Pengawasan Program MBG di Kepahiang Lemah

Harianbengkuluekspress.id– Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepahiang dibayangi risiko besar terkait keamanan pangan. Meski program nasional ini sudah berjalan melalui sejumlah Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG), fungsi pengawasan dari pemerintah daerah dinilai masih sangat lemah dan belum menyentuh aspek teknis di lapangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Perikanan sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Kepahiang Rukis Manto Kondisi mengungkapkan koordinasi internal Satgas MBG Kabupaten Kepahiang sejauh ini belum ada keterlibatan spesifik dalam mengawal standar kelayakan konsumsi makanan yang didistribusikan oleh pihak ketiga atau vendor.

Menurut Rukis, salah satu titik lemah utama adalah putusnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pengelola SPPG. Saat ini, sedikitnya tujuh SPPG mandiri telah beroperasi di Kepahiang, namun operasional mereka berjalan tanpa koordinasi aktif dengan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP).

"Sejauh ini kami belum ada keterlibatan yang secara spesifik untuk membuktikan bahwa pangan itu aman. Sama sekali belum ada koordinasi dengan vendor SPPG yang ada di Kabupaten Kepahiang," ungkap 

Rukis.

BACA JUGA: Selter JPTP di Lebong Diumumkan Juni

BACA JUGA: TNKS Pulihkan Ekosistem Hutan Rejang Lebong

Lemahnya pengawasan ini diperparah dengan tidak adanya sekretariat bersama bagi koordinator SPPG di tingkat daerah, sehingga keluhan maupun instruksi pengawasan hanya bisa disampaikan melalui sambungan telepon tanpa adanya kendali fisik di lokasi.

Selain faktor koordinasi, Satgas MBG mengeluhkan keterbatasan infrastruktur pendukung pengawasan. DPKP Kabupaten Kepahiang mengaku belum memiliki peralatan laboratorium yang memadai serta tenaga ahli yang cukup untuk melakukan uji klinis terhadap bahan baku pangan yang digunakan vendor.

Padahal, sebagai bagian dari Satgas, Dinas KPP Kepahiang memiliki fungsi krusial untuk memastikan makanan yang sampai ke tangan siswa tidak hanya bergizi, tetapi juga higienis dan bebas dari kontaminasi," sebut Rukis.

"Artinya dengan kondisi ini, untuk pengawasan sendiri kepada SPPG itu sangat lemah dari sisi kita, walaupun kita ini Satgas," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Satgas MBG Kabupaten Kepahiang baru berencana menyusun jadwal kunjungan lapangan untuk mencoba memperbaiki pola pengawasan yang selama ini dinilai tidak berjalan efektif. (doni)