Perusahaan Diminta Bayar THR Tepat Waktu

Reporter: Irul |

Editor: Haijir |

Sabtu , 14 Mar 2026 - 19:00

Plt Kepala Disnakertrans Kaur, Hendris SE MM,--

Harianbengkuluekspress.id - Perusahaan atau pengusaha di Kabupaten Kaur diminta membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu atau paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri kepada karyawan. Sebab pemberian THR tepat waktu, merupakan kewajiban dari perusahaan kepada karyawannya.

“Kita sudah sampaikan ke perusahaan, lakukan pembayaran THR karyawannya tepat waktu. Ini agar para karyawan beserta keluarganya bisa mempersiapkan dengan leluasa keperluan,” kata Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaur Hendris SE MM, Kamis 12 Maret 2026.

Dikatakan Noprin, dimana hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Untuk besaran THR keagamaan yang diberikan yakni bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah bagi yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan.

“THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. Juga paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri,” terangnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan menerjunkan petugas untuk memantau pembayaran THR di sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Kaur ini. Jika perusahaan yang tidak membayarkan THR karyawannya dapat diberikan sanksi teguran atau pemanggilan terhadap perusahaan tersebut. Sebab, selama sebuah perusahaan masih tetap aktif beroperasi, maka mereka harus tetap membayar THR karyawannya. Sedangkan jika ada perusahaan yang mengatakan tidak sanggup membayar THR karyawan dengan alasan kolaps, maka itu akan Disnakertrans Kaur akan melakukan pengecekan.

“Nanti kita akan mendirikan posko aduan untuk menerima laporan jika ada perusahaan tidak memberikan THR kepada karyawannya, nanti akan kita berikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya. (Irul)

perusahaan diminta bayar thr tepat waktu                            harianbengkuluekspress.id - perusahaan atau pengusaha di kabupaten kaur diminta membayarkan tunjangan hari raya (thr) tepat waktu atau paling lambat tujuh hari sebelum idul fitri kepada karyawan. sebab pemberian thr tepat waktu, merupakan kewajiban dari perusahaan kepada karyawannya.
“kita sudah sampaikan ke perusahaan, lakukan pembayaran thr karyawannya tepat waktu. ini agar para karyawan beserta keluarganya bisa mempersiapkan dengan leluasa keperluan,” kata plt kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kaur hendris se mm, kamis 12 maret 2026.
dikatakan noprin, dimana hal ini sesuai dengan surat edaran menteri ketenagakerjaan ri nomor m/3/hk.04.00/iii/2026 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2026 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. untuk besaran thr keagamaan yang diberikan yakni bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah bagi yang mempunyai masa kerja satu  bulan secara terus-menerus atau lebih tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan.
“thr keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. juga paling lambat h-7 sebelum hari raya idul fitri,” terangnya.
baca juga:dishub bs ramp check bus jelang mudik
baca juga:bupati, wabup dan sekda seluma gelar open house dan halal bihalal 
ditambahkannya, pihaknya akan menerjunkan petugas untuk memantau pembayaran thr di sejumlah perusahaan yang ada di kabupaten kaur ini. jika perusahaan yang tidak membayarkan thr karyawannya dapat diberikan sanksi teguran atau pemanggilan terhadap perusahaan tersebut. sebab, selama sebuah perusahaan masih tetap aktif beroperasi, maka mereka harus tetap membayar thr karyawannya. sedangkan jika ada perusahaan yang mengatakan tidak sanggup membayar thr karyawan dengan alasan kolaps, maka itu akan disnakertrans kaur akan melakukan pengecekan.
“nanti kita akan mendirikan posko aduan untuk menerima laporan jika ada perusahaan tidak memberikan thr kepada karyawannya, nanti akan kita berikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya. (irul)

Tag

Share