Adu Kuat KPU vs Pemkab Kepahiang, Sama-sama Ngotot Soal Dana Pilkada

Reporter: Donni Parianata |

Editor: Dendy Supriadi |

Kamis , 02 Nov 2023 - 21:25

Komisioner KPU Kepahiang, Indra, SE--

Bawaslu Ikut Menolak

Ternyata bukan hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepahiang saja yang keberatan terkait dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepahiang juga keberatan.

Bawaslu Kepahiang siap untuk menolak Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemkab Kepahiang, jika memang KPU Kepahiang melakukan penolakan.

Karena pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kepahiang sesuai dengan tahapan yang dijalankan KPU Kepahiang. Kalau misalnya, tidak ada tahapan yang dijalankan, artinya pengawasan juga tidak akan dilakukan.

Ketua Bawaslu Kepahiang, Mirzan Pranoto Hidayat SSos mengatakan, untuk Bawaslu Kepahiang prinsipnya sama dengan KPU Kepahiang.

Pihaknya masih tetap bertahan diangka Rp 7,5 miliar, karena angka tersebut setelah dilakukan rasionalisasi seminim mungkin dengan Kesbangpol Kepahiang sebelumnya.

"Kalau belum ada kesepakatan, kita juga siap untuk menolak. Kita prinsipnya sama dengan KPU Kepahiang, karena sesuai dengan kebutuhan Pilkada serta kesepakatan dengan Kesbangpol, hibah Pilkada diangka Rp 7,5 miliar. Kita juga berharap dari Rp 6 miliar yang sekarang diakomodir bisa adanya pembahasan lagi sehingga bisa diakomodir Rp 7,5 miliar," kata Mirzan.

Menurut Mirzan, jika memang KPU Kepahiang sepakat untuk tidak menerima NPHD, pihaknya dari Bawaslu Kepahiang juga demikian. Karena jika adanya kegiatan, Bawaslu Kepahiang melakukan pengawasan.

Sebaliknya, jika tidak ada kegiatan Pilkada, Bawaslu Kepahiang dipastikan tidak ada pengawasan.

"Sekarang intinya kita tetap bertahan diangka Rp 7,5 miliar, jika memang KPU menolak maka kita juga demikian. Karena tahapan yang kita jalankan, sesuai dengan tahapan yang dijalankan KPU kepahiang terkait pengawasannya," sampai Mirzan.

Dirinya juga menjelaskan, awalnya pihaknya mengajukan hibah Pilkada diangka Rp 10 miliar. Dalam perjalanan dilakukan rasionalisasi bersama Kesbangpol Kepahiang sehingga timbul angka Rp 7,5 miliar, terakhir diturunkan lagi menjadi Rp 6 miliar.

"Rasionalisasi dari Rp 10 miliar menjadi Rp 7,5 miliar itu sudah dilakukan rasionalisasi seminim mungkin. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan kita turun lagi ke Rp 6 miliar. Sekarang kita minta ada pembahasan lanjutan dan angka Rp 7,5 bisa diakomodir dan bukan Rp 6 miliar," demikian Mirzan.

adu kuat kpu vs pemkab kepahiang, sama-sama ngotot soal dana pilkada                            kepahiang, be - komisi pemilihan umum (kpu) dan pemkab kepahiang belum mencapai kata sepakat terkait dana hibah pilkada 2024. 
kpu kabupaten kepahiang ngotot bertahan dengan anggaran rp23 miliar sesuai verifikasi kesbangpol, sementara pemkab kepahiang hanya menyediakan anggaran sebesar rp 17 miliar, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
akibatnya, dalam rapat akhir antara kpu kabupaten kepahiang, bawaslu kabupaten kepahiang dan tim anggaran pemerintah daerah (tapd) pemkab kepahiang berakhir deadlock atau jalan buntu alias tidak ada kesepakatan.
bahkan kpu kepahiang mengancam tidak akan melaksanakan pilkada bila anggaran bertahan di rp17 miliar. 
divisi perencanaan, data dan informasi kpu kepahiang, indra se menegaskan kpu tidak akan menandatangani naskah 
perjanjian hibah daerah (nphd) jika alokasi hibh pilkada hanya rp 17 miliar. 
"sangat memungkinkan kepahiang tidak ada pilkada, bila anggaran hanya rp 17 miliar, yang jelas kpu tidak akan tanda tangan nphd," tegas indra. 
indra mengaku, sangat memungkinkan pilkada 2024 batal dilaksanakan di kepahiang. karena alokasi dana yang disiapkan tidak mencukupi untuk melaksanakan semua tahapan. 
kalaupun tidak batal, lanjutnya, pelaksanaan pilkada tidak akan berjalan maksimal sesuai yang diinginkan.
"perihal kemungkinan pilkada batal sangat memungkinkan, jika anggaran tidak ditambah. dengan anggaran rp 17 miliar itu, sulit untuk menjalankan tahapan pilkada 2024. karena untuk kebutuhan badan adhoc (ppk dan pps termasuk sekretariatnya) sudah diangka rp 13 miliar," tuturnya. 
artinya dengan anggaran hibah yang tersedia rp 17 miliar itu, hanya tersisa rp 4 miliar lagi untuk melaksanakan tahapan seperti, pengadaan logistik, debat, sosialisasi, pemeriksaan kesehatan bakal calon dan sejumlah tahapan lainnya.
"rasionalisasi yang dilakukan pemkab kepahiang sebelumnya hanya menghitung badan adhoc itu ppk dan pps saja. tapi tidak menghitung kegiatan yang memerlukan anggaran dalamnya, seperti operasional sekretariat termasuk juga asuransi untuk badan adhoc," terangnya.
indra juga menjelaskan, berkaca pada pilkada sebelumnya, pilkada kali ini harusnya membutuhkan keuangan yang lebih besar.
"untuk harga satuan barang saja sekarang sudah mengalami kenaikan, baik dari jenis logistik dan juga lainnya. kita ambil contoh kecil, dari harga bbm saja sekarang sudah mengalami kenaikan beberapa kali. jadi sudah sepantasnya anggaran yang diberikan untuk pemilu bertambah," tandasnya.
 
bawaslu ikut menolak
 
ternyata bukan hanya komisi pemilihan umum (kpu) kepahiang saja yang keberatan terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (pilkada), badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten kepahiang juga keberatan. 
bawaslu kepahiang siap untuk menolak naskah perjanjian hibah daerah (nphd) dari pemkab kepahiang, jika memang kpu kepahiang melakukan penolakan. 
karena pengawasan yang dilakukan bawaslu kepahiang sesuai dengan tahapan yang dijalankan kpu kepahiang. kalau misalnya, tidak ada tahapan yang dijalankan, artinya pengawasan juga tidak akan dilakukan. 
ketua bawaslu kepahiang, mirzan pranoto hidayat ssos mengatakan, untuk bawaslu kepahiang prinsipnya sama dengan kpu kepahiang. 
pihaknya masih tetap bertahan diangka rp 7,5 miliar, karena angka tersebut setelah dilakukan rasionalisasi seminim mungkin dengan kesbangpol kepahiang sebelumnya. 
"kalau belum ada kesepakatan, kita juga siap untuk menolak. kita prinsipnya sama dengan kpu kepahiang, karena sesuai dengan kebutuhan pilkada serta kesepakatan dengan kesbangpol, hibah pilkada diangka rp 7,5 miliar. kita juga berharap dari rp 6 miliar yang sekarang diakomodir bisa adanya pembahasan lagi sehingga bisa diakomodir rp 7,5 miliar," kata mirzan. 
menurut mirzan, jika memang kpu kepahiang sepakat untuk tidak menerima nphd, pihaknya dari bawaslu kepahiang juga demikian. karena jika adanya kegiatan, bawaslu kepahiang melakukan pengawasan. 
sebaliknya, jika tidak ada kegiatan pilkada, bawaslu kepahiang dipastikan tidak ada pengawasan. 
"sekarang intinya kita tetap bertahan diangka rp 7,5 miliar, jika memang kpu menolak maka kita juga demikian. karena tahapan yang kita jalankan, sesuai dengan tahapan yang dijalankan kpu kepahiang terkait pengawasannya," sampai mirzan. 
dirinya juga menjelaskan, awalnya pihaknya mengajukan hibah pilkada diangka rp 10 miliar. dalam perjalanan dilakukan rasionalisasi bersama kesbangpol kepahiang sehingga timbul angka rp 7,5 miliar, terakhir diturunkan lagi menjadi rp 6 miliar. 
"rasionalisasi dari rp 10 miliar menjadi rp 7,5 miliar itu sudah dilakukan rasionalisasi seminim mungkin. tapi ternyata tanpa sepengetahuan kita turun lagi ke rp 6 miliar. sekarang kita minta ada pembahasan lanjutan dan angka rp 7,5 bisa diakomodir dan bukan rp 6 miliar," demikian mirzan. 
 
sekda kepahiang merespons 
 
sementara itu, penolakan dari kpu dan bawaslu kepahiang ini direspons oleh sekretaris daerah (sekda) kabupaten kepahiang yang juga ketua tapd kepahiang, dr hartono mpd. 
ia mengatakan alokasi hibah pilkada 2024 untuk kpu sebesar rp 17 miliar berdasarkan kemampuan keuangan daerah. pemerintah kabupaten (pemkab) kepahiang, khususnya tapd sudah melakukan kajian atau analisa sesuai dengan acuan meliputi luas wilayah, jumlah mata pilih hingga kebutuhan akses tps sulit. 
"kita sudah melihat dari jumlah apbd kita, luas wilayah jumlah kecamatan, hingga jumlah tps dan jumlah mata pilih. berdasarkan analisa tetsebut, muncul angka 17 miliar," ungkap hartono. 
lebih lanjut hartono menegaskan, klaim-klaim anggaran dari kpu hanya kajian relatif. sebab, masih ada yang bisa dilakukan rasionalosasi, agar rancangan usulan anggaran yang diajukan kpu bisa disesuai dengan kesanggupan keuangan daerah. 
"mencukupi tidak mencukupi itu relatif, masih ada poin-poin yang bisa dirasionalisasi. misalkan di poin sosialisasi yang direncanakan 5 kali, bisa saja dapat dilaksanakan hanya 3 kali," pungkas sekda.(320)