Serius Tekan Angka Stunting, Ini Langkah yang Dilakukan Inspektorat BS

Reporter: Renald |

Editor: Asrianto |

Rabu , 23 Apr 2025 - 09:05

Kepala Inspektorat Bengkulu Selatan, Hamdan Syarbaini bersama pihal terkait saat membahas upaya penurunan stunting beberapa waktu lalu.-Renald/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Inspektorat Daerah mulai melakukan langkah strategis untuk memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar entry meeting pelaksanaan audit kinerja penurunan stunting tahun 2024 beberapa waktu lalu di Aula Bappeda Litbang.

Kegiatan ini menjadi tahapan awal pelaksanaan audit kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis berbagai program percepatan penurunan stunting yang telah dijalankan oleh perangkat daerah.

Audit juga dilakukan sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kebijakan lintas sektor yang menyasar kelompok rawan stunting, seperti balita, ibu hamil, dan remaja putri.

Kepala Inspektorat Bengkulu Selatan, Hamdan Syarbaini menerangkan upaya penurunan stunting telah dibahas bersama Tim Audit Inspektorat, Kepala Bappeda Litbang,

Serta perwakilan dari sejumlah OPD teknis yang terkait, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Diskominfo, Dinas PMD, Dinas Perikanan, dan DPPKBP3A.

"Kami tegaskan bahwa audit kinerja bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan bagian dari upaya serius pemerintah daerah untuk memastikan seluruh intervensi penanganan stunting berjalan optimal," ujarnya Hamdan Selasa 22 April 2025.

Hamdan menyampaikan nantinya hasil audit ini menjadi instrumen untuk mengukur kinerja, sekaligus mengidentifikasi permasalahan di lapangan agar segera dilakukan perbaikan.

"Tujuan akhirnya jelas, yaitu menurunkan angka stunting secara signifikan,” sambungnya.

Ia menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan audit kinerja stunting telah diatur dalam sejumlah regulasi penting.

Di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,

Serta Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021–2024.

serius tekan angka stunting, ini langkah yang dilakukan inspektorat bs                            harianbengkuluekspress.id – pemerintah kabupaten bengkulu selatan melalui inspektorat daerah mulai melakukan langkah strategis untuk memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting.
 salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar entry meeting pelaksanaan audit kinerja penurunan stunting tahun 2024 beberapa waktu lalu di aula bappeda litbang.
kegiatan ini menjadi tahapan awal pelaksanaan audit kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis berbagai program percepatan penurunan stunting yang telah dijalankan oleh perangkat daerah. 
audit juga dilakukan sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kebijakan lintas sektor yang menyasar kelompok rawan stunting, seperti balita, ibu hamil, dan remaja putri.
baca juga:prediksi bmkg:daerah yang alami hujan lebat rabu 23 april 2025, waspadalah!
baca juga:pemkab mukomuko tetapkan target pad dari retribusi pasar sebesar rp 255 juta untuk tahun 2025
kepala inspektorat bengkulu selatan, hamdan syarbaini menerangkan upaya penurunan stunting telah dibahas bersama tim audit inspektorat, kepala bappeda litbang, 
serta perwakilan dari sejumlah opd teknis yang terkait, antara lain dinas kesehatan, dinas sosial, diskominfo, dinas pmd, dinas perikanan, dan dppkbp3a.
"kami tegaskan bahwa audit kinerja bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan bagian dari upaya serius pemerintah daerah untuk memastikan seluruh intervensi penanganan stunting berjalan optimal," ujarnya hamdan selasa 22 april 2025.
hamdan menyampaikan nantinya hasil audit ini menjadi instrumen untuk mengukur kinerja, sekaligus mengidentifikasi permasalahan di lapangan agar segera dilakukan perbaikan.
"tujuan akhirnya jelas, yaitu menurunkan angka stunting secara signifikan,” sambungnya.
ia menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan audit kinerja stunting telah diatur dalam sejumlah regulasi penting. 
di antaranya adalah peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, 
serta peraturan bkkbn nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting indonesia tahun 2021–2024.
"perlu kami tekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh opd terkait. sebab penurunan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi dan kerja kolaboratif lintas sektor. 
ia berharap melalui entry meeting yang telah dilakukan, masing-masing opd dapat memahami perannya dan berkomitmen dalam memberikan kontribusi nyata. 
evaluasi program akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelaah anggaran, perencanaan kegiatan, pelaksanaan di lapangan, hingga hasil atau output yang telah dicapai.
baca juga:disdikbud seluma akan menggelar mutasi, kepala sekolah kategori ini bersiaplah
baca juga:mahasiswa desak gubernur keluarkan kebijakan pro rakyat, singgung alur dangkal hingga tambang emas di seluma 
“semua pihak harus satu visi dan saling melengkapi. dari penyediaan data yang akurat, intervensi gizi, peningkatan sanitasi, hingga edukasi masyarakat harus dilakukan bersama,” ujarnya.
dengan adanya audit kinerja ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa semua program yang menyasar penurunan stunting benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat, terutama keluarga yang berada di wilayah rentan. 
penanganan stunting dinilai krusial karena berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“jangan sampai program hanya sekadar tercantum di atas kertas, tapi tidak menyentuh sasaran. maka dari itu, kami dorong transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang kuat antar-opd,” tegas hamdan. (renald)