Tuntaskan Polemik Aset Yayasan Semarak, Pemprov Bengkulu Libatkan Kejati

Reporter: Eko |

Editor: Dendi |

Minggu , 26 May 2024 - 20:57

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Bengkulu, Hendri Donan SH MH -Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Polemik aset Yayasan Semarak Bengkulu segera dituntaskan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk mensinkronisasi dokumen aset Yayasan Semarak tersebut.

Sebab, nama Yayasan Semarak yang sebelumnya milik pemerintah, telah berganti dengan nama lain.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Bengkulu, Hendri Donan SH MH mengatakan, pihaknya akan menggunakan dua langkah dalam menyelesaikan persoalan aset Yayasan Semarak itu.

"Dari sisi dokumen peralihan, kita libatkan LO Kejati untuk dimintai pendapat," kata Hendri, Minggu, 26 Mei 2024.

Tidak hanya itu, Pemprov Bengkulu juga akan melakukan sinkronisasi penelusuran aset. Agar bisa dilakukan administratif antara pemerintah dan Yayasan Semarak.

"Setelah semua dilaksanakan, saya kira semuanya clear. Tinggal kita meminta arahan juga dari Pak Gubernur," tambahnya.

Menurut Hendri, dari sisi administrasi nantinya aset Yayasan Semarak akan dikembalikan ke Pemprov Bengkulu. Jika semua sudah terpenuhi, maka akan kembali dihibahkan kepada Yayasan Semarak Bengkulu.

"Yayasan Semarak, dengan apa yang ada didalamnya, semua dalam lingkup Pemprov Bengkulu. Namun lain bidangnya untuk membangun Bengkulu," tuturnya.

Hendri mengatakan, semua aset milik Yayasan Semarak akan dianalisis dan dikaji. Baik dari administrasi, pendapatannya, sejarahnya.

"Kalau dulunya memang hibah dari pemerintah, maka secara regulasi itu menjadi kekayaan yayasan. Tinggal kita buat berita acaranya. Jadi terang semuannya. Tidak ada perdebatan, tidak ada permasalahan lagi ke depan," tambah Hendri.

Sejauh ini, menurut Hendri, memang pihaknya tidak menemukan dokumen yang menunjukkan adanya peralihan yayasan kepada masyarakat.

"Meskipun begitu, kami tetap mengedepankan itikad baik untuk menyelamatkan yayasan ini," ujarnya.

tuntaskan polemik aset yayasan semarak, pemprov bengkulu libatkan kejati                            harianbengkuluekspress.id - polemik aset yayasan semarak bengkulu segera dituntaskan. pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu melibatkan kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu untuk mensinkronisasi dokumen aset yayasan semarak tersebut. 
sebab, nama yayasan semarak yang sebelumnya milik pemerintah, telah berganti dengan nama lain.
kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi (setdaprov) bengkulu, hendri donan sh mh mengatakan, pihaknya akan menggunakan dua langkah dalam menyelesaikan persoalan aset yayasan semarak itu.
"dari sisi dokumen peralihan, kita libatkan lo kejati untuk dimintai pendapat," kata hendri, minggu, 26 mei 2024.
tidak hanya itu, pemprov bengkulu juga akan melakukan sinkronisasi penelusuran aset. agar bisa dilakukan administratif antara pemerintah dan yayasan semarak.
baca juga:tuntaskan polemik aset, dewan bakal panggil yayasan semarak bengkulu
baca juga:kpk turun tangan tertibkan aset yayasan semarak bengkulu
"setelah semua dilaksanakan, saya kira semuanya clear. tinggal kita meminta arahan juga dari pak gubernur," tambahnya.
menurut hendri, dari sisi administrasi nantinya aset yayasan semarak akan dikembalikan ke pemprov bengkulu. jika semua sudah terpenuhi, maka akan kembali dihibahkan kepada yayasan semarak bengkulu.
"yayasan semarak, dengan apa yang ada didalamnya, semua dalam lingkup pemprov bengkulu. namun lain bidangnya untuk membangun bengkulu," tuturnya.
hendri mengatakan, semua aset milik yayasan semarak akan dianalisis dan dikaji. baik dari administrasi, pendapatannya, sejarahnya.
"kalau dulunya memang hibah dari pemerintah, maka secara regulasi itu menjadi kekayaan yayasan. tinggal kita buat berita acaranya. jadi terang semuannya. tidak ada perdebatan, tidak ada permasalahan lagi ke depan," tambah hendri.
sejauh ini, menurut hendri, memang pihaknya tidak menemukan dokumen yang menunjukkan adanya peralihan yayasan kepada masyarakat.
"meskipun begitu, kami tetap mengedepankan itikad baik untuk menyelamatkan yayasan ini," ujarnya.
persoalan aset yayasan semarak itu, lanjut hendri, memang menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (bpk). 
bahkan, pemprov juga sudah menggandeng komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk menyelesaikan persoalan aset yayasan semarak tersebut. 
meski demikian, sampai saat ini tidak ada gugatan dari pemerintah maupun masyarakat terkait pembatalan dan pencabutan yayasan.
"secara hukum, yayasan tetap dinyatakan sah. tinggal aset, dilakukan pemilahan memposisikan secara hukum aset yayasan itu yang mana saja," terangnya.
sementara itu, ketua yayasan semarak bengkulu, tarmizi mengaku memang secara regulasi,  pemerintah maupun kepala daerah tidak bisa terlibat lagi di dalam kepengurusan. meskipun terjadi temuan bpk, soal administrasi aset.
"kita kembali saja ke aturan, dan kita akan bahas lagi, sehingga ke depannya kami sebagai penyelenggara pendidikan juga akan lebih enak berpikirnya dan lebih lepas," terang tarmizi.
tarmizi menjelaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pemprov bengkulu untuk menyamakan persepsi terkait penyelesaian persoalan yayasan semarak.
"kita sudah melakukan satu pertemuan untuk menyatukan persepsi, jadi persepsinya kita sudah sama," ujarnya.
tahap awal, pemprov bengkulu dan yayasan semarak akan fokus melakukan penertiban perizinan dan penelusuran aset pada sektor pendidikan. tercatat ada 7 unit kegiatan yang dikelola pihak yayasan semarak, yakni unihaz (universitas prof. hazairin), stia (sekolah tinggi ilmu akuntansi), pondok pesantren pancasila, smks 1 dan smks 2, sdit di curup kabupaten rejang lebong dan di argamakmur.
"kita belum merambah ke bidang lain, baru pendidikan semua," tuturnya.
meskipun yayasan semarak dapat berkiprah di bidang sosial dan lingkungan hidup, tarmizi menegaskan bahwa fokus utama tetap pada peningkatan pendidikan, sesuai dengan amanah para pendiri yayasan terdahulu.
"sesuai pesan tahun 1928 adalah dalam rangka mencerdaskan orang-orang pribumi waktu itu. nah, itu dilanjutkan sampai sekarang ini yang mungkin kita sudah generasi ke-5 dan generasi ke-6. jadi pedoman kita tetap yang lama dan tidak berubah," tutup tarmizi. (151)