Progres Audit BPK Berjalan, Inspektorat Tegaskan OPD Wajib Siapkan Bukti Pembelanjaan

Reporter: Renald |

Editor: Asrianto |

Senin , 24 Nov 2025 - 07:46

Kepala Inspektorat Bengkulu Selatan, Hamdan Syarbaini-Renald/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id – Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap penggunaan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan terus berlangsung.

Menyusul proses audit yang semakin intensif, Inspektorat Bengkulu Selatan menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyiapkan bukti pembelanjaan secara lengkap dan sesuai standar pertanggungjawaban anggaran.

Kepala Inspektorat Bengkulu Selatan, Hamdan Syarbaini mengatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kwitansi resmi menjadi elemen penting yang wajib tersedia. Kelengkapan dokumen ini akan menentukan kelancaran pemeriksaan BPK.

“SPJ dan kwitansi itu bukan hanya formalitas, tapi bukti sah penggunaan anggaran. Kalau dokumen tidak lengkap, maka pemeriksaan juga ikut terhambat. Jadi kami minta setiap OPD menyiapkan semuanya sejak awal, jangan menunggu diminta baru mencari-cari berkas,” ujar Hamdan kepada BE, Minggu 23 November 2025.

Ia menambahkan, tim auditor memerlukan dokumen yang tertata rapi agar proses verifikasi berjalan cepat dan tepat sasaran. Karena itu, OPD diimbau proaktif menata kembali bukti pengeluaran anggaran tahun berjalan.

“Saat BPK turun, mereka butuh bukti yang jelas, sistematis, dan mudah diakses. Kami ingin memastikan tidak ada OPD yang kesulitan saat pemeriksaan berlangsung. Prinsipnya sederhana: kalau anggaran digunakan dengan benar, pasti ada bukti yang mendukung,” jelasnya.

Hamdan juga menegaskan bahwa audit BPK bukan hanya soal pemeriksaan administrasi, tetapi juga memastikan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan.

“Audit ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan. Karena itu kami berharap semua OPD bekerja sama dan terbuka dalam menyediakan data,” tambahnya.

Saat ini, BPK dilaporkan masih berfokus pada audit anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Sementara untuk OPD lainnya, pemeriksaan dijadwalkan menyusul secara bertahap sesuai agenda audit.

Inspektorat berharap seluruh OPD menindaklanjuti instruksi tersebut agar proses audit berjalan lancar dan laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi standar akuntabilitas yang diharapkan.(Renald)

progres audit bpk berjalan, inspektorat tegaskan opd wajib siapkan bukti pembelanjaan                            harianbengkuluekspress.id – pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri terhadap penggunaan apbd kabupaten bengkulu selatan terus berlangsung. 
menyusul proses audit yang semakin intensif, inspektorat bengkulu selatan menegaskan agar seluruh organisasi perangkat daerah (opd) segera menyiapkan bukti pembelanjaan secara lengkap dan sesuai standar pertanggungjawaban anggaran.
kepala inspektorat bengkulu selatan, hamdan syarbaini mengatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban berupa surat pertanggungjawaban (spj) dan kwitansi resmi menjadi elemen penting yang wajib tersedia. kelengkapan dokumen ini akan menentukan kelancaran pemeriksaan bpk.
“spj dan kwitansi itu bukan hanya formalitas, tapi bukti sah penggunaan anggaran. kalau dokumen tidak lengkap, maka pemeriksaan juga ikut terhambat. jadi kami minta setiap opd menyiapkan semuanya sejak awal, jangan menunggu diminta baru mencari-cari berkas,” ujar hamdan kepada be, minggu 23 november 2025.
baca juga:identitas dikantongi, polisi kejar 2 pelaku pencurian mobil di keban jati
baca juga:2026, anggaran revitalisasi sekolah di seluma bertambah
ia menambahkan, tim auditor memerlukan dokumen yang tertata rapi agar proses verifikasi berjalan cepat dan tepat sasaran. karena itu, opd diimbau proaktif menata kembali bukti pengeluaran anggaran tahun berjalan.
“saat bpk turun, mereka butuh bukti yang jelas, sistematis, dan mudah diakses. kami ingin memastikan tidak ada opd yang kesulitan saat pemeriksaan berlangsung. prinsipnya sederhana: kalau anggaran digunakan dengan benar, pasti ada bukti yang mendukung,” jelasnya.
hamdan juga menegaskan bahwa audit bpk bukan hanya soal pemeriksaan administrasi, tetapi juga memastikan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan.
“audit ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan. karena itu kami berharap semua opd bekerja sama dan terbuka dalam menyediakan data,” tambahnya.
baca juga:air mata ayah jeni pecah saat bantuan datang, perjuangan selamatkan sang putri dari kanker usus akut
baca juga:pemkot bengkulu mulai rehab mess pemda, untuk dijadikan kantor wali kota bengkulu
saat ini, bpk dilaporkan masih berfokus pada audit anggaran di dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud). sementara untuk opd lainnya, pemeriksaan dijadwalkan menyusul secara bertahap sesuai agenda audit.
inspektorat berharap seluruh opd menindaklanjuti instruksi tersebut agar proses audit berjalan lancar dan laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi standar akuntabilitas yang diharapkan.(renald)

Tag

Share