Dewan Sidak Dukcapil dan BKPSDM, Evaluasi Kinerja Awal 2026

Harianbengkuluekspress.id - Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu Bambang Hermanto bersama sejumlah anggota komisi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin 12 Januari 2026.

Sidak tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan sekaligus evaluasi awal kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi I pada tahun anggaran 2026.

Di BKPSDM, Komisi I memberikan apresiasi atas tuntasnya penyelesaian administrasi kepegawaian sepanjang 2025, terutama pengangkatan dan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga paruh waktu.

BACA JUGA:Kemandirian Pangan dari Pekarangan, Meniru Sukses Buah Naga dari Desa Sumber Mulya

BACA JUGA:Penataan Pasar Barukoto Dongkrak Omzet Pedagang

“Proses administrasi dan pelantikan PPPK serta tenaga paruh waktu sudah selesai sepenuhnya. Ini capaian yang patut diapresiasi,” ujar Bambang.

Meski demikian, Komisi I menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya aparatur yang jumlahnya cukup besar. Saat ini, Pemkot Bengkulu tercatat memiliki sekitar 3.860 PPPK dan 407 tenaga paruh waktu.

“Hal yang terpenting ke depan adalah bagaimana mereka diberdayakan sesuai tugas dan fungsi. Jangan hanya berhenti pada pengangkatan, tetapi harus berdampak nyata terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik,” tegasnya.

Komisi I juga memastikan akan melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja BKPSDM secara berkala setiap semester sepanjang 2026.

BACA JUGA: Mantan Pj Bupati Mukomuko Tak Dilantik

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Rina Sulastry, menyampaikan bahwa sidak juga dilakukan ke Dukcapil Kota Bengkulu. Dalam kunjungan tersebut, Komisi I menilai pelayanan administrasi kependudukan berjalan cukup optimal.

“Pelayanan Dukcapil sudah berjalan baik dan responsif. Namun masih perlu peningkatan sarana dan prasarana, terutama pembaruan alat penunjang agar pelayanan lebih cepat,” ujarnya.

Selain itu, Komisi I menyoroti rendahnya tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bengkulu yang baru mencapai sekitar 10 persen, masih jauh dari target nasional sebesar 30 persen.

“IKD sangat penting untuk memudahkan masyarakat karena data kependudukan bisa diakses langsung melalui ponsel. Sosialisasi harus diperluas dan lebih masif,” kata Rina.