Polemik PDSS, Gubernur Nonaktifkan 2 Petinggi SMAN 5 Kota Bengkulu

Reporter: Eko |

Editor: Dendi S |

Selasa , 05 Mar 2024 - 22:07

Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar didampingi Kadis Kominfo, Oslita memberikan keterangan pers terkait polemik Pangkalan Data Sekolah Siswa (PDSS) SMAN 5 Kota Bengkulu tahun 2024, Selasa, 5 Maret 2024.-RIO/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Gubernur Bengkulu, Prof H Rohidin Mersyah akhirnya menonaktifkan Eka Saputra MPd dari jabatannya sebagai Kepala SMAN 5 Kota Bengkulu.

Selain Kepsek, Gubernur juga menonaktifkan Dedi SPd sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

Penonaktifan 2 pejabat itu akibat dugaan rekayasa nilai siswa-siswi SMAN 5 Kota Bengkulu yang diinfut ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Asisten I Setdaprov Bengkulu, Drs Khairil Anwar MSi mengatakan, penonaktifan dua pejabat di SMAN 5 Kota Bengkulu agar proses pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Bengkulu berjalan lancar.

"Untuk sementara waktu menonaktifkan Kepala SMAN 5 bersama Wakil Kepala Sekolahnya Bidang Kurikulum dengan menerapkan asas praduga tak bersalah untuk mempercepat proses pemeriksaan Inspektorat," terang Khairil dalam konferensi pers di Ruang Media Center Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa, 5 Februari 2024.

Dijelaskannya, penonaktifan dua pejabat di SMA N 5 Kota Bengkulu itu bersifat sementara. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu.

Asas praduga tidak bersalah masih dikedepankan, maka jabatan dua pejabat di SMA N 5 Kota Bengkulu belum diberhentikan secara permanen.

"Ketika nanti proses pemeriksaan sudah berjalan. Nanti kita lihat seperti apa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)-nya," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan nanti, menurut Khairil, jika diperlukan pihak lain untuk diperiksa tentu akan dilakukan. Termasuk statusnya, juga bisa dilakukan penonaktifan jabatannya secara sementara, jika dibutuhkan.

"Inspektorat terus bekerja untuk mengeluarkan hasil pemeriksaanya," tutur Khairil

Khairil menegaskan, dari hasil pemeriksaan sementara oleh tim Inspektorat, kesalahan nilai yang diinfut di sistem PDSS itu karena kelalaian tim input operator. Hal itu terjadi karena kesibukan penginputan nilai dan deadline waktu yang diberikan.

"Sehingga terjadi kesalahan input nilai tersebut," ungkapnya.

polemik pdss, gubernur nonaktifkan 2 petinggi sman 5 kota bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - gubernur bengkulu, prof h rohidin mersyah akhirnya menonaktifkan eka saputra mpd dari jabatannya sebagai kepala sman 5 kota bengkulu. 
selain kepsek, gubernur juga menonaktifkan dedi spd sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. 
penonaktifan 2 pejabat itu akibat dugaan rekayasa nilai siswa-siswi sman 5 kota bengkulu yang diinfut ke pangkalan data sekolah dan siswa (pdss).
asisten i setdaprov bengkulu, drs khairil anwar msi mengatakan, penonaktifan dua pejabat di sman 5 kota bengkulu agar proses pemeriksaan dari inspektorat provinsi bengkulu berjalan lancar.
baca juga:adanya dugaan rekayasa nilai pdss sman 5 kota bengkulu, ini 3 sikap gubernur bengkulu
baca juga:diduga ubah nilai siswa, kepsek sman 5 kota bengkulu dilaporkan ke polda 
"untuk sementara waktu menonaktifkan kepala sman 5 bersama wakil kepala sekolahnya bidang kurikulum dengan menerapkan asas praduga tak bersalah untuk mempercepat proses pemeriksaan inspektorat," terang khairil dalam konferensi pers di ruang media center kantor gubernur bengkulu, selasa, 5 februari 2024.
dijelaskannya, penonaktifan dua pejabat di sma n 5 kota bengkulu itu bersifat sementara. hal itu dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat provinsi bengkulu. 
asas praduga tidak bersalah masih dikedepankan, maka jabatan dua pejabat di sma n 5 kota bengkulu belum diberhentikan secara permanen.
"ketika nanti proses pemeriksaan sudah berjalan. nanti kita lihat seperti apa laporan hasil pemeriksaan (lhp)-nya," ungkapnya.
dalam pemeriksaan nanti, menurut khairil, jika diperlukan pihak lain untuk diperiksa tentu akan dilakukan. termasuk statusnya, juga bisa dilakukan penonaktifan jabatannya secara sementara, jika dibutuhkan.
"inspektorat terus bekerja untuk mengeluarkan hasil pemeriksaanya," tutur khairil
khairil menegaskan, dari hasil pemeriksaan sementara oleh tim inspektorat, kesalahan nilai yang diinfut di sistem pdss itu karena kelalaian tim input operator. hal itu terjadi karena kesibukan penginputan nilai dan deadline waktu yang diberikan.
"sehingga terjadi kesalahan input nilai tersebut," ungkapnya.
tidak hanya itu, khairil yang didampingi kepala dinas komunikasi, informatika dan statistik (kominfotik) provinsi bengkulu, dr hj oslita sh mh ini mengatakan, pengisian nilai melalui pdss itu saat ini sistemnya sudah terkunci. maka solusi untuk memperbaiki nilai yang salah isi itu akan diperbaiki secara manual.
"cara manual itu nanti, dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) provinsi akan bersurat ke perguruan tinggi yang dituju, untuk melakukan penjelasan kondisi yang sebenarnya, nilai sebenarnya, perengkingan sebenarnya. tembusannya ke panitia seleksi tingkat nasional. karena sekali lagi, sistem ini sudah terkunci," ujar khairil.
di sisi lain, agar tidak terjadi kesalahan input lagi melalui sistem pdss, khairil menegaskan, setiap sekolah nantinya  untuk membentuk tim penginputan data  pdss.
"kita mengimbau kepada sekolah lain pada saat menginput jangan diserahkan kepada satu orang. bila perlu, bentuk tim. jika satu orang lelah, ada yang bisa backup sehingga tidak terjadi human error kembali," terang khairil
pembentukan tim ini bertujuan agar sekolah tidak membebani penginputan data kepada satu orang operator. hal ini juga untuk menghindari terjadinya kasus terulang seperti di sman 5 kota bengkulu yang diduga akibat adanya kesalahan dalam penginputan data pdss siswa.
"ya makanya sekali lagi asas praduga tak bersalah tetap kita kedepankan. alasan sementara salah input karena dikejar waktu, kelelahan. kemudian juga memang kesibukan kita lihat sendiri banyak yang diupload," tandasnya. (151)