Forkopimda Mukomuko Dilibatkan di Pilkades
Foto 2. Kepala DPMD Mukomuko, Junaidi--
Harianbengkuluekspress.id – Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 37 desa tahun ini. Tidak hanya mengandalkan panitia pelaksana saja. Tapi, juga melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, serta pihak terkait lainnya. “Langkah ini diambil untuk menekan potensi konflik sekaligus menjamin proses demokrasi di tingkat desa berjalan tertib dan aman,”demikian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, Junaidi SP.
Keterlibatan lintas sektor ini,katanya dinilai penting mengingat pilkades kerap memicu gesekan di tengah masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Bersinergi dengan aparat penegak hukum dan keamanan menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas selama tahapan pilkades berlangsung.”Dilibatkannya Forkopimda tujuannya agar pelaksanaan pilkades di 37 desa ini benar-benar berjalan damai, lancar, dan aman,”katanya.
BACA JUGA: Efisiensi Jadi Tantangan Pemkab Rejang Lebong
BACA JUGA: DPPKBP3A Kepahiang Jamin Hak Pendidikan 2 Korban Asusila
Disampaikan Junaidi, seluruh tahapan mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara akan menjadi perhatian serius. Potensi konflik, terutama yang dipicu perbedaan pilihan, diantisipasi sejak dini dengan pendekatan pengawasan dan pengamanan terpadu. Selain pengamanan, koordinasi juga dilakukan untuk memastikan aturan-aturan dipatuhi seluruh pihak. panitia pilkades nantinya juga diminta bekerja profesional dan netral, sementara para calon kepala desa diingatkan untuk menjaga kondusivitas serta menghindari praktik-praktik yang melanggar aturan.“Kami juga mengajak peran aktif masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif. Serta menghormati hasil pemilihan sebagai bagian dari proses demokrasi,”katanya. Dengan melibatkan berbagai unsur Forkopimda, pemerintah daerah berharap pilkades serentak 2026 tidak hanya berjalan aman, tetapi juga menghasilkan pemimpin desa yang legitimate dan diterima seluruh lapisan masyarakat.(budi)