DBH Sawit untuk Mukomuko Makin Sedikit

Reporter: budi |

Editor: novri |

Selasa , 30 Jun 2026 - 20:35

DBH Sawit untuk Kabupaten Mukomuko semakin sedikit. -IST/BE -

Harianbengkuluekspress.id – Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Provinsi Bengkulu. Namun untuk alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) malah semakin sedikit atau berkurang sejak beberapa tahun terakhir, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur jalan. Data tiga tahun terakhir menunjukan penurunan drastis. Pada tahun 2023 sebesar Rp 16 miliar, turun menjadi Rp 14 miliar di tahun 2024. Di tahun 2025 hanya Rp 5 miliar dan di tahun 2026 ini hanya kebagian Rp 3 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, Ir Apriansyah ST MT mengatakan, semakin menurunnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah tidak lagi memiliki keleluasaan untuk merancang apalagi menjalankan proyek strategis.

”DBH mengalami penurunan signifikan, DAK tidak ada, jadi untuk membangun terhambat,”katanya.

BACA JUGA: Lebong Tidak Kirim Peserta OSN

Ia menerengkan, pihaknya tidak mengetahui pasti dan belum ada penjelasan transparan dari pemerintah pusat terkait penyebab merosotnya alokasi DBH tersebut. Padahal, secara logika, daerah penghasil seperti Kabupaten Mukomuko seharusnya memperoleh porsi yang lebih besar dan adil. Minimnya informasi memunculkan dugaan adanya perubahan formula pembagian yang tidak terbuka. Bisa jadi ada skema baru, persyaratan tambahan, atau mekanisme teknis yang tidak pernah disosialisasikan secara utuh ke daerah.

“Jikalau ada perubahan aturan, daerah seharusnya diberitahu, namun hingga saat ini kami tidak diberi penjelasan detail. Jika daerah kurang persyaratan, kami siap memenuhi semua persyaratan,” katanya.

Kadis PUPR juga menegaskan, dari sisi administrasi, Pemkab Mukomuko tidak memiliki masalah. Seluruh dokumen, laporan, hingga realisasi penggunaan dana telah sesuai ketentuan dan tervalidasi oleh pemerintah pusat. Artinya penurunan ini bukan karena kinerja daerah, melainkan persoalan di level kebijakan.

“Semakin menurun DBH sawit, pembangunan infrastruktur di daerah ini semakin sedikit,” pungkasnya.(budi)

dbh sawit untuk mukomuko makin sedikit                            harianbengkuluekspress.id – kabupaten mukomuko sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di provinsi bengkulu. namun untuk alokasi dana bagi hasil (dbh) malah semakin sedikit atau berkurang sejak beberapa tahun terakhir, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur jalan. data tiga tahun terakhir menunjukan penurunan drastis. pada tahun 2023 sebesar rp 16 miliar, turun menjadi rp 14 miliar di tahun 2024. di tahun 2025 hanya rp 5 miliar dan di tahun 2026 ini  hanya kebagian rp 3 miliar. kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten mukomuko, ir apriansyah st mt  mengatakan, semakin menurunnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah tidak lagi memiliki keleluasaan untuk merancang apalagi menjalankan proyek strategis.
”dbh mengalami penurunan signifikan, dak tidak ada, jadi untuk membangun terhambat,”katanya. 
baca juga: lebong tidak kirim peserta osn 
baca juga: bulog rejang lebong siapkan 72 ton minyak goreng
ia menerengkan, pihaknya tidak mengetahui pasti dan belum ada penjelasan transparan dari pemerintah pusat terkait penyebab merosotnya alokasi dbh tersebut. padahal, secara logika, daerah penghasil seperti kabupaten  mukomuko seharusnya memperoleh porsi yang lebih besar dan adil. minimnya informasi memunculkan dugaan adanya perubahan formula pembagian yang tidak terbuka. bisa jadi ada skema baru, persyaratan tambahan, atau mekanisme teknis yang tidak pernah disosialisasikan secara utuh ke daerah. 
“jikalau ada perubahan aturan, daerah seharusnya diberitahu, namun hingga saat ini kami tidak diberi penjelasan detail. jika  daerah kurang persyaratan, kami siap memenuhi semua persyaratan,” katanya. 
kadis pupr juga menegaskan, dari sisi administrasi, pemkab mukomuko tidak memiliki masalah. seluruh dokumen, laporan, hingga realisasi penggunaan dana telah sesuai ketentuan dan tervalidasi oleh pemerintah pusat. artinya  penurunan ini bukan karena kinerja daerah, melainkan persoalan di level kebijakan.
“semakin menurun dbh sawit, pembangunan infrastruktur di daerah ini semakin sedikit,” pungkasnya.(budi)

Tag

Share