ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (mou) oleh bupati kaur, gusril pausi ssos map bersama perwakilan pihak bri di gedung serba guna (gsg) setda kaur, kamis 5 maret 2026.
“transasi non tunai untuk dd ini merupakan komitmen kita dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran negara. dengan sistem digital ini, diharapkan setiap rupiah yang keluar dapat terpantau dengan lebih akurat,” kata bupati dalam sambutannya, kamis 5 maret 2026.
dikatakan bupati, kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan kementerian dalam negeri (kemendagri) yang mewajibkan seluruh ruang lingkup pemerintahan untuk beralih ke sistem non tunai. melalui standarisasi ini, pemkab kaur berupaya menciptakan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel di tingkat desa. penyaluran dd pun kini tidak lagi menggunakan uang tunai fisik secara konvensional demi keamanan dan ketepatan sasaran.
“pemilihan bri sebagai mitra bukan tanpa pertimbangan matang. bri adalah institusi perbankan yang memiliki jangkauan paling luas hingga ke daerah terpencil di wilayah kaur. hal ini menjadi krusial agar desa-desa yang berada di lokasi pedalaman tetap bisa mengakses layanan keuangan tanpa hambatan,” terangnya.
baca juga:dinas perkim ajukan program kampung nelayan di ketaping
baca juga:kapolda bengkulu pastikan jalur mudik kaur-lampung aman
ditambahkannya, penerapan sistem non tunai ini dipercaya akan mempermudah proses pelaporan dan audit keuangan di masa mendatang. dengan adanya rekam jejak digital (track record) yang otomatis tersimpan, risiko penyimpangan anggaran dapat diminimalisir secara signifikan. hal ini sejalan dengan visi pemerintah pusat yang ingin memastikan dana desa memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat di akar rumput.
“kita berharap inovasi ini dapat membawa kabupaten kaur menjadi daerah yang lebih maju dan transparan dalam penggunaan anggaran. transformasi digital ini diharapkan tidak hanya berhenti pada dana desa saja, tetapi juga menular ke sektor pelayanan publik lainnya,” tandasnya. (irul)

Tag

Share