Kasus Tanah Transmigran, Dari 600 Ribu Ha, Belum 25 Persen Selesai, Ketum DPP PATRI Siap Dukung Penuntasannya

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Kamis , 30 May 2024 - 12:19

Workshop terkait Resolusi Penyelesaian Kasus Tanah Transmigrasi dan Konflik Agraria pada asset Negara yang dikuasai masyarakat, di Jakarta Rabu 29 Mei 2024.-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id-Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari target legalisasi asset tanah transmigran seluas 600.000 Ha, hingga saat ini belum mencapai 25% yang tuntas.

Hal itu diketahui dari Workshop terkait Resolusi Penyelesaian Kasus Tanah Transmigrasi dan Konflik Agraria pada asset Negara yang dikuasai masyarakat, di Jakarta Rabu 29 Mei 2024.

Workshop tersebut digelar dalam rangka percepatan Reforma Agraria, sesuai amanah Perpres 62/2023 (Peraturan Presiden, red) yang diselenggarakan oleh Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR BPN.

Workshop dua sessi tersebut diadakan secara hibrid. Dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, TNI/POLRI, akademisi, dinas terkait daerah, dan organisasi kemasyarakatan.

Dikatakan dalam sambutan Dirjen Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan, workshop ini untuk mengumpulkan masukan bagi pemerintahan mendatang.

"Direncanakan bulan Juni akan dilakukan Reforma Agraria Summit Bali600 2024, dengan tema Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan", ujarnya.

Terkait workshop Resolusi Penyelesaian Kasus Tanah Transmigrasi, berdasarkan data capaian penyelesaiannya masih rendah.

Diketahui,dDari target legalisasi asset tanah 600.000 Ha, belum mencapai 25%. Sehingga penyelesaiannya perlu perhatian khusus.

Sebagai narasumber diskusi panel Resolusi Penyelesaian Kasus Tanah Transmigrasi yaitu: perwakilan dari Dirjen Transmigrasi, Deputi Regional Bappenas, dan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Adapun sebagai Penanggap Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN, dan Ketua Umum DPP PATRI (Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia, red).

Ketum DPP PATRI, Hasprabu sangat mendukung kegiatan tersebut.

kasus tanah transmigran, dari 600 ribu ha, belum 25 persen selesai, ketum dpp patri siap dukung penuntasannya                            harianbengkuluekspress.id-berdasarkan data kementerian atr/bpn, dari target legalisasi asset tanah transmigran seluas 600.000 ha, hingga saat ini belum mencapai 25% yang tuntas.
hal itu diketahui dari workshop terkait  resolusi penyelesaian kasus tanah transmigrasi dan konflik agraria pada asset negara yang dikuasai masyarakat, di jakarta rabu 29 mei 2024.
workshop tersebut digelar dalam rangka percepatan reforma agraria, sesuai amanah perpres 62/2023 (peraturan presiden, red) yang diselenggarakan oleh ditjen penataan agraria kementerian atr bpn.
workshop dua sessi tersebut diadakan secara hibrid. dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, tni/polri, akademisi, dinas terkait daerah, dan organisasi kemasyarakatan.
baca juga:pekerja yang akan dipotong gajinya untuk tapera, ini kriterinya
baca juga:ini dia pemenang pai award 2024 provinsi bengkulu 
dikatakan dalam sambutan dirjen penataan agraria, dalu agung darmawan, workshop ini untuk mengumpulkan masukan bagi pemerintahan mendatang.
"direncanakan bulan juni akan dilakukan reforma agraria summit bali600 2024, dengan tema sinergi untuk reforma agraria berdampak dan berkelanjutan", ujarnya.
terkait workshop resolusi penyelesaian kasus tanah transmigrasi, berdasarkan data capaian penyelesaiannya masih rendah.
diketahui,ddari target legalisasi asset tanah 600.000 ha, belum mencapai 25%. sehingga penyelesaiannya perlu perhatian khusus.
sebagai narasumber diskusi panel resolusi penyelesaian kasus tanah transmigrasi yaitu: perwakilan dari dirjen transmigrasi, deputi regional bappenas, dan ketua sekolah tinggi pertanahan nasional (stpn).
adapun sebagai penanggap dirjen penetapan hak dan pendaftaran tanah kementerian atr bpn, dan ketua umum dpp patri (perhimpunan anak transmigran republik indonesia, red).
ketum dpp patri, hasprabu sangat mendukung kegiatan tersebut.
baca juga:pertama di indonesia, akan dibangun pabrik minyak sawit full nutrisi di bs, begini penjelasan bupati
baca juga:cegah tindakan pencurian, camat ini ajak aktifkan poskamling di desa
"sebagai wakil masyarakat transmigrasi, saya sangat mendukung. karena tanah bagi transmigran yang mayoritas petani, ibarat ikan dengan air. ibarat pengojek dengan motornya. jadi tidak bisa dipisahkan," ujar anak transmigran dari trans polri jayaguna 2 gunung sugih lampung tersebut.
oleh karena itu, dirinya mendorong agar kasus tanah trans ini dituntaskan. karena jika berkepanjangan akan berdampak buruk, baik ekonomi, sosial, maupun kamtibmas. bisa memicu konflik di masyarakat.
" info terbaru, di upt timpeh sijunjung sedang ada masalah. saya mohon teman dari tni/polri turut memantau ini ", imbuhnya.
menurut patri, data yang disampaikan perwakilan ditjen transmigrasi, belum lengkap. misalnya, ada kasus tanah hti bagan toreh, labuan batu selatan.
sumatera utara, belum disebut. kasus pengambilan paksa tanah di upt timpeh, sijunjung oleh oknum adat, belum tercatat.
juga kasus tanah di eks upt rokan i padamaran rokan hulu riau, kasus tanah sisa hpl, belum tercatat. selanjutnya di upt air tenggulang, musi banyuasin, sumatera selatan, timpang tindih lahan. 
kemudian di upt pulau malan, katingan, kalimantan tengah. masyarakat belum menerima lahan usaha. di sulawesi tenggara, ada 3 upt yang tanahnya bermasalah.
baca juga:mendagri tetapkan pakaian dinas pppk, ini jenisnya, berikut waktu memakainya
baca juga:4 tiket calon paskibraka nasional 2024, untuk perayaaan hut ri ke-79 di ikn kaltim, ini persiapannya 
seperti upt tolihe, arongo, roda, dan lainnya. tetapi belum masuk daftar yang diajukan ditjen transmigrasi.
"untuk melengkapi laporan kami, dalam waktu dekat patri akan mengirimkan datanya kepada sekretariat gtra (gugus tugas reforma agraria, red). transmigran itu bukan penduduk liar. mereka pindah karena ada undang-undangnya. jadi, tolonglah tuntaskan. mari kita bersinergi," pungkasnya.(*)