Data Bansos Dianggap Amburadul, Dewan Bengkulu Selatan Bertemu Dinsos

Harianbengkuluekspress.id – Polemik penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bengkulu Selatan terus menjadi sorotan publik.

Ketidaktepatan sasaran penerima dinilai menjadi pemicu utama kegaduhan di tengah masyarakat, sehingga perlu segera ditangani secara serius.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Selatan, Dodi Martian, melakukan pertemuan dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk menelusuri langsung persoalan data penerima bansos.

Pertemuan tersebut digelar pada Senin, 6 April 2026, di ruang kerja Waka II DPRD. Hadir Kepala Dinas Sosial Bengkulu Selatan Hen Yepi, perwakilan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

BACA JUGA:Sukses Budidaya Kambing, Pemdes Sumber Mulya Lirik Penggemukan Sapi Sebagai Alternatif Aset Ekonomi Desa

BACA JUGA:Resmi, Pemkab Mukomuko Tiadakan Rekrutmen CPNS dan PPPK 2026, Ini Alasannya

Dalam diskusi, Dodi menegaskan pentingnya menyikapi persoalan ini secara bijak agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Ia menekankan perlunya sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah desa, kelurahan, kecamatan hingga Dinas Sosial.

“Permasalahan ini harus disikapi dengan bijak. Mulai dari pemerintah desa dan kelurahan, pemerintah kecamatan, hingga Dinas Sosial harus bersinergi menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing agar data penerima bansos benar-benar tepat sasaran,” tegas Dodi.

Ia juga memastikan DPRD akan mengambil langkah lanjutan dengan berkoordinasi bersama kepala daerah guna merumuskan kebijakan strategis dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“DPRD akan segera berkoordinasi dengan bupati untuk menentukan langkah strategis pemerintah daerah dalam menyikapi kisruh bansos ini, agar ke depan tidak lagi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Dinas Sosial bersama tenaga pendamping menyampaikan sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya ketidaksinkronan data hasil verifikasi daerah dengan data dari pemerintah pusat, serta masih kurangnya peran aktif sebagian pemerintah desa dan kelurahan dalam proses verifikasi data.

BACA JUGA:Menanti Sosok Patriot di Kejari Mukomuko, Muslim Chaniago Tantang Kajari Baru Tanpa Kompromi Kawal Uang Rakyat

BACA JUGA:1.172 Rumah di Bengkulu Dibedah, Program Dimulai Juli 2026

Sebagai tindak lanjut, DPRD Bengkulu Selatan berencana mengundang pihak-pihak terkait lainnya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), pihak kecamatan, dan instansi teknis lainnya untuk meminta penjelasan langsung terkait keakuratan data bansos.