Pemkab Mukomuko Lakukan Perampingan OPD, Berikut Daftarnya

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Kamis , 07 Aug 2025 - 14:01

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Mukomuko, Drs. H. Marjohan-Endi/Bengkuluekspress-

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), yang secara sejarah pernah bergabung dengan Dinas PUPR, kembali terancam dilebur.

Begitu pula dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

Dinas ini bahkan diprediksi akan dipecah menjadi dua, dengan rumpun kesehatan digabungkan ke Dinas Kesehatan, sementara rumpun pemberdayaan disatukan ke Dinas Sosial.

Rencana perampingan ini, menurut Marjohan, masih harus melalui serangkaian tahapan, termasuk revisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023.

Perubahan Perda tersebut rencananya akan diusulkan pada masa sidang ketiga DPRD Mukomuko, dan jika disetujui, penyesuaian nomenklatur ini akan berlaku efektif pada tahun 2026.

"Rancangan perubahan Perda-nya kemungkinan akan diusulkan pada masa sidang ketiga DPRD Mukomuko. Maka, penyesuaian nomenklatur ini nanti berlaku di tahun depan," tutup Marjohan, sembari menegaskan bahwa proses ini akan melibatkan legislatif.

Publik kini menantikan langkah selanjutnya dari Pemkab Mukomuko. Apakah perampingan ini benar-benar akan menghasilkan birokrasi yang lebih efisien dan efektif, atau justru menjadi bumerang yang mengganggu stabilitas pelayanan publik di Bumi Kapuang Sati Rantau Batuah? (**)

pemkab mukomuko lakukan perampingan opd, berikut daftarnya                            harianbengkuluekspress.id - kabar rencana perampingan organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko mencuat dan menjadi perbincangan hangat.
 langkah ini, yang diklaim sebagai upaya penyesuaian nomenklatur untuk efisiensi birokrasi, justru menimbulkan kekhawatiran publik tentang nasib layanan dasar. akankah efisiensi ini berujung pada peningkatan pelayanan, atau justru mengorbankan kualitasnya?
penjabat (pj) sekretaris daerah mukomuko, drs. h. marjohan, dalam keterangannya menjelaskan bahwa wacana perampingan ini didasarkan pada hasil kajian mendalam.
 setidaknya, ada tiga hingga empat dinas yang berpotensi dilebur menjadi satu dengan dinas serumpun. menurutnya, peleburan ini dilakukan berdasarkan skoring beban tugas dan fungsi setiap opd.
baca juga:remaja penjual es nyaris dianiaya odgj, begini kejadiannya
baca juga:nilai tukar rupiah pagi ini, kamis 7 agustus 2025, menguat 44 poin terhadap dolar as
“kalau opd-nya skoringnya tinggi, mungkin akan dipertahankan jadi sebuah opd. kalau skoringnya rendah, kemungkinan dilebur atau disatukan dengan opd serumpun,” ungkap marjohan, kamis 7 agustus 2025.
dinas "bayi" di ujung tanduk
dari penelusuran yang ada, beberapa dinas yang diprediksi akan mengalami peleburan adalah dinas-dinas yang tergolong "bayi" karena baru dibentuk pada tahun 2023. 
salah satunya adalah dinas perhubungan. riwayatnya, bidang perhubungan pernah menyatu dengan dinas pupr dan dinas kominfo, dan kini ada kemungkinan akan kembali seperti semula.
senasib dengan perhubungan, dinas pemadam kebakaran (damkar) yang juga baru dibentuk setahun lalu, diprediksi akan kembali digabungkan dengan badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) atau dinas satpol-pp. 
selain itu, dinas tenaga kerja dan transmigrasi (dinaskertrans) juga masuk dalam daftar, berpotensi dilebur ke dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) seperti sebelum menjadi dinas mandiri.
opd "tua" tak luput dari ancaman
tak hanya dinas-dinas baru, beberapa opd yang sudah lama berdiri pun diprediksi akan terdampak. 
dinas perumahan dan kawasan permukiman (perkim), yang secara sejarah pernah bergabung dengan dinas pupr, kembali terancam dilebur.
 begitu pula dengan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp2kbp3a). 
dinas ini bahkan diprediksi akan dipecah menjadi dua, dengan rumpun kesehatan digabungkan ke dinas kesehatan, sementara rumpun pemberdayaan disatukan ke dinas sosial.
rencana perampingan ini, menurut marjohan, masih harus melalui serangkaian tahapan, termasuk revisi peraturan daerah (perda) kabupaten mukomuko nomor 2 tahun 2023.
baca juga:update harga emas di pt pegadaian, kamis 7 agustus 2025, antam dan ubs juga retro kompak turun
baca juga:prakiraan cuaca bengkulu selatan, kamis 7 agustus 2025:masih cerah berawan, hujan di petang hari mengintai
perubahan perda tersebut rencananya akan diusulkan pada masa sidang ketiga dprd mukomuko, dan jika disetujui, penyesuaian nomenklatur ini akan berlaku efektif pada tahun 2026.
"rancangan perubahan perda-nya kemungkinan akan diusulkan pada masa sidang ketiga dprd mukomuko. maka, penyesuaian nomenklatur ini nanti berlaku di tahun depan," tutup marjohan, sembari menegaskan bahwa proses ini akan melibatkan legislatif.
publik kini menantikan langkah selanjutnya dari pemkab mukomuko. apakah perampingan ini benar-benar akan menghasilkan birokrasi yang lebih efisien dan efektif, atau justru menjadi bumerang yang mengganggu stabilitas pelayanan publik di bumi kapuang sati rantau batuah? (**)