Fraksi PAN BU Ingatkan Raperda APBD 2025 Tak Bebani Rakyat

Reporter: Aprizal |

Editor: Dendy |

Rabu , 29 Jul 2026 - 20:48

Edi Sanusi Juru Bicara Fraksi PAN menyerahkan pandangan fraksinya ke pimpinan dewan.-APRIZAL/BE -

Di sisi lain, pembangunan ekonomi masyarakat juga tidak luput dari perhatian. Fraksi PAN berharap seluruh kebijakan pemerintah daerah dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dinilai akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, berbagai program pemerintah diharapkan mampu membuka ruang ekonomi yang lebih luas, memperkuat produktivitas masyarakat serta menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan.

Fraksi PAN ingin agar APBD dan berbagai regulasi daerah benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya menjadi sumber beban baru.

“Harapan kami, masyarakat Bengkulu Utara ke depan dapat menjadi masyarakat yang baik secara SDM dan akhlak serta mapan secara ekonomi,” terangnya.

Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PAN berharap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat menjadikan penyampaian kata akhir ini sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Fraksi PAN juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap Perda maupun program pembangunan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara.

Pada akhirnya, Fraksi PAN berharap seluruh proses pembahasan dan pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak berhenti sebagai agenda formal pemerintahan. Lebih dari itu, hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat pembangunan SDM, meningkatkan kesejahteraan dan mendorong masyarakat Bengkulu Utara semakin mapan secara ekonomi.

“Ini merupakan harapan kita bersama. Pemerintah daerah harus terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta memastikan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara,” tandasnya.(127/prw)

fraksi pan bu ingatkan raperda apbd 2025 tak bebani rakyat                             harianbengkuluekspress.id - fraksi partai amanat nasional (pan) dprd kabupaten bengkulu utara memberikan catatan penting kepada pemerintah kabupaten bengkulu utara dalam penyampaian kata akhir terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2025.
fraksi pan menegaskan, setiap raperda yang nantinya disahkan menjadi peraturan daerah (perda) harus benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. produk regulasi yang dihasilkan pemerintah bersama dprd diharapkan tidak justru menambah beban baru bagi masyarakat kabupaten bengkulu utara.
pesan tersebut disampaikan fraksi pan dalam rapat paripurna dprd kabupaten bengkulu utara melalui juru bicaranya edi sanusi, dimana fraksi pan meminta agar kepentingan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses penyusunan maupun pengesahan regulasi daerah.
fraksi pan memandang, setiap kebijakan yang dituangkan dalam perda harus memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. artinya, regulasi yang dilahirkan tidak hanya memenuhi aspek administratif dan legalitas pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“setiap raperda yang akan disahkan menjadi perda tetap lebih mementingkan kepentingan masyarakat bengkulu utara dan tidak menambah beban baru bagi masyarakat,” tegas edi sanusi
menurutnya, perhatian terhadap kepentingan masyarakat menjadi semakin penting ketika regulasi yang disahkan nantinya masuk pada tahap implementasi. pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan seluruh kebijakan yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.
karena itu, fraksi pan memberikan penekanan khusus kepada pemerintah kabupaten bengkulu utara agar pelaksanaan setiap kebijakan daerah tetap mengedepankan pelayanan publik. pemerintah daerah diminta terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
fraksi pan berharap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“harapan besar kami dari fraksi pan khususnya pada pelaksanaannya nanti, pemerintah daerah mampu menjalankan sesuai dengan harapan kita bersama,” ungkapnya.
peningkatan pelayanan publik dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan tepat sasaran diharapkan dapat terus diwujudkan pada berbagai sektor.
selain peningkatan pelayanan publik, fraksi pan juga menaruh harapan besar terhadap pembangunan sumber daya manusia (sdm) di kabupaten bengkulu utara.
pembangunan daerah, menurut fraksi pan, tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik dan infrastruktur. peningkatan kualitas manusia juga harus menjadi bagian penting dari arah pembangunan daerah.
fraksi pan mendorong agar kebijakan pemerintah ke depan mampu mendukung terbentuknya masyarakat yang memiliki kualitas sdm yang baik sekaligus memiliki akhlak yang kuat.
“pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat kabupaten bengkulu utara ke depan dalam mewujudkan masyarakat yang baik secara sdm dan akhlak,” tegasnya.
di sisi lain, pembangunan ekonomi masyarakat juga tidak luput dari perhatian. fraksi pan berharap seluruh kebijakan pemerintah daerah dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dinilai akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. karena itu, berbagai program pemerintah diharapkan mampu membuka ruang ekonomi yang lebih luas, memperkuat produktivitas masyarakat serta menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan.
fraksi pan ingin agar apbd dan berbagai regulasi daerah benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya menjadi sumber beban baru.
“harapan kami, masyarakat bengkulu utara ke depan dapat menjadi masyarakat yang baik secara sdm dan akhlak serta mapan secara ekonomi,” terangnya.
dengan sejumlah catatan tersebut, fraksi pan berharap pemerintah kabupaten bengkulu utara dapat menjadikan penyampaian kata akhir ini sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam menjalankan roda pemerintahan.
fraksi pan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan dprd dalam memastikan setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap perda maupun program pembangunan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat kabupaten bengkulu utara.
pada akhirnya, fraksi pan berharap seluruh proses pembahasan dan pengesahan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2025 tidak berhenti sebagai agenda formal pemerintahan. lebih dari itu, hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat pembangunan sdm, meningkatkan kesejahteraan dan mendorong masyarakat bengkulu utara semakin mapan secara ekonomi.
“ini merupakan harapan kita bersama. pemerintah daerah harus terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta memastikan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten bengkulu utara,” tandasnya.(127/prw)
 
baca juga:genjot pad, anggaran jangan mengendap! gerindra setujui pertanggugjwaban apbd bu 2025
baca juga:sekda warning asn main medsos, tepis stigma abdi negara absen, ngopi, main tiktok