APBD Kepahiang Disemprot Kemendagri

Harianbengkuluekspress.id- Realisasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang yang dinilai masih sangat minim mendapat raport merah dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan catatan khusus (teguran) atas rendahnya serapan anggaran sektor fisik di Bumi Sehasen tersebut.

Merespons catatan tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang langsung bergerak cepat menggelar rapat evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 di aula Badan Keuangan Daerah (BKD), Kamis 18 Juni 2026. Evaluasi ini sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) TA 2026.

Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.Ip, tidak menampik adanya catatan khusus dari Kemendagri tersebut. Ia berdalih, lambatnya progres pembangunan fisik di lapangan disebabkan oleh keterbatasan pos anggaran yang dimiliki daerah.

"Rendahnya realisasi pembangunan infrastruktur di Kepahiang ini murni karena minimnya anggaran kita. Ini yang menjadi catatan serius dari Kemendagri saat kita rapat koordinasi bersama. Makanya, hari ini APBD TA 2026 kita evaluasi total sebagai persiapan mempercepat penyusunan RAPBD Perubahan," ungkapnya.

BACA JUGA: Ombudsman Gelar Penilaian Pelayanan Publik di Lebong

BACA JUGA: Lahan Sekolah Rakyat di Rejang Lebong Sudah Clear

Zurdi Nata menegaskan, dalam draf APBD Perubahan nanti, Pemkab Kepahiang akan memprioritaskan sisa anggaran yang ada untuk mendongkrak sektor infrastruktur. Kendati demikian, ia mengakui langkah ini tetap harus realistis mengingat ruang fiskal daerah yang sempit.

Sebagai langkah taktis, Pemkab Kepahiang sebelumnya juga telah melakukan pemblokiran (pembatasan) anggaran sebesar Rp 50 miliar. Kebijakan ini diambil agar penggunaan keuangan daerah benar-benar linear dengan perencanaan awal dan tidak melenceng dari skala prioritas.

"Di APBD Perubahan nanti, fokus kita adalah realisasi pembangunan fisik. Kita akan sisir kembali seluruh anggaran di setiap OPD. Anggaran yang dinilai kurang mendesak akan kita pangkas dan kita alihkan untuk menyasar program pembangunan yang menyentuh masyarakat," pungkas Bupati. (doni)