Pembangunan Dapur MBG di Benteng Terkendala

Harianbengkuluekspress.id - Proses pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Provinsi Bengkulu diketahui mengalami sejumlah kendala. Termasuk beberapa titik yang terdapat di Kabupaten Benteng. Beberapa mitra pelaksana program tersebut mengaku kesulitan melakukan koordinasi dengan Koordinator Wilayah/Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Bengkulu yang memimpin pelaksanaan program di daerah.

Salah seorang Ketua Yayasan yang menjadi mitra pelaksana program MBG yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan, komunikasi dengan koordinator wilayah SPPG dinilai tidak berjalan maksimal.

Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan dalam mempercepat proses pembangunan dapur MBG di daerah.

Komunikasi dengan Koordinator Wilayah Regional SPPG Provinsi Bengkulu memang agak sedikit sulit. Ini menjadi kendala kami dalam melakukan percepatan pembangunan dapur MBG," ungkapnya, sembari meminta identitasnya tidak disebutkan.

BACA JUGA: Dewan Apresiasi Kinerja Pemda Benteng

BACA JUGA: Disnakertrans Mukomuko Buka Posko Pengaduan THR

Ia menjelaskan, pada tahap awal pembangunan dapur MBG, pihak koordinator wilayah sempat menunjuk personel yang bertugas melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap proses pembangunan. Pengawasan tersebut bertujuan agar pembangunan gedung dapur sesuai dengan perencanaan serta standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, ketika pembangunan hampir rampung, koordinator wilayah justru menunjuk personel baru untuk melakukan peninjauan. Personel tersebut disebut memiliki standar penilaian bangunan yang berbeda dari sebelumnya.

Sehingga, antara petunjuk sebelumnya yang sudah dipenuhi oleh mitra menjadi berubah kembali dengan petunjuk baru dari SPPI yang berbeda.

Hal ini menunjukan bahwa pedoman yang diberikan tidak bisa dipegang.

Perubahan tersebut membuat para mitra pelaksana kebingungan karena mereka harus kembali menyesuaikan desain serta tata letak ruangan dapur MBG yang telah dibangun sesuai arahan awal.

"Pembangunan dapur MBG telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ketika desain dan tata letak ruangan harus diubah kembali, tentu memerlukan biaya tambahan," jelasnya.

Para mitra menilai, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan dapur MBG tersebut bertolak belakang dengan program pemerintah pusat yang tengah mendorong percepatan pembangunan dapur MBG di berbagai daerah. Program tersebut diharapkan dapat segera berjalan agar semakin banyak siswa yang bisa menerima manfaat dari program makan bergizi gratis.

Karena itu, para mitra berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak koordinator wilayah dengan para pelaksana di lapangan.