Kapus di Kaur Akui Potong BOK 2 Persen, Begini Pengakuannya

Reporter: Rizki |

Editor: Dendi Supriadi |

Selasa , 06 Feb 2024 - 22:08

Sidang lanjutan korupsi BOK 16 Puskesmas di Kabupaten Kaur berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024. -RIZKY/BE -

Triwulan pertama dan kedua disetor ke Sekretaris Dinas Kesehatan, triwulan ketiga dan ke empat disetor ke terdakwa Ricke James Yunsen.

"Untuk Puskesmas Wani dana BOK yang diterima Rp 1 miliar lebih. Triwulan pertama itu cair sekitar 200 juta, setor ke sekdis Rp 5 juta. Triwulan kedua cair 200 juta setor ke Sekdis Rp 5 juta. Untuk triwulan ke tiga dan ke empat masing-masing sekitar Rp 4 juta lebih setor ke Rike. Rike ini ketua forum jadi dia yang mengelola," ujar Kapus Wani, Herawati.

Pemotongan dana BOK 2 persen jelas menyalahi aturan, karena dana BOK merupakan program puskesmas untuk mensejahterakan masyarakat. Para kepala puskemas mengaku terpaksa melakukan hal tersebut. Mereka tidak mau membantah perintah pimpinan, mereka mengaku tidak berdaya selaku bawahan. Tidak punya kekuatan apa-apa untuk membantah perintah kepala dinas selaku pimpinan. Jawaban dari para saksi itu memancing reaksi hakim ketua Fauzi Isra SH MH.

"Kalian itu sepakat bukan terpaksa, kalau terpaksa itu berarti kalian di paksa oleh Kadis. Harusnya kalian menolak jika sudah tahu pemotongan itu menyalahi aturan, kecuali ada yang ancam akan menembak kalian. Kenapa, apa kalian takut kehilangan jabatan," ujar hakim Fauzi Isra.

Selain saksi di atas, saksi lainnya yakni Kapus Muara Sahung, Maya Afianti, Kapus Mentiring Lidyawati memberikan keterangan sama. Sementara untuk dari pengakuan para bendahara, mereka bekerja atas perintah dari Kapus.

Pada sidang dakwaan lalu, JPU mendakwa 4 orang terdakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada kasus tersebut yang memiliki peran paling besar adalah mantan Kadis Dinkes Kaur Darmawansyah dan Sekdis Gusdiarjo. Terdakwa Darmawansyah meminta potongan 2 persen dari dana BOK yang diterima masing-masing puskesmas. Uang tersebut diserahkan para kapus pada Sekdis, untuk kemudian diserahkan pada Kadis Dinkes. Potongan 2 persen diambil para Kapus dari anggaran makan minum, pembelian ATK dan pengadaan spanduk. Akibat dari perbuatan para tersangka, kerugian negara yang ditimbulkan Rp 400 juta lebih.

kapus di kaur akui potong bok 2 persen, begini pengakuannya                             harianbengkuluekspress.bacakoran.co - sidang lanjutan kasus korupsi pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (bok) 16 puskesmas di kabupaten kaur tahun anggaran 2022 berlangsung di pengadilan negeri tipikor bengkulu, selasa, 6 februari 2024. 
sembilan orang saksi dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejari kaur untuk membuktikan adanya perintah kepala dinas kesehatan untuk pemotongan dana bok 2 persen di setiap puskesmas. 
saksi yang dihadirkan terdiri dari 5 orang kepala puskesmas dan 4 orang bendahara puskesmas. keterangan dari kepala puskemas membenarkan adanya perintah terdakwa darmawansyah (kadis dinkes kaur) untuk memotong dana bok 2 persen setiap pencairan. 
selama tahun 2022, setiap puskesmas kabupaten kaur menerima dana bok berbeda besarannya. 
baca juga:2 terdakwa asrama haji dituntut 5 dan 6 tahun ditambah bayar denda segini
baca juga:masa tenang, apk wajib turun, begini penegasan bawaslu 
melakukan pencairan sebanyak 4 kali, setiap pencairan dipotong 2 persen. uang yang dipotong tersebut diambil dari anggaran makan minum. 
"pencairan triwulan pertama dan kedua diserahkan pada sekretaris dinas, pak gusdiarjo. untuk pencairan triwulan ketiga dan ke empat saya serahkan ke rike," jelas kepala puskesmas luas, sentri novica.
perintah pemotongan 2 persen disampaikan langsung oleh terdakwa darmawansyah kepada 16 kepala puskesmas saat rapat di kantor dinkes kaur bulan maret 2022.
kadis mengatakan, setiap pencarian dipotong 2 persen, uang diserahkan pada sekretaris dinas. 
mendapat perintah tersebut, semua kepala puskesmas sepakat dan setuju. tidak ada satupun yang menolak, apalagi memprotes perintah dari kepala dinkes. 
"awalnya diberitahu melalui pesan di grup whatsapp untuk rapat membahas program dinas kesehatan. kemudian kadis mengatakan dana bok harus disetorkan 2 persen, dikumpulkan dengan sekretaris," imbuh saksi sentri.
nominal uang yang disetor secara cash berbeda-beda sesuai dana bok yang didapat masing-masing puskesmas. 
tetapi rata-rata para kapus menyetor rp 2 sampai rp 5 juta setiap triwulan.
triwulan pertama dan kedua disetor ke sekretaris dinas kesehatan, triwulan ketiga dan ke empat disetor ke terdakwa ricke james yunsen.
"untuk puskesmas wani dana bok yang diterima rp 1 miliar lebih. triwulan pertama itu cair sekitar 200 juta, setor ke sekdis rp 5 juta. triwulan kedua cair 200 juta setor ke sekdis rp 5 juta. untuk triwulan ke tiga dan ke empat masing-masing sekitar rp 4 juta lebih setor ke rike. rike ini ketua forum jadi dia yang mengelola," ujar kapus wani, herawati.
pemotongan dana bok 2 persen jelas menyalahi aturan, karena dana bok merupakan program puskesmas untuk mensejahterakan masyarakat. para kepala puskemas mengaku terpaksa melakukan hal tersebut. mereka tidak mau membantah perintah pimpinan, mereka mengaku tidak berdaya selaku bawahan. tidak punya kekuatan apa-apa untuk membantah perintah kepala dinas selaku pimpinan. jawaban dari para saksi itu memancing reaksi hakim ketua fauzi isra sh mh.
"kalian itu sepakat bukan terpaksa, kalau terpaksa itu berarti kalian di paksa oleh kadis. harusnya kalian menolak jika sudah tahu pemotongan itu menyalahi aturan, kecuali ada yang ancam akan menembak kalian. kenapa, apa kalian takut kehilangan jabatan," ujar hakim fauzi isra.
selain saksi di atas, saksi lainnya yakni kapus muara sahung, maya afianti, kapus mentiring lidyawati memberikan keterangan sama. sementara untuk dari pengakuan para bendahara, mereka bekerja atas perintah dari kapus. 
pada sidang dakwaan lalu, jpu mendakwa 4 orang terdakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. pada kasus tersebut yang memiliki peran paling besar adalah mantan kadis dinkes kaur darmawansyah dan sekdis gusdiarjo. terdakwa darmawansyah meminta potongan 2 persen dari dana bok yang diterima masing-masing puskesmas. uang tersebut diserahkan para kapus pada sekdis, untuk kemudian diserahkan pada kadis dinkes. potongan 2 persen diambil para kapus dari anggaran makan minum, pembelian atk dan pengadaan spanduk. akibat dari perbuatan para tersangka, kerugian negara yang ditimbulkan rp 400 juta lebih.