BBM Subsidi Nelayan di Bengkulu Utara Diperketat

Reporter: afrizal |

Editor: novri |

Rabu , 29 Jul 2026 - 20:22

Disemester kedua tahun ini, untuk proses penerbitan rekomendasi pembelian BBM subsidi ada perubahan, Dinas Perikanan Bengkulu Utara pastikan tidak ada terkendala. - APRIZAL/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Akses nelayan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memasuki babak baru. Perubahan persyaratan penerbitan rekomendasi pembelian BBM subsidi membuat puluhan nelayan di Kabupaten Bengkulu Utara masih harus menunggu proses administrasi. Tercatat sebanyak 79 nelayan saat ini masih menjalani proses penerbitan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Kondisi tersebut terjadi setelah adanya penyesuaian persyaratan yang diberlakukan pada semester kedua tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Perikanan memastikan perubahan aturan tersebut tidak boleh sampai menghambat aktivitas nelayan. Berbagai penyesuaian dilakukan agar nelayan tetap mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara, Sugimin MPd mengatakan, hingga akhir semester pertama 2026 pihaknya telah menerbitkan 241 rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan. Ratusan rekomendasi tersebut diterbitkan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan BBM nelayan terpenuhi. Sebab BBM menjadi kebutuhan utama dalam operasional kapal dan aktivitas penangkapan ikan.

“Untuk semester pertama tahun 2026, kita sudah menerbitkan 241 rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan. Ini kita lakukan untuk memastikan kebutuhan BBM nelayan terpenuhi sehingga aktivitas penangkapan ikan tetap berjalan,” ujar Sugimin, Rabu 29 Juli 2026.

Namun sambungnya, memasuki semester kedua 2026, mekanisme penerbitan rekomendasi mengalami perubahan. Pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Salah satu persyaratan yang kini menjadi perhatian adalah kepemilikan dokumen Pas Kecil bagi kapal nelayan berukuran di bawah 5 Gross Ton (GT). Dokumen Pas Kecil tersebut diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Kementerian Perhubungan. Artinya, nelayan dengan kapal di bawah 5 GT harus memastikan dokumen kapalnya telah memenuhi persyaratan sebelum rekomendasi pembelian BBM bersubsidi diterbitkan. Perubahan persyaratan inilah yang membuat proses penerbitan rekomendasi bagi sebagian nelayan membutuhkan waktu lebih panjang. Dinas Perikanan pun melakukan penyesuaian agar nelayan tidak mengalami kendala ketika hendak memperoleh BBM subsidi.

“Dengan adanya perubahan persyaratan ini, kita melakukan penyesuaian. Nelayan yang belum memenuhi persyaratan kita arahkan untuk melengkapinya terlebih dahulu,” jelas Sugimin.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin perubahan administrasi tersebut berujung pada kelangkaan akses BBM bagi nelayan. Karena itu, komunikasi dan pendampingan kepada nelayan terus dilakukan agar mereka memahami persyaratan baru.

“Kita terus memberikan pemahaman kepada nelayan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Harapannya, perubahan aturan ini tidak menjadi kendala bagi nelayan dalam mendapatkan BBM bersubsidi,” katanya.

Lebih lanjut Sugimin menyampaikan, bahwa dari 79 nelayan yang masih menjalani proses penerbitan rekomendasi pada semester kedua 2026, jumlah terbanyak berasal dari Kecamatan Air Napal. Dengan rincian 40 nelayan dari Kecamatan Air Napal yang masih dalam proses. Kemudian 10 nelayan dari wilayah Pasar Ketahun dan 14 nelayan dari Desa Urai juga masih menunggu proses penerbitan rekomendasi.

Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di wilayah Serangai. Sebanyak 15 nelayan di wilayah tersebut telah berhasil mendapatkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Dengan demikian, proses administrasi saat ini masih berjalan bagi sebagian nelayan yang dokumennya harus disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Kendati demikian Sugimin menegaskan, nelayan tidak perlu khawatir terhadap perubahan mekanisme tersebut. Dinas Perikanan akan terus melakukan koordinasi dan membantu nelayan memahami dokumen yang harus dilengkapi.

“Yang masih berproses akan kita bantu sesuai kewenangan kita. Prinsipnya, kita ingin nelayan yang memenuhi persyaratan tetap bisa mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi,” tegasnya.

bbm subsidi nelayan di bengkulu utara diperketat                            harianbengkuluekspress.id  - akses nelayan terhadap bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi memasuki babak baru. perubahan persyaratan penerbitan rekomendasi pembelian bbm subsidi membuat puluhan nelayan di kabupaten bengkulu utara masih harus menunggu proses administrasi. tercatat sebanyak 79 nelayan saat ini masih menjalani proses penerbitan rekomendasi pembelian bbm bersubsidi. kondisi tersebut terjadi setelah adanya penyesuaian persyaratan yang diberlakukan pada semester kedua tahun 2026.
pemerintah kabupaten bengkulu utara melalui dinas perikanan memastikan perubahan aturan tersebut tidak boleh sampai menghambat aktivitas nelayan. berbagai penyesuaian dilakukan agar nelayan tetap mendapatkan akses terhadap bbm bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
kepala dinas perikanan kabupaten bengkulu utara, sugimin mpd  mengatakan, hingga akhir semester pertama 2026 pihaknya telah menerbitkan 241 rekomendasi pembelian bbm bersubsidi bagi nelayan. ratusan rekomendasi tersebut diterbitkan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan bbm nelayan terpenuhi. sebab bbm menjadi kebutuhan utama dalam operasional kapal dan aktivitas penangkapan ikan.
“untuk semester pertama tahun 2026, kita sudah menerbitkan 241 rekomendasi pembelian bbm bersubsidi bagi nelayan. ini kita lakukan untuk memastikan kebutuhan bbm nelayan terpenuhi sehingga aktivitas penangkapan ikan tetap berjalan,” ujar sugimin, rabu 29 juli 2026.
baca juga: kepahiang diancam debu bervirus musim kemarau 
baca juga: dua desa di rejang lebong segera miliki pjs kades
namun sambungnya, memasuki semester kedua 2026, mekanisme penerbitan rekomendasi mengalami perubahan. pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas). salah satu persyaratan yang kini menjadi perhatian adalah kepemilikan dokumen pas kecil bagi kapal nelayan berukuran di bawah 5 gross ton (gt). dokumen pas kecil tersebut diterbitkan oleh kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (ksop) di bawah kementerian perhubungan. artinya, nelayan dengan kapal di bawah 5 gt harus memastikan dokumen kapalnya telah memenuhi persyaratan sebelum rekomendasi pembelian bbm bersubsidi diterbitkan. perubahan persyaratan inilah yang membuat proses penerbitan rekomendasi bagi sebagian nelayan membutuhkan waktu lebih panjang. dinas perikanan pun melakukan penyesuaian agar nelayan tidak mengalami kendala ketika hendak memperoleh bbm subsidi.
“dengan adanya perubahan persyaratan ini, kita melakukan penyesuaian. nelayan yang belum memenuhi persyaratan kita arahkan untuk melengkapinya terlebih dahulu,” jelas sugimin.
menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin perubahan administrasi tersebut berujung pada kelangkaan akses bbm bagi nelayan. karena itu, komunikasi dan pendampingan kepada nelayan terus dilakukan agar mereka memahami persyaratan baru.
“kita terus memberikan pemahaman kepada nelayan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. harapannya, perubahan aturan ini tidak menjadi kendala bagi nelayan dalam mendapatkan bbm bersubsidi,” katanya.
lebih lanjut sugimin menyampaikan, bahwa dari 79 nelayan yang masih menjalani proses penerbitan rekomendasi pada semester kedua 2026, jumlah terbanyak berasal dari kecamatan air napal. dengan rincian 40 nelayan dari kecamatan air napal yang masih dalam proses. kemudian 10 nelayan dari wilayah pasar ketahun dan 14 nelayan dari desa urai juga masih menunggu proses penerbitan rekomendasi.
sementara itu, kondisi berbeda terjadi di wilayah serangai. sebanyak 15 nelayan di wilayah tersebut telah berhasil mendapatkan rekomendasi pembelian bbm bersubsidi. dengan demikian, proses administrasi saat ini masih berjalan bagi sebagian nelayan yang dokumennya harus disesuaikan dengan ketentuan terbaru.
kendati demikian sugimin menegaskan, nelayan tidak perlu khawatir terhadap perubahan mekanisme tersebut. dinas perikanan akan terus melakukan koordinasi dan membantu nelayan memahami dokumen yang harus dilengkapi.
“yang masih berproses akan kita bantu sesuai kewenangan kita. prinsipnya, kita ingin nelayan yang memenuhi persyaratan tetap bisa mendapatkan rekomendasi bbm bersubsidi,” tegasnya.
dalam kesempatan tersebut juga, sugimin mengingatkan, agar nelayan segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. terutama bagi pemilik kapal di bawah 5 gt yang wajib menyesuaikan dokumen pas kecil.
kelengkapan administrasi dinilai penting agar proses penerbitan rekomendasi tidak terhambat. pemerintah daerah juga berharap perubahan persyaratan tersebut dapat dipahami nelayan sebagai bagian dari penataan penyaluran bbm bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
“harapan kita seluruh nelayan segera melengkapi persyaratan yang ditentukan. jangan sampai persoalan administrasi mengganggu kegiatan mereka untuk melaut,” ungkap sugimin.
pemkab bengkulu utara memastikan kebutuhan nelayan terhadap bbm bersubsidi tetap menjadi perhatian. sebab, kelancaran pasokan bbm berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan dan produktivitas nelayan.
terlebih  bagi masyarakat pesisir, aktivitas melaut bukan sekadar mata pencaharian, tetapi menjadi salah satu penggerak ekonomi keluarga dan masyarakat.
karena itu, pemerintah daerah berupaya agar proses penyesuaian regulasi dapat berjalan tanpa menghambat aktivitas nelayan. nelayan tetap didorong melengkapi persyaratan, sementara pemerintah daerah memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
“kita berharap proses penyesuaian ini dapat segera selesai, sehingga seluruh nelayan yang memenuhi persyaratan bisa mendapatkan rekomendasi dan aktivitas penangkapan ikan tetap berjalan lancar,” pungkasnya.(afrizal)