Non BD Dilarang Isi BBM Subsidi, Ini Kriterianya

Reporter: Eko Putra |

Editor: Haijir |

Jumat , 19 Jan 2024 - 22:02

IST/BE Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama BPH Migas melakukan MoU tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pendistribusian BBM pada Konsumen Pengguna Provinsi Bengkulu, di Hotel Holiday Inn Pasteur Bandung, Kamis 18 Januari 2024. --

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mulai menerapkan larangan pengisian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, untuk kendaraan berplat non Bengkulu (BD). Larangan itu, diberlakukan setelah Pemprov Bengkulu melakukan MoU dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pendistribusian BBM pada Konsumen Pengguna Provinsi Bengkulu, di Hotel Holiday Inn Pasteur Bandung, Kamis 18 Januari 2024.

Gubernur Bengkulu Prof H Rohidin Mersyah mengatakan, larangan kendaraan berplat non-BD mengisi BBM subsidi itu, berlaku untuk kendaraan kegiatan usaha atau angkutan. Baik itu barang, maupun orang.

"Kendaraan kegiatan usaha diharuskan berplat BD, apapun alasannya. Sehingga bisa mendapatkan BBM subsidi," ungkap Rohidin.

Rohidin mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, banyak kendaraan berplat non-BD yang beroperasi di Bengkulu. Padahal kendaraan tersebut seharusnya tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

"Pemprov segera surati perusahaan angkutan, terutama kendaraan-kendaraan pengisi BBM solar kegiatan usaha, tidak boleh menggunakan kendaraan non-BD," tuturnya.

Rohidin juga mengatakan, pihaknya akan memberikan keringanan terhadap kendaraan yang masih 1 tahun atau maksimum 2 tahun sudah beroperasi di Bengkulu. Kendaraan tetap diberikan tolerasi bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Namun kendaraan berplat Non-BD itu, diwajibkan segera balik nama ke Bengkulu.

"Namun jika sudah 3 tahun atau lebih tidak juga balik nama ke Bengkulu tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi," tegas Rohidin.

Kebijakan kendaraan plat non-BD tidak mendapatkan BBM subsidi itu, dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan konsumsi BBM subsidi di Bengkulu. Apalagi, kuota BBM subsidi Bengkulu tahun 2024, hanya 267.716 Kilo Liter (KL) untuk BBM jenis Pertalite. Kemudian BBM jenis Bio Solar hanya 107.213 KL.

Selain itu, kebijakan plat non-BD tidak mendapatkan BBM subsidi juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Disamping itu, Rohidin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah lain untuk memastikan BBM subsidi diterima tepat sasaran. Seperti mencocokkan antara kuota yang diterima dengan BBM subsidi yang didistribusikan melalui SPBU ataupun lembaga resmi lainnya.

"Setelah dicocokkan hulu dan hilirnya dapat ketemu angkanya," ujarnya.

Tidak hanya itu, pemasangan CCTV di SPBU juga akan menjadi alat kontrol yang efektif. Karena CCTV di SPBU juga akan terhubung dengan BPH Migas dan PT Pertamina. Sehingga nantinya dapat terlihat apa yang menjadi kendala antrian panjang pengisian BBM subsidi selama ini.

"Setelah MoU, kita lihat bagaimana kualitas layanan penyaluran BBM subsidi ke masyarakat apakah berjalan baik, karena kalau sekarang keluhannya masih cukup banyak. Ketika kita turun ke lapangan memang sangat miris, melihat masyarakat yang mengantri BBM subsidi bisa mencapai 2-3 Kilometer bahkan hingga sehari semalam," tambahnya.

Rohidin menegaskan, melalui MoU dengan BPH Migas itu, diharapkan semua permasalahan BBM subsidi di Bengkulu dapat terurai. Apalagi, BBM subsidi itu salah satu pendapatan daerah dari pajak BBM.

non bd dilarang   isi bbm subsidi, ini kriterianya                            bengkulu, be - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu mulai menerapkan larangan pengisian bahan bakar minyak (bbm) subsidi, untuk kendaraan berplat non bengkulu (bd). larangan itu, diberlakukan setelah pemprov bengkulu melakukan mou dengan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas) tentang pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam pendistribusian bbm pada konsumen pengguna provinsi bengkulu, di hotel holiday inn pasteur bandung, kamis 18 januari 2024. 
gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah mengatakan, larangan kendaraan berplat non-bd mengisi bbm subsidi itu, berlaku untuk kendaraan kegiatan usaha atau angkutan. baik itu barang, maupun orang. 
"kendaraan kegiatan usaha diharuskan berplat bd, apapun alasannya. sehingga bisa mendapatkan bbm subsidi," ungkap rohidin. 
rohidin mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan bbm bersubsidi. menurutnya, banyak kendaraan berplat non-bd yang beroperasi di bengkulu. padahal kendaraan tersebut seharusnya tidak berhak mendapatkan bbm bersubsidi.
"pemprov segera surati perusahaan angkutan, terutama kendaraan-kendaraan pengisi bbm solar kegiatan usaha, tidak boleh menggunakan kendaraan non-bd," tuturnya. 
rohidin juga mengatakan, pihaknya akan memberikan keringanan terhadap kendaraan yang masih 1 tahun atau maksimum 2 tahun sudah beroperasi di bengkulu. kendaraan tetap diberikan tolerasi bisa mendapatkan bbm bersubsidi. namun kendaraan berplat non-bd itu, diwajibkan segera balik nama ke bengkulu.
"namun jika sudah 3 tahun atau lebih tidak juga balik nama ke bengkulu tidak diperkenankan mengisi bbm subsidi," tegas rohidin. 
kebijakan kendaraan plat non-bd tidak mendapatkan bbm subsidi itu, dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan konsumsi bbm subsidi di bengkulu. apalagi, kuota bbm subsidi bengkulu tahun 2024, hanya 267.716 kilo liter (kl) untuk bbm jenis pertalite. kemudian bbm jenis bio solar hanya  107.213 kl.
selain itu, kebijakan plat non-bd tidak mendapatkan bbm subsidi juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak kendaraan bermotor.
disamping itu, rohidin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah lain untuk memastikan bbm subsidi diterima tepat sasaran. seperti mencocokkan antara kuota yang diterima dengan bbm subsidi yang didistribusikan melalui spbu ataupun lembaga resmi lainnya.
"setelah dicocokkan hulu dan hilirnya dapat ketemu angkanya," ujarnya. 
tidak hanya itu, pemasangan cctv di spbu juga akan menjadi alat kontrol yang efektif. karena cctv di spbu juga akan terhubung dengan bph migas dan pt pertamina. sehingga nantinya dapat terlihat apa yang menjadi kendala antrian panjang pengisian bbm subsidi selama ini. 
"setelah mou, kita lihat bagaimana kualitas layanan penyaluran bbm subsidi ke masyarakat apakah berjalan baik, karena kalau sekarang keluhannya masih cukup banyak. ketika kita turun ke lapangan memang sangat miris, melihat masyarakat yang mengantri bbm subsidi bisa mencapai 2-3 kilometer bahkan hingga sehari semalam," tambahnya. 
rohidin menegaskan, melalui mou dengan bph migas itu, diharapkan semua permasalahan bbm subsidi di bengkulu dapat terurai. apalagi, bbm subsidi itu  salah satu pendapatan daerah dari pajak bbm.
"jika berjalan dengan baik, tentu pendapatan daerah menjadi lebih meningkat. paling penting, masyarakat mendapatkan haknya atas bbm subsidi," ujarnya. 
sementara itu, kepala bph migas erika retnowati mengatakan, melalui penandatanganan kerja sama ini, pemprov bengkulu dapat memberikan dukungan terkait bbm subsidi. seperti pelaksanaan verifikasi terkait konsumen pengguna yang akan mendapatkan surat rekomendasi.
dukungan itu dalam penerbitan surat rekomendasi terkait konsumen pengguna jbt dan jbkp. nantinya akan  terintegrasi melalui sistem elektronik.
"termasuk dukungan dalam melakukan pengendalian, pengawasan dan pendistribusian alokasi volume kuota jbt dan jbkp yang diberikan kepada konsumen pengguna, berdasarkan surat rekomendasi yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar erika. 
disisi lain, area manager communication, relation & csr sumbagsel, tjahyo nikho indrawan mengatakan, pertamina sebagai operator taat dan patuh terhadap regulasi-regulasi yang dibuat. khususnya terkait pendistribusian bbm subsidi ke masyarakat.
"kami sangat mendukung adanya kerjasama ini dapat menjadi langkah mitigasi (antisipasi) melalui kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat juga daerah. kami berharap melalui hal tersebut, penyaluran bbm subsidi kepada konsumen yang tidak berhak dapat teratasi dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya," ujar nikho.
selain itu, dalam mewujudkan pendistribusian yang tepat sasaran, pertamina turut mengajak masyarakat turut mengawasi dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyimpangan maupun pendistribusian yang tidak tepat sasaran.
"pertamina tidak segan memberikan sanksi apabila terdapat spbu yang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. termasuk berkaitan dengan penyaluran bbm bersubsidi," tutupnya. (151)