Waka Polri Sebut Wartawan Tidak Bisa Dijerat UU ITE, Ini Alasannya

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Selasa , 12 Mar 2024 - 15:55

Wakil Kepala Polri (Wakapolri), Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, jika produk jurnalistik yang sah tidak dapat dibawa ke ranah hukum pidana-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Sehingga, semua produk yang dihasilkan dilindungi Undang-undang.

"Namun, produk jurnalistik harus bisa dipertanggungjawabkan baik diklarifikasi maupun dikonfirmasi,” sambungnya.

Dijelaskan Dedi, produk jurnalistik memberikan sosialisasi, edukasi dan memberikan pencerahan bagi masyarakat.

Dirinya berharap agar media bahu membahu memerangi konten berbau hoaks apalagi di tahun politik seperti ini.

Terlebih lagi media jauh lebih luas menghadapi bersama-sama pada Pemilu 2019 yang sangat panjang dan keras dan sudah dihadapi sebelumnya.

"Teman media juga punya tanggungjawab besar terhadap negeri ini apalagi di tahun Pemilu 2024,” terang Dedi.(*)

waka polri sebut wartawan tidak bisa dijerat uu ite, ini alasannya                            harianbengkuluekspress.id -wakil kepala polri (wakapolri), komjen pol agus andrianto mengatakan, jika produk jurnalistik yang sah tidak dapat dibawa ke ranah hukum pidana.
adapun produk jurnalistik yang sah tersebut yakni yang dikeluarkan oleh perusahaan pres legal atau diproduksi oleh perusahaan pers yang diakui oleh dewan pers.
 "wartawannya juga tidak boleh diproses kalau memang informasi itu benar, bukan fitnah,” katanya.
untuk itu, dirinya mengingatkn seluruh pihak agar produk jurnalistik yang diproduksi lewat mekanisme jurnalisme yang sah dari perusahaan pers legal tidak dapat dibawa ke ranah pidana.
baca juga:total hadiah rp 450 juta, kemenag gelar sayembara penulisan buku keagamaan, mau? ini syarat dan prosedurnya 
baca juga:puasa ramadan, ini tips agar aman bagi penderita gula darah
produk tersebut juga tidak dapat dijerat undang-undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ite.
agus mengatakan, aturan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara polri dengan dewan pers.
kesepakatan yang diperbarui itu wajib dipatuhi oleh kepolisian dan juga untuk melindungi pemberitaan hasil karya  jurnalistik yang sah dan legal.
untuk itu, sambung agus, seluruh anggota kepolisian harus menggunakan mekanisme sengketa pers sesuai aturan yang ditetapkan dewan pers serta undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
“kalau masih memungkinkan, penegakan hukum itu menjadi pintu terakhir, tetapi setelah ditempuh klarifikasi, upaya mediasi para pihak. kalau sudah mentok, baru diputuskan apakah penyelidikannya dilanjut atau tidak,” sambungnya.
asisten kapolri bidang sumber daya manusia (as sdm), irjen pol dedi prasetyo menambahkan, media sosial dan media massa siber adalah dua produk berbeda.
dikatakannya, jika media sosial dibuat tanpa konfirmasi maupun diklarifikasi. sedangkan media massa siber sebaliknya.
media perusahaan pers bisa dikonfirmasi maupun dimintai klarifikasi apabila terjadi kekeliruan pemberitaan.
sehingga, semua produk yang dihasilkan dilindungi undang-undang.
"namun, produk jurnalistik harus bisa dipertanggungjawabkan baik diklarifikasi maupun dikonfirmasi,” sambungnya.
baca juga:ayo buruan! pemda bs buka pendaftaran program magang ke jepang
baca juga:berat badan cepat turun, ini manfaat buka puasa dengan air hangat
dijelaskan dedi, produk jurnalistik memberikan sosialisasi, edukasi dan memberikan pencerahan bagi masyarakat.
dirinya berharap agar media bahu membahu memerangi konten berbau hoaks apalagi di tahun politik seperti ini.
terlebih lagi media jauh lebih luas menghadapi bersama-sama pada pemilu 2019 yang sangat panjang dan keras dan sudah dihadapi sebelumnya.
"teman media juga punya tanggungjawab besar terhadap negeri ini apalagi di tahun pemilu 2024,” terang dedi.(*)