Pemkab Kaur Kembali Raih WTP

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Arif Agus, S.E, M.M kepada Bupati Kaur, Gusril Pausi SSos MAP bersama Ketua DPRD Kabupaten Kaur, Januardi di kantor BPK Perwakilan Bengkulu, Selasa 2 Juni 2026.

“Alhamdulillah kita telah menerima hasil pemeriksaan BPK untuk LKPD tahun anggaran 2025, hasilnya Kabupaten Kaur dapat opini WTP,” kata Bupati Kaur, Gusril Pausi SSos MAP usai menerima WTP, Selasa 2 Juni 2026.

Dikatakan Bupati, dimana prestasi yang diraih kali ini terasa sangat istimewa dan bernilai historis bagi Kabupaten Kaur. Pasalnya, Pemkab Kaur telah lebih dari lima tahun absen dalam memperoleh opini tertinggi dari lembaga pemeriksa keuangan negara tersebut. Keberhasilan ini sekaligus menjadi momentum pembuktian atas keseriusan daerah dalam membenahi sistem birokrasinya. Selain itu, raihan opini WTP ini secara langsung menjawab berbagai keraguan yang sempat muncul di tengah masyarakat maupun pengamat kebijakan publik.

“Sebelumnya, banyak pihak yang meragukan kemampuan tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan daerah dalam melakukan perbaikan. Namun, hasil audit BPK terbaru ini mematahkan skeptisisme tersebut dengan bukti kerja yang nyata,” terangnya.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu -TNI Percepat Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi

BACA JUGA:Anak Muda Dorong Kepastian Hukum Investasi bagi UMKM Daerah Khususnya di Bengkulu

Lanjutnya, keberhasilan ini kian terasa prestisius mengingat situasi eksternal yang tidak mudah. Saat ini, kondisi anggaran daerah tengah mengalami penyesuaian yang cukup signifikan akibat adanya kebijakan efisiensi fiskal di tingkat nasional. Kendati ruang gerak anggaran menjadi lebih terbatas, Pemerintah Kabupaten Kaur terbukti tetap mampu mempertahankan dan menunjukkan kinerja keuangan yang optimal. Di balik layar, pencapaian ini merupakan buah dari komitmen jangka panjang dalam melakukan reformasi birokrasi internal.

“Jajaran Pemda secara konsisten melakukan berbagai pembenahan administrasi, peningkatan disiplin pengelolaan anggaran di setiap instansi, serta penguatan sistem pengawasan internal. Langkah-langkah berkelanjutan inilah yang pada akhirnya berhasil mengantarkan Kaur pada predikat WTP,” terangnya.

Ditambahkannya, capaian ini tidak hanya menjadi lembar keberhasilan bagi para pemangku kebijakan semata, melainkan juga sebuah kemenangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Dukungan, pengawasan, dan doa dari masyarakat dinilai menjadi pilar penting yang mengiringi setiap proses perbaikan tata kelola pemerintahan selama ini. Dengan diraihnya opini WTP, hal ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola keuangan di Kabupaten Kaur kini telah berjalan dengan semakin transparan dan akuntabel. Setiap rupiah anggaran daerah telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan anggaran di masa mendatang.

“Pencapian ini diharapkan dapat menjadi suntikan motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus mempertahankan performa terbaiknya. Ke depan, semangat kebersamaan dan kerja nyata ini akan terus dipelihara demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah menuju Kabupaten Kaur yang lebih maju,” tandasnya. (Irul)