Pendaftaran Pemantau Pilkada Dibuka, Ini Syaratnya

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Rabu , 28 Feb 2024 - 13:59

Pendaftaran Pemantau Pilkada Dibuka,-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Kabar gembira bagi yang ingin menjadi pemantau pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. Pasalnya, Pendaftaran dibuka mulai Selasa 27 Februari 2024.

"Pendaftaran pemantau Pilkada 2024 dimulai 27 Februari sampai 16 November 2024," kata Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat.

Drajat mengatakan pendaftaran pemantau itu untuk mendapatkan akreditasi dari KPU.

Untuk pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, akan diakreditasi oleh KPU provinsi,Sedangkan untuk pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan diakreditasi oleh KPU kabupaten/kota.

Kemudian, untuk pemantau asing dapat mendaftar ke KPU RI. Namun, pemantau asing harus memiliki rekomendasi dari kementerian terkait.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan jadwal Pemilihan Umum Daerah atau Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemantau Pemilu meliputi:

a. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah;

b. Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;

c. Lembaga pemilihan luar negeri; dan

d. Perwakilan negara sahabat di Indonesia.

pendaftaran pemantau pilkada dibuka, ini syaratnya                            harianbengkuluekspress.id - kabar gembira bagi yang ingin menjadi pemantau pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. pasalnya, pendaftaran dibuka mulai selasa 27 februari 2024.
"pendaftaran pemantau pilkada 2024 dimulai 27 februari sampai 16 november 2024," kata komisioner kpu ri yulianto sudrajat.
drajat mengatakan pendaftaran pemantau itu untuk mendapatkan akreditasi dari kpu.
untuk pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, akan diakreditasi oleh kpu provinsi,sedangkan untuk pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati akan diakreditasi oleh kpu kabupaten/kota.
baca juga:semua komisioner kpu ri diperiksa dkpp, ternyata ini alasannya
baca juga:pendaftaran snbp sore ini ditutup, ini 20 kampus terbanyak pendaftar 
kemudian, untuk pemantau asing dapat mendaftar ke kpu ri. namun, pemantau asing harus memiliki rekomendasi dari kementerian terkait.
komisi pemilihan umum (kpu) secara resmi menetapkan jadwal pemilihan umum daerah atau pilkada serentak pada tanggal 27 november 2024 mendatang.
hal tersebut tertuang dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024.
berdasarkan pasal 435 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa pemantau pemilu meliputi:
a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
b. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
c. lembaga pemilihan luar negeri; dan
d. perwakilan negara sahabat di indonesia.
pada pasal 1 angka 13 peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum juga menjelaskan tentang pemantau pemilu, yaitu:
“pemantau pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di indonesia yang mendaftar kepada bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari bawaslu,” 
baca juga:orang malas membaca, ternyata ini pemicu dan berikut cara mengatasinya
baca juga:amalkan doa ini, insya allah selalu sehat dan jauh dari penyakit
lalu, pada pasal 436 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu telah mengatur keberadaan pemantau pemilu.
di dalam undang-undang tersebut juga terdapat aturan mengenai persyaratan yang harus di penuhi pemantau pemilu, yaitu:
1. bersifat independen, bebas, non partisipan dan tidak mempunyai afiliasi dengan peserta pemilu.
2. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
3. teregistrasi dan memperoleh izin dari bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.(memperoleh akreditasi dari kpu)
demikianlah informasi ini. semoga bermanfaat. (*)