Pantau Distribusi Gas 3 Kg

Reporter: Medi Karya Saputra |

Editor: Zalmi Herawati |

Selasa , 16 Apr 2024 - 20:14

MEDI/BE Tim disperdagrin saat melakukan peninjauan dan pengawasan ke sejumlah pangkalan LPG.--

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kota Bengkulu terus bergerak mengantisipasi isu kelangkaan LPG 3 kg subsidi baik sebelum lebaran maupun pasca lebaran 2024. Jika tidak dicegah, maka bisa bermunculan pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan isu kelangkaan ini sehingga menimbulkan gejolak harga.

"Pemantauan kita sejauh ini belum ada laporan kelangkaan gas melon. Kita sudah mendapat keterangan dari Pertamina stok untuk Kota Bengkulu, sangat cukup sampai beberapa pekan ke depan," ujar Kabid Pengembangan Perdagangan Disperdagin, Erika Arisanti, Selasa 16 April 2024.

Umumnya keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan LPG 3 Kg tersebut skala rumah tangga atau warga miskin. Sehingga, diminta pangkalan dapat mengatur kuota penyaluran gas tersebut mengutamakan warga miskin.

"Pangkalan harus mengutamakan warga miskin atau skala rumah tangga dulu. Jika ada kelebihan baru disalurkan ke UMKM," ujar Erika.

Konsumsi LPG 3 kg ini diperuntukkan untuk 4 golongan masyarakat yakni warga miskin, nelayan, petani dan UMKM. Namun, tak dapat dipungkiri jumlah permintaan LPG 3 kg untuk skala UMKM ini lebih tinggi dibanding golongan masyarakat lainnya. Biasanya pelaku usaha membutuhkan 2-3 tabung gas dalam 1 minggu. Sedangkan, untuk skala rumah tangga biasanya masa pemakaian sampai 1 minggu lebih.

"Terkadang ada pelaku usaha yang mengambil isi ulang LPG 3 kg dipangkalan lain atau diluar kelurahan dia. Jadi pihak pangkalan yang tidak peduli terkadang memberikannya begitu saja sehingga kuota gas dipangkalan itu sudah berkurang," jelasnya.

Oleh sebab itu, Diserdagrin mengkoordinir seluruh pangkalan menerapkan sistem pembelian gas melalui aplikasi secara efektif. Menolak warga yang KTP-nya diluar domisili pangkalan. Sedangkan, untuk masyarakat yang berada diluar 4 golongan yang ditetapkan diminta agar diarahkan pembelian gas non subsidi.

"Setiap pangkalan harus punya data NIK KTP warga di wilayah itu. Kalau belum ada maka diidentifikasi dulu kalau memenuhi syarat maka diminta daftar agar bisa menerima jatah penyaluran gas sesuai prosedur," tukasnya.

Sebelumnya, Disperdagrin juga telah mendatangi seluruh agen hal ini sebagai pemantauan kuota gas yang ada sebelum lebaran. Hasilnya, hingga kini pendistribusian gas terus berjalan kondusif tanpa ada kendala.

" Sistem pembelian gas mengguakan KTP itu cukup efektif mengantisipasi penyalahgunaan gas bersubsidi. Artinya selama tidak ada permainan harga dan pangkalan mengikuti regulasi yang benar, pasti kondisinya stabil," tandas Erika. (Medi Karya Saputra)

pantau distribusi gas 3 kg                             harianbengkuluekspress.id - pemerintah kota bengkulu terus bergerak mengantisipasi isu kelangkaan lpg 3 kg subsidi baik sebelum lebaran maupun pasca lebaran 2024. jika tidak dicegah, maka bisa bermunculan pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan isu kelangkaan ini sehingga menimbulkan gejolak harga. 
"pemantauan kita sejauh ini belum ada laporan kelangkaan gas melon. kita sudah mendapat keterangan dari pertamina stok untuk kota bengkulu, sangat cukup sampai beberapa pekan ke depan," ujar kabid pengembangan perdagangan disperdagin, erika arisanti, selasa 16 april 2024. 
umumnya keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan lpg 3 kg tersebut skala rumah tangga atau warga miskin. sehingga, diminta pangkalan dapat mengatur kuota penyaluran gas tersebut mengutamakan warga miskin. 
"pangkalan harus mengutamakan warga miskin atau skala rumah tangga dulu. jika ada kelebihan baru disalurkan ke umkm," ujar erika. 
baca juga:pasar panorama mulai tertib, berkat uptd pasar ambil kebijakan ini 
baca juga:stok darah menipis, begini penjelasan ketua pmi kota bengkulu
konsumsi lpg 3 kg ini diperuntukkan untuk 4 golongan masyarakat yakni warga miskin, nelayan, petani dan umkm. namun, tak dapat dipungkiri jumlah permintaan lpg 3 kg untuk skala umkm ini lebih tinggi dibanding golongan masyarakat lainnya. biasanya pelaku usaha membutuhkan 2-3 tabung gas dalam 1 minggu. sedangkan, untuk skala rumah tangga biasanya masa pemakaian sampai 1 minggu lebih. 
"terkadang ada pelaku usaha yang mengambil isi ulang lpg 3 kg dipangkalan lain atau diluar kelurahan dia. jadi pihak pangkalan yang tidak peduli terkadang memberikannya begitu saja sehingga kuota gas dipangkalan itu sudah berkurang," jelasnya. 
oleh sebab itu, diserdagrin mengkoordinir seluruh pangkalan menerapkan sistem pembelian gas melalui aplikasi secara efektif. menolak warga yang ktp-nya diluar domisili pangkalan. sedangkan, untuk masyarakat yang berada diluar 4 golongan yang ditetapkan diminta agar diarahkan pembelian gas non subsidi. 
"setiap pangkalan harus punya data nik ktp warga di wilayah itu. kalau belum ada maka diidentifikasi dulu kalau memenuhi syarat maka diminta daftar agar bisa menerima jatah penyaluran gas sesuai prosedur," tukasnya. 
baca juga:semangat baru melayani masyarakat, pesan penjabat wali kota bengkulu saat apel pasca libur lebaran idul fitri 
sebelumnya, disperdagrin juga telah mendatangi seluruh agen hal ini sebagai pemantauan kuota gas yang ada sebelum lebaran. hasilnya, hingga kini pendistribusian gas terus berjalan kondusif tanpa ada kendala.
" sistem pembelian gas mengguakan ktp itu cukup efektif mengantisipasi penyalahgunaan gas bersubsidi. artinya selama tidak ada permainan harga dan pangkalan mengikuti regulasi yang benar, pasti kondisinya stabil," tandas erika. (medi karya saputra)

Tag

Share